Breaking News

Pengerjaan Proyek Pembangunan Rumah Kemas, Diduga Kontraktor Abaikan K3 (Keselamatan, dan Kesehatan Kerja)


Padang(Sumbar), Figurnews.com --

Nampaknya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja bukan menjadi Prioritas utama dalam pengerjaan Proyek Pembangunan Rumah Kemasan Kota Padang dikecamatan Koto Tangah.

Hal tersebut diketahui Awak media (15/9) saat mendatangi Lokasi pembangunan Gedung Perkantoran tersebut yang terletak sekitar 150 m dibelakang kantor Camat Koto Tangah, Lubuk Buaya kota Padang.

Sebelum mengambil beberapa Fhoto Kegiatan, para media menemui orang yang berada didalam Direksi Keet atau ruang kantor di proyek tersebut, guna memperkenalkan diri. Namun para Media hanya disambut dengan baik oleh pengawas proyek, Ahmad dan Alam sebagai penanggung jawab.



Dalam keterangan, Ahmad salah satu penanggung jawab menjelaskan, bahwa pengerjaan proyek ada pengawasan dari Konsultan, BPK, Kejaksaan dan termasuk dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Padang.

"Proyek ini, kami diawasi oleh pihak  Konsultan, BPK, Kejaksaan dan termasuk dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Padang,"ucap Ahmad pada awak media.

Kalau dilihat, nilai Proyek pembangunan Rumah Kemasan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Padang itu cukup lumayan. Dengan nomor kontrak 02/SP/RUMKES/DTKP/2022. Tanggal Kontrak : 27 Juni 2022. Nilai : Rp.14.790.000.000,-. waktu pelaksanaan selama 180 hari Kalender  Kontraktor Pelaksana : PT. DELAPAN PILAR PERKASA. 

Sedangkan, Menurut Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Pasal 3 ayat (1) berbunyi : setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggara jasa konstruksi harus menerapkan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Kerja)

Ayat (3) SMKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan.

Pasal 14 ayat (3) a, Manajemen risiko keselamatan konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penerapan tingkat risiko keselamatan konstruksi keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi dan

b, Biaya penerapan SMKK pada HPS.

Pasal 20 ayat (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

Pasal 29 ayat (1) Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan metode sistem harga terendah, penyedia jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dinyatakan Gugur.

Kalau sudah dinyatakan oleh Peraturan Menteri PUPR, kenapa pihak Rekanan masih saja kurang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan para pekerja.

Lalu, bagaimana dengan para Ahli yang memiliki Sertifikat K3  serta Pengawas Pekerjaan yang seharusnya berada disitu dan juga ikut bertanggung jawab dalam penerapan K3 di lokasi kegiatan.

Atau Sertifikat Ahli K3 ini hanya Formalitas saja saat melakukan penawaran dalam Proses Tender berlangsung.

Bukan itu saja, banyak kejanggalan dan salah satunya dalam pemasangan batu bata, yang mana pasangan seharusnya memakai stek dari kolom. Dan fungsi stek adalah untuk menambah kekuatan supaya tidak runtuh pasangan batu bata tersebut.

Belum lagi dilokasi pekerjaan tersebut, para pekerja yang diperkirakan sekitar 30 orang dan hanya beberapa orang saja yang memakai APD(Alat Pelindung Diri). Bahkan, ada dugaan pelaksana proyek  mengabaikan keselamatan kerja dan seolah-olah tutup mata.

Menurut aturan, ada anggaran untuk keselamatan kerja yang telah dituangkan dalam Permen PUPR tahun 2021 tentang SMK3(Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 

Di samping itu, untuk pengambilan tes slam beton  K-250 hanya dilakukan sekali tes saja pada mobil pertama saja. Menurut aturan, semua mobil mixer juga dilakukan tes slam.

Untuk selanjutanya sekaitan persoalan proyek pembangunan Rumah Kemas kota Padang, yang diduga ada kejanggalan. Figurnews.com juga akan minta konfirmasi dan klarifikasi pada instansi terkait. (Tim FGR)

 

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre