Breaking News

Kadis TPHP Sarolangun Permentan 18/2021 Mempermudah Pola Kemitraan di Perkebunan Sawit


Sarolangun (JAMBI) Figurnews.Com -Kepala Dinas TPHP  Sarolangun Dedi membuka Secara Langsung Sosialisasi Permantan.

Kegiatan Sosialisasi Permantan Dilaksanakan Di Ruang Pola Kantor Dinas TPHP Sarolangun Selasa 07/06.

kepala Dinas TPHP Dalam Sambutanya Menyampaikan,"Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), kini perusahaan sawit dengan keterbatasan lahan, punya pilihan program kemitraan yang akan berdampak positif bagi masyarakat.

“Bagi kebun yang dibangun setelah tahun 2007. Tetapi belum punya plasma apabila sulit mendapatkan lahan. Solusinya, mereka diberikan ruang untuk kegiatan kemitraan dalam bentuk lain seperti kegiatan penyediaan hewan ternak/bibit ternak atau budidaya perikanan,” ujarnya.

Dedi menjelaskan, pasal 7 di Permentan 18/2021, menyebutkan bahwa bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif perkebunan diantaranya, di subsistem hulu, subsistem kegiatan budi daya, subsistem hilir, subsistem penunjang, fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar, dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Di kegiatan subsistem hulu, lanjutnya, pola kemitraan seperti penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penyediaan pupuk penyediaan pestisida, pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam kebun.ucapnya

Untuk kegiatan subsistem hilir, model kemitraan diantaranya penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan dan pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan.

“Di kegiatan subsistem penunjang berupa kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana dan kegiatan pengangkutan” jelasnya.

Fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar berupa penyediaan benih bersertifikat, Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua, pembuatan titik tanam /pemancangan, dan penanaman, penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, penyediaan tenaga kerja, penyediaan mesin pertanian.

Sementara itu, bentuk kegiatan lainnya antara lain asistensi pembangunan Kebun dan/atau pemeliharaan Kebun, penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit, penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam

rangka usaha pengembangan budi daya ikan, sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah, fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya, penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit, dan cangkang sawit Katanya.

“Tapi pola kemitraan bentuk lainnya tadi hanya ditujukan kepada kebun yang dibangun di atas tahun 2007 dan belum melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat,” tegas dedi.

ya..Intinya yang sudah pernah melakukan (plasma) seperti PIR KKPA atau yang setara. Tidak akan dikenakan kewajiban lagi,” urai Heru.

Dedi berharap karena beleid relatif baru sebaiknya ada aturan pelaksanaanya supaya penerapan di lapangan tidak terjadi kerancuan. Memang di dalam Permentan ini seperti tertulis di Ketentuan Peralihan pasal 43, bagi perusahaan yang telah melakukan usaha perkebunan tetapi belum memenuhi kewajiban FPKM. Wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Permentan 98/2013. Ketentuan ini menjadi lebih jelas bagi pelaku usaha.

“Waktu sebelum tahun 2007 memang tidak  ada kewajiban. Perlu diketahui bahwa sebelum tahun itu masih ada program inti plasma seperti PIR Bun, PIR Trans, PIR KKPA, dan Revitalisasi Perkebunan. Jadi perusahaan tersebut kebanyakan membangun plasma melalui program tadi. Kendati tidak semua perusahaan melakukan itu karena memang  belum menjadi kewajiban,” pungkasnya.(af).

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre