Breaking News

Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar Jaring Aspirasi Masyarakat Melalui Dialog RUU KUHP



Padang, Figurnews.com- Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui 33 kantor wilayah se Indonesia mengelar kegiatan "Penyuluh Hukum Serentak Berupa Dialog RUU KUHP" pada selasa (27/9). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi publik yang menyerap aspirasi seluruh elemen publik untuk mewujudkan disahkannya RUU KUHP Nasional.

Kegiatan ini di selengarakan berdasarkan intruksi presiden RI yang bertujuan untuk menfasilitasi partisipasi publik di butuhkan dalam pembentukan RUU KUHP.untuk sumatra barat, kegiatan dialog RUU KUHP ini di gelar di 3 tempat yaitu di fakultas hukum unand,fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dan kantor camat Nangalo Padang." ujar Kakanwil Kemenkumham sumbar,R Andika Dwi Prasetya.


Dialog RUU KUHP ini di fasilitasi subbidang penyuluhan hukum, bantuan hukum,dan JDIH kanwil kemenkumham sumbar dan di ikuti oleh 126 orang peserta yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintahan daerah, mahasiswa dan akademisi.

Kantor wilayah kemenkumham sumbar melalui para penyuluh hukum kami turut mengambil peran dalam penyebarluasan informasi penjaringan aspirasi masyarakat terkait RUU KUHP melalui kegiatan dialog untuk mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan objektif,"lanjut Kakanwil ¹ Q1.

KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan masa kolonial Hindia Belanda. KUHP ini sebagai produk hukum abad ke- 17 perlu di sesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern, karena mempertahankan kakunya penerapan asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP) yang memiliki kecenderungan menghukum (Punitive) serta tidak memiliki alternatif sanksi pidana,serta memuat tujuan dan pedoman pemidanaan.

Kakanwil kemenkumham sumbar berpesan agar semua peserta dialog publik ini turut berperan aktif dalam memberikan sumbangsih dan pemikiran maupun gagasan.diharapkan dengan adanya dialog publik ini dapat memberikan kontribusi dam masukkan dalam rangka pembahasan hukum pidana yang dituangkan dalam rancangan kirab undang-undang hukum pidana nasional dengan paradigma modern,yang tidak lagi berdasarkan keadilan retributif, tetapi berorientasi pada keadilan korektif,dan rehabilitatif yang sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini.

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre