Breaking News

Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Pasbar Juga Perjuangkan Nasib Guru PPPK

Pasaman Barat,Figurnews.com- Kebijakan menaikan harga BBM Subsidi oleh pemerintah pusat menyebabkan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Intinya rakyat wong cilik ndak terima kebijakan tersebut.

Demonstrasi di berbagai daerah, tidak ketinggalan mahasiswa- mahasiswi yang tergabung dalam kelompok aksi Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, mendatangi kantor Bupati Pasbar dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat unjuk rasa atau menyuarakan tentang kenaikan harga BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat.


Selain demo BBM yang katanya bersubsidi tapi memberatkan pembeli, ratusan mahasiswa dan perwakilan guru juga memperjuangkan nasib guru PPPK, guna mengadukan nasib guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (12/09)

Koordinator aksi kelompok mahasiswa tersebut, Ferdian Pratama, mengatakan aksi mereka kali ini berawal dari adanya keresahan mereka tentang nasib para guru PPPK yang sudah dinyatakan lulus namun tidak kunjung mendapatkan haknya berupa SK dan Gaji yang diinginkan.

"Kami menuntut agar nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena mereka sudah lama menunggu surat pengangkatan mereka sebagai guru berstatus pegawai pemerintah, " desaknya. 

Ia mengatakan, lamanya proses pengangkatan para guru itu cukup menjadi tanda tanya besar karena secara kelayakan administrasi, seluruhnya sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Badan Administrasi Kepegawaian Nasional. 

Sehingga, lanjutnya, tidak ada alasan lagi untuk menunda karena itu akan menghambat hak mereka untuk mendapatkan gaji serta tunjangan tunjangan lain yang menjadi hak mereka. 

"Ada sebanyak 843 orang guru PPPK yang terkatung nasibnya, bahkan diantara mereka ada yang sudah meninggal dunia sebelum mendapatkan haknya sebagai abdi negara, " sebutnya. 

Ia menyebutkan, jika dilihat dari lamanya waktu mereka mengabdi sebagai guru honorer yang mencapai belasan hingga puluhan tahun, tentu tidak ada salahnya jika diakhir pengabdian mereka bisa memperoleh status yang jelas sebagai pegawai pemerintah. 

"Tak hanya itu jika dilihat dari kebutuhan formasi kepegawaian dibidang pendidikan, sudah banyak guru yang akan memasuki masa masa pensiun dan ini tentu akan menjadi persoalan dikemudian hari dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, " tegasnya. 

Menyikapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD setempat, H Erianto, bersama sejumlah unsur pimpinan dan komisi serta fraksi lembaga legislatif itu, berjanji akan menindaklanjuti segera apa yang menjadi tuntutan aksi kali ini. 

"Kami sudah meminta ketegasan kepala daerah dan beliau berjanji akan menerbitkan keputusan pengangkatan tenaga guru PPPK per 1 Januari 2023," sebutnya. 

Pada kesempatan itu, pihaknya menegaskan sikap tidak akan menandatangani dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun anggaran 2023-2024, jika materi penganggaran yang dijanjikan itu tidak dicantumkan. 

"Bagaimana pun juga kami memiliki suara dan sikap yang sama dengan mahasiswa dan para guru PPPK, kami akan terus mengawal masalah ini hingga tuntas secepatnya, " sebut Erianto

  

Namun, lanjutnya, perlu juga dipahami bahwa untuk anggaran penggajian pegawai PPPK ini memang dibebankan kepada APBD dengan besaran mencapai Rp 45 miliar per tahun. 

Pihaknya sudah melakukan pengkajian bersama pihak terkait dan secara prinsip tidak ada permasalahan dan tidak ada alasan lagi untuk tidak dianggarkan pada tahun berikutnya. 

"Semoga apa yang menjadi harapan para guru PPPK dan kita semua, bisa direalisasikan sesuai aturan dan hak yang sudah ditentukan oleh negara, " tegasnya. 

Terpisah, salah seorang guru PPPK yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa ia bersama ratusan guru sangat membutuhkan kepastian terkait pengangkatan mereka. 

"Kami hanya bisa bermohon untuk segera diangkat dan tidak mendapatkan diintimidasi hanya karena ingin menyampaikan aspirasi yang menjadi hak kami, " pintanya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Pasaman Barat, Ali Nasir SH, meminta pihak yang berwenang agar tidak melakukan tindakan diskriminatif dalam pengangkatan para guru PPPK itu. 

"Mereka hanya memperjuangkan hak mereka, jadi sangat aneh jika mereka justru mendapatkan intimidasi dan sikap diskriminatif untuk hal-hal atau perbuatan yang tidak dilarang baik secara hukum maupun perundang-undangan yang berlaku, " tutupnya. 


 Selain Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Desak Bupati Pasbar Untuk Segera Realisasikan SK dan Anggarkan Gaji Guru PPPK 

Demo berlangsung tertib dibawah pengawasan ketat puluhan petugas gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP setempat


(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre