Breaking News

Begini Aksi Demo Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Muba di Gedung KPK


JAKARTA , Figurnews.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melakukan demonstrasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (19/07/2022). Demonstrasi yang dilakukan sebanyak 25 orang massa ini meminta KPK untuk menuntaskan kasus OTT di Kabupaten Muba Tahun 2021 yang lalu. 

"Kami meminta KPK untuk menuntaskan kasus OTT di Kabupaten Muba pada tahun 2021 yang lalu tanpa terkecuali, " Ujar Arrahmad Wahid selalu koordinasi lapangan (korlap) kepada media ini, Selasa (19/07/2022). 

Lebih lanjut Arrahman Wahid mengatakan. Ada 4 tuntutan kami, yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Muba kepada KPK yakni:

1. MEMINTA PENYIDIK KPK UNTUK SEGERA MENETAPKAN TERSANGKA UNTUK NAMA-NAMA YANG DI SEBUT DALAM FAKTA PERSIDANGAN KASUS OTT KAB.MUBA TAHUN 2021, TANPA TERKECUALI.

2. MEMINTA KEPADA KPK MENYELIDIKI DENGAN INSTRUMEN KECANGGIHANNYA DALAM MEMBERANTAS KORUPSI TERHADAP SELURUH PROSES PERSIDANGAN YANG SUDAH BERJALAN DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DIKARENAKAN KAMI MENDUGA ADA UPAYA-UPAYA PIHAK LUAR UNTUK MENGINTERVENSI HAKIM TIPIKOR PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN PERSIDANGAN DAN PATUT KAMI DUGA ADA OKNUM YANG BERUPAYAH KERAS UNTUK MENGHAMBAT PENGEMBANGAN KASUS OTT MUBA INI AGAR TIDAK DI KEMBANGKAN.

3. MEMINTA KEPADA KPK SEGERA MEMANGGIL DAN PERIKSA KEPADA NAMA-NAMA YANG SUDAH DISEBUT DALAM PERSIDANGAN MENERIMA ALIRAN DANA FEE FROYEK DI DINAS PUPR KABUPATEN MUBA, TERLEPAS NAMA-NAMA TERSEBUT SUDAH MENGEMBALIKAN UANG NAMUN PROSES HUKUM TETAP BERLANJUT SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, KARNA KAMI MENDUGA JIKA TERLALU LAMA DI BIARKAN MENGHIRUP UDARA BEBAS AKAN ADA UPAYAH MENGHILANGKAN JEJAK DAN ALAT BUKTI.

4. MEMINTA KEPADA KPK KOLABORASI DENGAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEGERA KOORDINASI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENGEVALUASI SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO : 131.16-1231 TAHUN 2022/ TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN, DEMI MENJAGA MARWA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN SERTA MENJAGA NAMA BAIK PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN DARI NETRALITAS JALANNYA PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, DIKARENAKAN DI BEBERAPA FAKTA PERSIDANGAN NAMA PJ BUPATI MUBA DISEBUT MENERIMA ALIRAN DANA FEE FROYEK KASUS OTT PUPR KABUPATEN MUSI BANYUASIN, DALAM FAKTA PERSIDANGAN KASUS OTT MUBA TAHUN 2021 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NAMA PJ BUPATI MUBA DI SEBUT OLEH SAKSI DAUD AMRI SEBAGAI KABAG ULP MUBA TELAH MENGUNGKAPKAN PJ BUPATI PADA SAAT ITU SEBAGAI SEKDA MENERIMA UANG SEBESAR 50 JT ,TERAKHIR DI SIDANG PEMBACAAN PLEDOI TERDAKWA HERMAN MAYORI DAN EDY UMARI DENGAN JELAS MENYEBUT BAWASANYA PJ BUPATI MUBA SAAT INI PADA WAKTU ITU DI TAHUN 2021 MENJABAT SEBAGAI SEKDA MUBA  MEMINTA KEPADANYA SECARA LANGSUNG UANG UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PRIBADI DILUAR PEMERINTAHAAN, SEBESAR 250 JUTA, LALU HERMAN MAYORI PERINTAHKAN EDY UMARI SELAKU PPK DINAS PUPR MUBA UNTUK MEMENUHINYA DAN DI REALISASIKAN SEBESAR 200 JT, MAKA PATUT KITA DUGA ADA INDIKASI KETERLIBATAN PJ BUPATI MUBA DI KASUS OTT MUBA 2021 INI.

Arrahman Wahid menambahkan. Dengan Segala Kerendahan Hati. Demi Jalannya Roda Pemerintah Kabupaten Yang Aaman Damai dan Bebas Dari Tindakk Pidana Korupsi.

"KAMI ALIANSI PEMUDA DAN MAHASISWA KABUPATEN MUSI BANYUASIN MEMINTA KEPADA KPK, KEJAKSAAN AGUNG UNTUK SEGERA KOORDINASI CEPAT DAN TEPAT DENGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI UNTUK SEGERA MENINJAU ULANG SK PENUNJUKAN PJ BUPATI MUBA, KALAU BUKAN SEKARANG KAPAN LAGI, KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI, " Tandasnya. ( Dr)


Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre