Breaking News

Rapat Paripurna ke-13, Laporan DPRD Kota Palembang Membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2021


Palembang, Figurnews.com,-

Rapat Paripurna ke – 13 Masa Persidangan Il Tahun 2022 DPRD Kota Palembang Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Palembang pada hari Kamis,(28/07/2022). Yang dihadiri oleh 33 Anggota DPRD kota Palembang secara Hybrid.

Rapat Paripurna ke 13 Masa Persidangan Il Tahun 2022 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Dauli, Dihadiri oleh Walikota Palembang Harnojoyo, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, Wakil DPRD Adzanu Getar Nusantara, RM Yusuf Indra Kesuma, Kepala OPD, Kepala Badan, Kepala Dinas serta Pimpinan BUMD.

Laporan DPRD Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dibacakan oleh Pimpinan DPRD Kota Palembang Adzanu Getar Nusantara terdiri dari 29 Poin yakni : 



1. Berdasarkan hasil Pendapatan Daerah kota Palembang tahun anggaran 2021 target sebesar Rp. 4.114.147.742.500 19.12,-

2. Hasil Pembahasan yang telah dilakukan Komisi I dengan OPD Mitra Komisi I diperoleh kesimpulan Belanja sebesar Rp. 559.257.309.530,00 (100%). Sedangkan Realisasi sebesar Rp. 506.153.538.467.00 (90,50%).

3. Komisi 1 DPRD Kota Palembang memandang RAPERDA Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Komisi I mengharapkan kedepan setiap OPD terkait dalam penganggaran untuk lebih terencana dan selektif agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.



5. Untuk menghindari SILPA, agar OPD-OPD dapat membuat asumsi/prediksi Anggaran yang akan datang lebih cermat lagi.

6. Pada tahun yang akan datang diharapkan target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan lebih baik lagi.

7. Komisi ll telah melakukan Rapat Pembahasan dan memiliki secara cermat dan seksama terhadap Raperda laporan pertanggungjawaban terhadap wali kota Palembang terkait program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Pembahasan dan penelitian ini telah menitikberatkan pada realisasi pelaksanaan di bidang keuangan di setiap perangkat daerah khususnya yang menjadi mitra di Komisi ll.

8. Masing-masing perangkat daerah yang realisasi anggaranya belanja nya terkhusus belanja modal yang tidak tercapai harus lebih di optimalkan lagi di tahun anggaran 2022 ini termasuk belanja pegawai. Upaya kedepannya penganggaran itu lebih terukur dan terarah penggunaannya.

9. Komisi ll DPRD Kota Palembang berharap pemerintah kota Palembang agar lebih meningkatkan dan mengevaluasi kinerja berkesinambungan sehingga implementasi pengelolaan sistem pemerintahan dapat digunakan dan senantiasa mengoptimalkan kualitas ASN kota Palembang.



10. Komisi ll berharap agar pemerintah kota Palembang lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD dan menginpentarisasi potensi PAD yang kita anggap belum maksimal salah satunya adalah Retribusi daerah.

11. Komisi ll mengharapkan kepada pemerintah kota Palembang agar kegiatan dimasing-masing perangkat daerah harus lebih maksimal lagi sehingga pencapaian realisasi Fisik dan keuangan lebih rasional dan capaiannya optimal.

12. Komisi ll berharap Agar Pemkot mengevaluasi BUMD yang belum berkontribusi terhadap PAD dan Selanjutnya untuk BUMD yang sudah memberikan Kontribusi agar Pemkot memberikan Reward.

13. Laporan kesimpulan dari Komisi lll total belanja dari mitra DPRD Kota Palembang sebesar Rp. 1 480.050.936.544,-. Sedangkan Realisasi sebesar Rp. 1.010.558.954.502,- . Sementara Silpa sebesar Rp. 477.491.980.41,96,-.

Hal itu terjadi karena hutang pihak ketiga yang belum dibayar, kegiatan yang tidak dapat dikerjakan karena Covid-19, kegiatan rutin yang tidak terserap atau mengalami episiensi.



14. Target PAD kepada mitra komisi lll yang tidak tercapai karena terbentur aturan yang lebih tinggi serta belum maksimalnya retribusi kepada mitra terkait.

15. Masih terjadi program ganda antara Pemprov Sumsel dengan Pemkot Palembang sehingga menghambat pengerjaannya.

16. Diharapkan kepada mitra komisi lll dapat meminimalisir Silpa sehingga program yang sudah direncanakan dapat terlaksana secara maksimal.

17. Untuk peningkatan PAD kepada OPD terkait untuk dapat meningkatkan kinerja khusus nya pemungutan pajak retribusi daerah dan merevisi perda-perda Pajak.

18. Untuk menghindari program ganda terhadap OPD terkait harus berkoordinasi ditingkat yang lebih tinggi baik provinsi maupun pusat 



19. Laporan Komisi lV Total pendapat dan Silpa Komisi lV adalah total pendapatan sebesar Rp. 161.143.992,2,- dengan Belanda sebesar Rp. 1.631.560.339.970,- dengan realisasi sebesar Rp. 1. 007. 102.843.613,5,- sementara Silva Sebesar Rp. 124.457.496 356,-

20. Berdasarkan hasil pembahasan dengan Komisi lV dengan OPD terkait realisasi belanja anggaran tahun 2021 terserap dengan baik hampir semua OPD mitra komisi lV dengan Persentase 92.37 persen dan Silpa Sebesar 7,63 Persen.

21. Tidak adanya tempat panti rehabilitasi untuk anak jalanan ODGJ gepeng dan pengemis di kota Palembang agar dapat menjadi catatan khusus bagi Dinas Sosial khususnya dan pemerintah kota Palembang.

22. Belum ada yang kantor Paris Dinas pariwisata yang reportasi dan sekarang masih bergabung dengan Dinas Pemuda dan olahraga Kota Palembang.

23. Masih adanya opd yang tidak kooperatif pada saat rapat lanjutan dalam membahas laporan pertanggungjawaban LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 serta penyajian bahan yang tidak optimal. 



24. Komisi lV mengapresiasi kinerja seluruh opd Mitra komisi 4 dengan terserapnya anggaran tahun 2021 sebesar 92,37% dengan silpa sebesar 7,63% .

25. Terkait silpa belanja langsung dan belanja tidak langsung di setiap OPD Mitra kursi 4 meminta kepada tim tapb dan OTD dalam proses penyusunan anggaran hendaknya lebih sedikit tidak cermat. Pada pelaksanaannya juga betul-betul berdasarkan kajian dan analisa kebutuhan dan keadaan dalam pelaksanaan sehingga dapat mengurangi Silpa yang cukup besar dalam setiap tahun anggaran.

26. Komisi lV meminta kepada pemerintah kota Palembang agar memberikan izin gedung XUGD dan pendidikan di Kecamatan Ilir Barat ll Palembang sebagai Kantor Dinas pariwisata Kota Palembang 

27. Komisi lV meminta kepada pemerintah kota Palembang agar menyediakan panti-pantai sosial rehabilitasi yang resepentatif

 28. Kepada pemerintah kota Palembang agar kiranya dapat menegur dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Palembang karena tidak kooperatif pada saat rapat lanjutan dalam membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

 29. Terkait Silva belanja langsung dan belanja tidak langsung di setiap opd komisi 1 2 3 dan 4. Komisi-komisi tersebut meminta kepada tim TAPD dan OPD dalam penyusunan anggaran hendaknya lebih teliti dan pada pelaksanaannya betul-betul sudah berdasarkan kajian dan analisa kebutuhan sehingga dapat mempengaruhi silpa yang cukup besar dalam setiap tahun anggaran.

Sementara Walikota Palembang Harnojoyo menanggapi hal tersebut mengucapkan terimakasih atas laporan pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2021.

"Saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh anggota DPRD Kota Palembang bahwa bersama dengan pemerintah Kota Palembang yang sudah melakukan pembahasan secara mendalam dengan baik,"kata orang nomor satu di kota Palembang ini.

Kemudian lanjut dia, atas penandatanganan persetujuan bersama yang telah dilakukan terhadap Raperda terhadap pertanggungjawaban tentang APBD tahun 2021 akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang

"Saran yang telah disampaikan tadi tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 kami ucapkan terimakasih dan akan menjadi catatan kami,"tutupnya.

Published : Fera

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre