Breaking News

Ketua DPRD Pessel Desak Pemprov Sumbar untuk Tetapkan Kepala Cabang Dinas Wilayah VII Pessel Secara Definitif




Painan,Figurnews.com -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan, Ermizen mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menetapkan Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Wilayah VII Pesisir Selatan secara definitif.

Ermizen menyebut lamanya penetapan definitif Cabdin tersebut akan berdampak kurang baik bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menggantungkan harapan akan honor yang diterimanya.

Semestinya, pihak provinsi lanjut dia, tidak perlu menunda-nunda terlalu lama pengangkatan Kepala Cabdin definitif di Pesisir Selatan.

"Saya minta Pemprov segera menetapkan Cabdin yang definitif agar proses belajar mengajar di Pesisir Selatan berjalan dengan lancar. Kita prihatin dengan GTT dan PTT itu, padahal honor yang mereka tidak seberapa. Jadi, dipercepat saja jangan ditunda-tunda," katanya, Rabu (24/8/2022) melalui pesan singkat WhatsApp.

Menurut politisi PAN itu, penetapan Kacabdin tersebut perlu disegerakan untuk mencegah hal yang tidak baik. Para GTT dan PTT sudah resah menanti uang honor yang belum kunjung kapan dicairkan.

Sebelumnnya diberitakan, nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) semakin memprihatinkan. Sudah masuk empat bulan, honor mereka belum kunjung dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ratusan GTT dan PTT tingkat SMA/SMK tersebut belum mendapatkan hak honornya padahal sudah masuk masa empat bulan. 

Dari informasi yang dihimpun Figurnews.com belakangan belum cairnya honor GTT dan PTT karena Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilyah VII Pesisir Selatan belum diangkat secara definitif.

Saat ini, jabatan Cabdin Wilayah VII di Negeri berjuluk sejuta pesona tersebut hanyalah seorang Plt. Sehingga, tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Cabdin definitif dalam proses pencairan honor GTT dan PTT.

"Ini sudah terlalu lama. Sudah empat bulan, honor kami yang tidak seberapa tidak kunjung cair. Ini karena Cabdinnya belum definitif sehingga berpengaruh terhadap honor kami," jelas salah seorang GTT di salah satu SMA di Pesisir Selatan.

Menurut GTT itu, mereka belum menerima honor sejak Mei hingga Agustus 2022.

"Kami berharap agar pihak yang berwenang membantu agar honorarium kami disegerakan. Karena itu sangat kami nantikan. Jumlahnya mungkin kecil tapi nilainya sangat besar bagi kami. Jadi harapan kami mohon kepada bapak ibu yang berwenang bantulah kami agar gaji kami segera dicairkan," katanya.

Besaran honor yang diterima juga bervariasi. Nilainya tergantung dari jumlah jam mata pelajaran yang didapatkan. Satu jam mata pelajaran honor yang diterima hanya Rp50 ribu per bulan.

"Kalau guru yang mengajar dapat 10 jam pelajaran, berarti sabulan nya cuma Rp500 ribu. Ada yang paling banyak Rp1,2 juta per bulan, ada juga paling paling rendah Rp150 ribu," ulasnya.

Para GTT dan PTT itu, kata dia sebetulnya banyak yang kesal. Tapi, mereka tak berdaya karena tak punya kekuasaan untuk mempercepat cairnya uang honor sebagai hak yang seharusnya sudah diterima.

Diketahui, jumlah PTT yang terdata Dapodik sebanyak 908 orang dan PTT sebanyak 443 orang. Dan masih banyak juga yang belum masuk Dapodik.

Para GTT meminta pihak provinsi tidak memperlama pengangkatan Cabdin Wilayah VII Pesisir Selatan. Mereka berharap tidak menunda-nunda karena banyak ratusan GTT sudah menjerit. Di tengah peningkatan Inflasi saat ini, banyak kebutuhan keluarga yang dipenuhi.

"Jadi, tolong perhatikan juga nasib kami. Hak kami tolong jangan ditunda terlalu lama. Kami butuh biaya hidup," tuturnya. (Ef).

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre