Breaking News

Aliansi OKP Mentawai Desak DPRD Ajukan Judicial Review UU Provinsi Sumbar

Foto: Aliansi OKP Mentawai saat menyerahkan kesepakatan tolak UU Provinsi Sumatera Barat kepada Wakil Ketua DPRD Mentawai, Jakop Saguruk usai audensi. Senin, (01/08/2022).

MENTAWAI. FN- Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) menyatakan sikap tolak Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mentawai. 

UU tersebut dinilai diskriminatif terhadap adat dan budaya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berbeda dari Masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. 

Tertulis pada pasal 5 c, yaitu Provinsi Sumatra Barat memiliki karakteristik yaitu adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat hasandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat. 

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Jakop Saguruk mengatakan sebelum diundangnya UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat pada 25 Juli 2022 lalu, pihaknya belum pernah menerima sosialisasi UU tersebut. 

"Belum pernah disosialisasikan soal ini, presentasi publik juga belum, dan pertemuan dengan masyarakat Mentawai belum," ujarnya pimpinan audensi bersama aliansi OKP Mentawai. Senin, (01/08/2022). 

Kabupaten Kepulauan Mentawai lanjut Jakop, merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. "Kita adalah bagian dari provinsi sumatera barat, kita mesti bersuara soal ini," tambahnya. 

Terkait Judicial Review ke Mahkamah Konstusi dikatakannya, pihaknya kedepan akan mempersiapkan orang yang memang memahami soal hukum. 

"Kita diwaktu dekat akan mendiskusikan ini kembali sekalian memperkaya argumentasi kita dalam undang-undang itu, tentu tidak lepas dari OKP," paparnya. 

Ia berharap dengan banyaknya jaringan OKP ini mampu mendorong pecepatan Judicial Review terlaksana. 

Adapun sejumlah aliansi OKP itu melaksanakan audiensi dengan DPRD Mentawai itu terdiri dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKI) Mentawai, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Mentawai, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Mentawai, dan Pemuda Katolik (PK) Mentawai serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Mentawai. 

Pada pernyataan sikap itu Aliansi OKP tersebut menyampaikan 5 poin yaitu, pertama mendesak pemerintah agar tidak memasukan materi muatan dalam undang-undang mengenai agama dan adat, karena bersifat privasi, dan sudah diatur dalam perundang-undangan sert menjunjung tinggi nilai pancasila. 

Kedua, mendesak Bupati dan DPRD Mentawai untuk meneruskan pernyataan ini ke Pemerintah pusat, dan memiliki legal standing (hak konstitusi) atas diundangnya undang-undang provinsi Sumatera Barat. 

Ketiga, mendesak DPRD Mentawai agar melakukan berbagai upaya termasuk judical review undang-undang provinsi Sumatera Barat melalui jalur partai politik dan organisasi masyarakat lain.

Keempat, mendesak Bupati Mentawai dan DPRD Mentawai mempersiapkan dan mengorganisir pengajuan gugatan (judical review) ke Mahkama Konstitusi. 

Kelima, meminta dan mengajak seluruh elemen Masyarakat, tokoh Masyarakat, Mahasiswa asal Mentawai di berbagai kota, memberikan perhatian dan menyatakan memiliki legal standing dan menolak UU Sumatera Barat. 

Wartawan: Erik Virmando

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre