Breaking News

Perjuangkan Nasib Pegawai Non ASN, Bupati Eka Putra Rakor Dengan Pemerintah Pusat

 

Tanah Datar, Figurnews.com - Gonjang ganjing terkait penghapusan pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) terus menjadi perbincangan di kalangan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia mengingat kebutuhan pegawai yang bekerja di lembaga atau institusi pemerintahan itu terus meningkat, namun dengan kemampuan keuangan negara maupun daerah juga tidak semua bisa diakomodir. 

Mengingat hal itu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, mengadakan Rapat Koordinas (Rakor) dengan tema, “Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non ASN Dilingkungan Pemerintah Daera”, Rabu (21/9/2022) di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jakarta Jl. Jendral Sudirman, Kav 86 Jakarta Pusat. 

Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM yang menghadiri langsung rakor tersebut mengingat pentingnya hal ini dan masih banyak tenaga non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan perlu diperjuangkan, berharap tidak ada pemberhentian pegawai Non ASN yang telah mengabdi dan bekerja di Pemda. 

“Kita berharap tidak ada pemberhentian tenaga non ASN, kita beri kesempatan hingga 2025 nanti, dan terkait tenaga P3K juga harus ada anggaran dari Pemerintah Pusat karena kita daerah juga tidak akan mampu membiayai keseluruhannya, karena kita Tanah Datar juga daerah yang tidak memiliki industri ataupun sumber kekayaan alam yang dapat dikembangkan,” ujarnya. 

Dikatakan Bupati Eka Putra pada Rakor yang dihadiri hampir seluruh kepala daerah se-Indonesia itu, bahwa intinya bagaimanapun kepala daerah harus memperjuangkan agar tidak ada pemberhentian bagi tenaga non ASN. Pemerintah Pusat juga harus mengalokasikan anggaran bagi tenaga P3K untuk daerah-daerah yang memang memiliki anggaran terbatas termasuk Kabupaten Tanah Datar. 

“Kita menyampaikan aspirasi kepada Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kepala BKN yang diundang sekaligus menjadi narasumber pada rakor kali ini,” tambah Eka Putra. 

Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan permasalahan pegawai ASN maupun Non ASN terkait dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden (PP).

“Kami selalu berkoordinasi dengan BKN dan itu intens untuk menyamakan data sehingga tidak ada penumpang gelap yang menyusup,” ujarnya.(Sutan/Pro)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre