Breaking News

Komisi V Studi Komparatif Ke RSUD Al Ihsan Jabar

 

Bandung(Jabar), Figurnews.com --

Provinsi Jawa Barat memiliki rumah sakit umum milik daerah yang membanggakan, yakni RSUD Al-Ihsan. Selain menjadi rumah sakit terbaik di Pulau Jawa, RSUD ini memiliki surplus hingga ratusan miliar rupiah per tahun dan tidak lagi disubsidi oleh APBD. 

Komisi V DPRD Sumbar berharap keberhasilan RSUD Al Ihsan bisa dicapai pula oleh rumah sakit daerah milik Provinsi Sumatera Barat.  Untuk itulah Komisi V mengunjungi dan berdiskusi  ersama pihak manajemen rumah sakit Al Ihsan dan dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jumat (15/7).  

Dalam kunjungan tersebut bersama komisi V ikut pula sejumlah direktur rumah sakit daerah milik provinsi dan juga Dinas Kesehatan Sumbar.  Ketua Komisi V, Daswanto mengatakan DPRD sangat mendukung rumah sakit milik Sumbar untuk menjadi lebih baik dan maju. Itulah mengapa diikutsertakan direktur rumah sakit Sumbar untuk belajar langsung dari pencapaian RSUD Al Ihsan.

"Sebagai rumah sakit milik provinsi, RSUD Alh Ihsan mampu maju dan menjadi rumah sakit terbaik. Ini kami harapkan bisa menjadi motivasi bagi rumah sakit milik Sumbar untuk bergegas berbenah dan memperbaiki diri. Sebagai sesama rumah sakit milik pemerintah, tentu keberhasilan RSUD Al Ihsan bisa ditiru," ujar Daswanto. 

Dia mengatakan Sumatera Barat memiliki empat rumah sakit milik daerah. Seluruhnya juga merupakan rumah sakit yang berstatus BLUD.  Namun tidak seperti RSUD Al Ihsan, keempat rumah sakit ini belum bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan keuangannya dan masih membutuhkan bantuan anggaran dari APBD. 

"Tidak harjs surplus ratusan miliar seperti Al Ihsan. Tapi setidaknha kami berharap rumah sakit kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak lagi butuh bantuan dari APBD," ungkapnya.  

Daswanto mengatakan belajar dari RSUD Al Ihsan, terbukti bahwa rumah sakit baru bisa menjadi maju jika mampu memberikan pelayanan yang baik pada pasien.  

"Kunci kesuksesan bisnis di bidang kesehatan adalah kepuasan pasien. Ini harus diwujudkan dengan pelayanan yang baik," ujarnya.  

Daswanto mengatakan ada beberapa hal menarik yang dimiliki RSUD Al Ihsan. Hal ini diharapkan Komisi V mampu dijadikan contoh yang ditiru oleh manajemen rumah sakit milik Sumbar. Salah satunya adalah kemudahan pasien memperoleh akses pengobatan. 

RSUD Al Ihsan sudah berbasis digital sehingga pasien tidak perlu mengantri lama dan lebih mudah dalam memantau jadwal pengobatan. Sistem digitalisasi juga memudahkan pasien mendapatkan penanganan lebih cepat.  Sistem digitalisasi juga menyangkut pada sistem tranparansi manajemen yang bisa diakses SDM rumah sakit itu sendiri, seperti pegawai, perawat ataupun dokter.  Rumah sakit tersebut juga menjadikan pelayanan ramah dan santun sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai mulai dari staf adminsitrasi, perawat, dokter dan seluruh pegawai lainnya.

"Inilah yamg harus ditiru rumah sakit-rumah sakit kita. Pelayanan yang jutek, ketus dan setengah hati harus diganti dengan pelayanan ramah, total dan tulus pada pasien. Dengan begitu pasien tidak enggan  berobat ke rumah sakit kita," ujarnya.  

Begitu pula dengan kebersihan rumah sakit, lanjut Daswanto, ini merupakan bagian dari kepuasan pasien yang harus dijaga.  Menurut Daswanto mulai sekarang rumah sakit daerah harus bisa mengambil hati pasien dan masyarakat. Jika tidak.maka rumah sakit tersebut akan ditinggal dan akhirnya kesulitan beroperasi.  Hal ini dikarenakan mulai Tahun 2023, terkait BPJS, pemerintah pusat akan menghapuskan sistem pengobatan secara berjenjang. Selain juga masyarakat dibebaskan memilih rumah sakit mana yang mereka inginkan.  

"Merujuk pada kebijakan ini maka rumah sakit yang memiliki citra buruk di mata masyarakat tentu akan ditinggalkan," ujar Daswanto. 

Menurut dia, bukan tidak mungkin untuk mengubah citra yang dimiliki rumah sakit. Memperbaiki kualitas pelayanan dan kemudian menjadi rumah sakit yang lebih maju dan berkembang. "Kunci utamanya ada pada pimpinan rumah sakit," ujarnya.  

Menariknya, lanjut Daswanto, RS Al Ihsan dipimpin oleh direktur yang tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN). Melainkan profesional yang direkrut dengan sistem penjaringan yang transparan. Mereka dipilih berdasarkan kemampuan, kapabilitas. Selain juga dinilai dari visi dan misi yang akan dilakukan untuk memajukan rumah sakit tersebut.  Alhasil rumah sakit tersebut dipimpin dengan profesionalitas dan memang tekad untuk maju.  

Pasca kunjungan ke RSUD Al-Ihsan, Komisi V bersama Dinas Kesehatan Sumbar berencana untuk membahas hal ini lebih lanjut. Akan didata dan evaluasi menyeluruh untuk ssnua rumah sakit milik provinsi untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki. "Direncanakan pula akan ada seminar atau lokakarya untuk menjadikan RSUD Al Ihsan sebagai narasumber supaya pembelajaran bisa lebih mendetail," ujar Daswanto. (*)


Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre