Breaking News

Wabup Buka Rakor Percepatan Pengendalian Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak

 

Tanah Datar, Figurnews.com - Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021  tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok merupakan salah satu Danau Prioritas Nasional. 

"Merujuk pada Perpres itu, terdapat beberapa strategi terkait penyelamatan Danau Singkarak. Ada program kegiatan, target capaian serta penanggungjawab untuk setiap permasalahan yang terurai dalam Perpres tersebut, karena itu perlu koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan," kata Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak, Senin (15/8/2022) di aula kantor Bupati Tanah Datar.

Ada lima strategi dalam menindaklanjuti Perpres itu, tambah Richi, yaitu, pertama, Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang. Kedua, Pengintegrasian dalam Kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Ketiga, Penyelematan Ekosistem perairan, ekosistem sempadan dan ekosistem daerah tangkapan air danau. Ke empat, penerapan hasil riset, pemantauan, evaluasi dan pengembangan basis data dan informasi, serta kelima, Pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran pemangku kepentingan. 

"Dengan terbitnya Perpres 60 tahun 2021 ini, danau Singkarak menjadi pusat perhatian dari berbagai pihak, melalui Rakor ini yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan bertukar atau sharing informasi," kata Richi.

Dikatakan Wabup, dalam rangka pemulihan fungsi sempadan danau Singkarak, telah dilaksanakan penertiban bangunan tak berizin melibatkan Kementerian ATR/BPN, KPK, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Dinas terkait Provinsi Sumbar dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 

"Pemkab Tanah Datar juga telah membentuk tim dan akan menyelaraskan kegiatan selanjutnya dengan Kementerian ATR/BPN dan BWS Sumatera Wilayah V dan  bahkan Pemkab juga telah ikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan lainnya," sampai Richi. 

Disampaikan Richi lagi, saat ini danau Singkarak masih terdapat bangunan tidak berizin di badan air maupun di sempadan danau, kemudian juga ada kawasan hutan dan lahan kritis, masih ada bagan di badan air danau, terjadi penurunan jumlah populasi ikan bilih yang merupakan ikan endemik danau Singkarak.

"Dalam Rakor ini tentunya berbagai informasi dari Kementerian, KPK RI dan narasumber lainnya sangat diharapkan, sehingga penyelematan Danau Prioritas Nasional khususnya Danau Singkarak dapat terlaksana dengan baik," tukasnya. 

Rakor yang turut dihadiri Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konversi Kemenko Maritim dan HL Indragiri Rokan, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatra secara zoom. Kemudian juga hadir Kepala BWS Sumatra V, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar, Kepala KAI Sumbar, Kanwil BPN Sumbar, GM PLN UIW Sumbar dan OPD Provinsi, OPD di lingkungan Kabupaten Tanah Datar dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar. (Sutan/Pro)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre