Breaking News

Komisi V DPRD Padang Datangi SMPN 1 Padang Sekaitan Dugaan Mendongkrak Nilai Siswa


Padang(Sumbar), Figurnews.com --

Sekaitan tentang ada dugaan Mark up-nya nilai siswa SMPN 1 Padang, Komisi V DPRD Padang melakukan kunjungan ke SMPN 1 Padang, Rabu (29/6/22) sekitar jam 14.00 wib.

Dalam hal ini, Wakil Komisi V DPRD Padang yang dipimpin oleh  Zulhardi Z Latif dan anggota Irawati Meuraksa, Yandri Hanafi dan Pun Ardi mempertanyakan kepada pihak sekolah tentang ada dugaan nilai beberapa siswa di dongkrak alias dinaikan.

Kedatangan Komisi IV DPRD Padang disambut Kepala Sekolah SMPN 1 Padang Yan Hendrik serta sejumlah wali kelas dan Ketua Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Padang Maidison. 

Kasus dugaan ini mencuat kepermukaan dan perkuat dengan keluar surat dari Ombudsman Perwakilan Sumbar yang ditujukan ke Diknas Provinsi Sumbar.

Sekaitan hal itu, Yan Hendrik, S.Pd,., MM menjelaskan persoalan yang sebenarnya tentang tudingan dari kalangan berbagai yang beredar di masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa, mempertanyakan pendongkrakan nilai siswa apakah diketahui oleh Kepala Sekolah, wali murid dan siswa.

“Saya ingin bertanya, apakah mark up nilai di SMP 1 Padang ini diketahui oleh Kepala Sekolah, wali murid dan siswa kelas IX SMP,” katanya.

Perempuan yang juga alumni dari SMP 1 Padang tersebut, menyesalkan telah terjadi pendongkrakan nilai yang dilakukan oleh sekolah tempat ia menimba ilmu dahulu.

“Jujur, kami alumni SMP 1 sangat kecewa dengan semua ini. Saya selalu ditanya alumni kenapa ini bisa terjadi. Apalagi saya juga anggota DPRD Kota Padang,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif meminta agar siswa tidak dikorbankan dalam permasalahan ini.

Menurutnya, karena ada informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, bahwa siswa yang melakukan mark up nilai.

“Saya tidak setuju kalau siswa di salahkan. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, sekolah menyatakan yang melakukan pendongkrakan nilai adalah siswa, yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana menyelamatkan siswa yang berjumlah 50 orang ini. Jelas mereka korban,” tuturnya.

Guru Bimbingan Konseling SMPN 1 Padang Erdawati menjelaskan, pendongkrakan nilai dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan wali murid, dan siswa kelas IX.

“Kami minta maaf, ini dilakukan setelah dilakukan pertemuan dengan wali murid dan siswa kelas IX SMP 1 Padang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Erdawati meminta bantuan kepada Komisi IV DPRD Kota Padang untuk tidak menghukum siswa, karena siswa tidak bersalah dalam hal ini.

“Jangan hukum siswa kami pak, kami ikhlas kena hukum, asal anak-anak kami diselamatkan. Ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap siswa kami,” jelasnya sambil menyeka air mata.

Erdawati menambahkan, pendongkrakan nilai dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa yang beralamat di blank zone.

“Kami melakukannya, sebagai bentuk kepedulian kami kepada siswa yang beralamat di blank zone. Kita kasihan, mereka tidak dapat sekolah di sekolah negeri lanjutan,” tambahnya.

Kepala Sekolah SMP 1 Yan Hedrik menegaskan, pendongkrakan nilai rapor yang terjadi merupakan inisiatif dari para wali kelas IX SMP 1 Padang.

Hal ini dilakukan karena, pada tahun kemarin, banyak siswa yang tidak dapat diterima di SMA negeri, karena berdasarkan Kartu keluarga, siswa tersebut berada di blank zone.

“Timbul rasa keibuan dari para wali kelas karena di tahun sebelumnya banyak siswa yang beralamat di blank zone tidak dapat bersekolah di sekolah negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yan Hedrik menambahkan, nilai siswa yang didongkrak telah ditarik sebelum berlangsungnya PPDB jalur prestasi.

“Jadi kita telah menarik nilai-nilai yang telah ditambahkan tersebut. Entah kenapa masih ada penambahan nilai terhadap 50 orang siswa,” ucapnya.

Ketua tim verifikasi Dinas pendidikan Kota Padang Maidison menjelaskan, semua permasalahan pendongkrakan nilai di SMP 1 Padang ini pada saat ini telah ditangani oleh tim inspektorat.

“Kita tunggu saja hasil investigasi dari tim inspektorat. Semoga hasilnya bisa memuaskan semua,” ucapnya.

Dalam hal ini juga beberapa walikelas SMPN 1 sangat berharap kepada Mardison Kabid Diksar menengah untuk membantu tiga orang siswa yang tidak terlibat dalam mendongkrak nilainya. Mereka jadi korban, kami bersedia menerima hukuman yang diberikan.

"Saya sebagai guru BK(Bimbingan Konseling) mewakili walikelas IX SPMN 1 ini. Ada tiga siswa yang tidak terlibat dalam persoalan ini, dia hanya jadi korban dan saya mohon sama bapak Kabid untuk membantu mereka supaya diterima disekolah yang di inginkan," ujar Erdawati guru BK sambil beruraian air mata.

"Kalau hal itu nanti kita usahakan supaya mereka diterima disekolah yang mereka inginkan,"pungkas Madison.

 

 

 

 


Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre