Breaking News

DPRD Pasbar Gelar Paripurna Pengantar KUA PPAS APBD 2022 dan Rancangan sementara RAPBD 2023

Pasbar, FIGURNEWSCOM-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) hari ini Senin (8/8) menggelar dua sidang Paripurna. Sidang yang pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar KUA PPAS APBD P tahun anggaran 2022 dan sidang kedua dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran prioritas dan Plafon anggaran sementara RAPBD Kabupaten Pasbar tahun 2023.

Sidang Paripurna DPRD Pasbar dimulai pada pukul 11.00 WIB yang dibuka oleh Ketua DPRD Erianto dan Wakil Ketua DPRD Endra Yama Putra, Daliyus K serta anggota DPRD setempat. Hadir juga di kedua sidang Paripurna itu Kepala OPD dan stakeholder terkait lainnya.

Bupati Pasbar Hamsuardi yang menyampaikan pidatonya mengatakan penyusunan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2022 didasari atas beberapa hal antara lain seperti penyesuaian Selisih Proyeksi Rencana Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dengan realisasi SILPA atas audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

Penyesuaian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak serta Penyesuaian terhadap Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil

Penyesuaian Belanja Pegawai dalam rangka pemenuhan belanja gaj dan tunjangan ASN. Penyesuaian Belanja DAK berdasarkan juknis yang telah ditetapkan. Pengalokasian belanja terkait penanganan bencana gempa serta pemenuhan output kegiatan pembangunan infrastruktur dan belanja prioritas lainnya termasuk didalamnya pembebasan lahan untul-2 ruas jalan simpang 4 ke Pasaman Baru.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 612,957,107.00,- (Enam ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah) atau 0,5%. Proyeksi perubahan PAD ini bersumber dari Kenaikan Pajak Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp. 958,868,117,- (Sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah) atau 3,32%.

Penurunan retribusi Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp. 459,223,548.00, (Empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) - atau 10,67%. Kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 318,820,908,- (tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau 4,13%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 205,508,370.00,- (Dua ratus lima juta lima ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atau 0,26%.

Sementara itu, lanjut Hamsuardi untuk nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran prioritas dan Plafon anggaran sementara RAPBD Kabupaten Pasbar tahun 2023, dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di tahun mendatang. Maka disusunlah rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023 yang merupakan implementasi dari hasil penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terangkum dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. 

"Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menetapkan Plafond Anggaran APBD tahun anggaran 2023,"katanya.

Kebijakan Umum APBD tahun 2023 terdiri dari kebijakan pendapatan daerah. kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang di atur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

"Pembahasan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2023 dilakukan sejalan dengan pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya nanti akan disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan,"katanya. 

Produktivitas sektor unggulan untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berketahanan" Berdasarkan tema tersebut ada beberapa sasaran pokok yang ingin dicapai Pemerintah Daerah pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,76; 2) Pertumbuhan ekonomi sebesar 3.75 %, Pertumbuhan PDRB sebesar 3,75%, Laju Inflasi sebesar 0,02% Angka Kemiskinan sebesar 7,51 %.

Dari gambaran Kebijakan Umum Anggaran tersebut diatas selanjutnya ditindaklanjuti dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2023 yang memuat tentang gambaran jumlah kemampuan pendapatan dan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta kebijakan belanja daerah berdasarkan urutan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 ini, kami sampaikan bahwa Rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 yang disampaikan ini masih menggunakan angka proyeksi atau perkiraan rasional dan belum menggunakan angka resmi dari Pemerintah Pusat terutama untuk perhitungan dana Transfer Pusat seperti Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil. Pendapatan Hibah, dan dana lain yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.


Terhadap Dana Alokasi Khusus merupakan perkiraan alokasi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Lembaga terkait yang masih menunggu persetujuan, baik untuk pendapatannya maupun untuk alokasi belanjanya pada masing masing SKP

"Dalam hal informasi resmi mengenai dana transfer kita dapatkan setelah Rancangan KUA dan rancangan PPAS kita sepakati, maka dana transfer tersebut terutama DAK akan langsung kita tampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023,"katanya.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun 2023 yang disusun dengan mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.141.915,993,976,- (satu trilyun seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 126,015,404,256,- (Seratus dua puluh enam milyar lima belas juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,007,054,008,703,- (Satu trilyun tujuh milyar lima puluh empat juta delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) Dana Lain-Lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 8,846,581,017,- (Delapan Milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu rajuh belas rupiah

Perkiraan Belanja Daerah pada tahun 2023 dengan total sebesar Rp. 1,178,915,993.976,- (Satu trilyun seratus tujuh puluh delapan milyar Sembilan ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) Defisit Anggaran dari pengurangan pendapatan dengan belanja daerah sebesar Rp (37.000.000.000),- (tiga puluh tujuh milyar rupiah),Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang bersumber dari proyeksi SILPA 5 Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Sehingga Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan sebesar Rp 0,- (anggaran berimbang). 

"Demikian penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023, selanjutnya kami serahkan kepada DPRD yang terhormat untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,"kata Hamsuardi mengakhiri pidatonya.

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre