Breaking News

Surat Rekomendasi Bebas Temuan dari Inspekturat Patut di Pertanyaan


MUBA, Figurnews.com - Kembali Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan surat rekomendasi BEBAS TEMUAN  untuk kades yang habis masa jabatan dan akan mencalonkan kembali sebagai bakal calon kades di Kecamatan Lais.

Namun sangat  Aneh  apa yang di lakukan  Inspektorat Kabupaten Muba dalam hal ini pemberian Rekomendasi bagi para Bacalon kades mendapatkan Surat Bebas Temuan semakin bermuculan.

Terpantau oleh awak media sehubungan telah dikeluarkannya surat Bebas Temuan bagi kades yang di duga bermasalah serta dirinya untuk bakal calon kades 2022-2028.

Pada kenyataannya oknum kades desa Lais dilaporkan warganya bernama Jefri diduga ada pemakaian uang sisa dari Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Sumber Dana ADDK, berikut dengan surat pernyataan dari Bendahara desa Lais Fitriasih tertanggal 9 Juli 2022 yang di tanda tangani diatas materai dan lapiran tersebut di teruskan ke media.

Dari kronologi uang yang di pakai oleh oknum kades desa lais berawal dari asal usul dana Usaha Ekonomi Simpan Pinjam  sumber dana dari ADDK tahun 2014 sisa uang sebesar Rp 126 juta, Pada masa jabatan kades Nurwat , uang  tersebut di kembalikan ke bank BRI cabang Betung.

Pada saat itu dimasa kepemimpinan kades  berinisial Hr uang Rp126 juta ditarik oleh bendahara desa dan bersama Maryadi sebagai direktur BUMDesa, Derstryani  selaku bendahara BUMDesa, Hr selaku Kades Lais.

Selanjutnya,setelah uang sebesar Rp 126 juta pada tahun 2016 di tarik untuk sebagai penyertaan modal ke BUMDesa.

Namun kenyataannya uang sejumlah Rp126 juta diduga di pakai Kades berisial Hr dan sampai sekarang uang tersebut belum di kembalikan ke BUMDesa. Yang mana, dari pihak Inspektorat keluar surat Bebas Temuan, ini dinyatakan aneh bin ajaib.

Sedangkan Dinas PMD telah mengeluarkan surat nomor : T-141/458/DPMD-PD/1/2022.  Prihal : Penyampaian Data Kades Berakhir tahun 2022  tertanggal 4 Januari 2022 yang di tujuhkan kepada Inspektur Kabupaten Muba.

Yang isinya : Berdasarkan ketentuanpasal 28 ayat (2) huruf w PERDA 10/2021 Tentang Perubahan atas PERDA 6/2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahwa, kelengkapan persyaratan calon kepala desa bagi yang pernah menjabat kepala desa atau Pejabat kepala desa adalah melampirkan surat keterangan dari Inspektorat yang menerangkan tuntas temuan atau tidak ada temuan bagi bagi Pejabat kepala desa yang mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Berkaitan untuk melaksanakan ketentuan di maksud diatas, berikut disampaikan. daftar nama desa berakhir massa jabatan dalam pemeriksaan atas kepatuhan dalam pengelolaan APBDes .

Semetara itu dari salah satu pihak Inspektorat melalui  Irban saat di konfirmasikan awak media sampai berita ini terbit belum mendapatkan jawaban.(Dr/Tim)



Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre