Breaking News

Dengan Berurai Air Mata dan Minta Maaf, Ini Alasan Wali Kelas SMPN 1 Padang Dongkrak Nilai Siswa


Padang(Sumbar), Figurnews.com --

Dalam pertemuan di ruangan Kepala Sekolah, sejumlah wali kelas SMPN 1 Padang menangis saat kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Kota Padang. Wali kelas tersebut meminta maaf atas pendongkrakan nilai siswa.

Guru Bimbingan Konseling SMP 1 Padang Erdawati menjelaskan ke anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, pendongkrakan nilai dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan wali murid, dan siswa kelas IX.

“Kami minta maaf, pendongkrakan nilai ini dilakukan setelah dilakukan pertemuan dengan wali murid dan siswa kelas IX SMP 1 Padang,” katanya di Gedung SMPN 1 Padang, Rabu (29/6/2022).

Lebih lanjut, Erdawati meminta bantuan kepada Komisi IV DPRD Kota Padang untuk tidak menghukum siswa, karena siswa tidak bersalah dalam hal ini.

“Jangan hukum siswa kami pak, kami ikhlas kena hukum, asal anak-anak kami diselamatkan. Ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap siswa kami,” jelasnya sambil menyeka air mata.

Erdawati menambahkan, pendongkrakan nilai dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa yang beralamat di blank zone.

“Kami melakukannya, sebagai bentuk kepedulian kami kepada siswa yang beralamat di blank zone. Kita kasihan, mereka tidak dapat sekolah di sekolah negeri lanjutan,” tambahnya.

Salah seorang wali kelas yang lain, menambahkan, mereka kasihan melihat siswa yang telah lulus bersekolah di sekolah lanjutan swasta tidak memakai jilbab.

“Kami berusaha menanamkan nilai-nilai aqidah kepada siswa kami, akan ttapi, ketika mereka melanjutkan sekolah ke sekolah lanjutan swasta, jilbab mereka sudah melepas jilbab. Aturan sekolah swasta tersebut melarang siswanya memakai jilbab,” ujarnya berurai air mata.

Lebih lanjut, wali kelas tersebut menjelaskan juga, tidak mengerti perintah dari kepala sekolah perihal penarikan nilai yang telah di dongkrak.

“Kita tidak mengerti maksud perintah dari kepala sekolah, apakah nilai yang telah di mark up ditarik atau rapor yang ditarik. Alhasil tidak ada kejelasan dari kepala sekolah,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, buntut pendongkrakan nilai siswa di SMPN 1 Padang, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang langsung melakukan kunjungan lapangan ke sekolah tersebut, Rabu (29/6/2022).

Kunjungan lapangan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif dan anggota Irawati Meuraksa, Yandri Hanafi dan Pun Ardi

Kedatangan Komisi IV DPRD Padang disambut Kepala Sekolah SMPN 1 Padang Yan Hendrik serta sejumlah wali kelas dan Ketua Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Padang Maidison.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa, mempertanyakan pendongkrakan nilai siswa apakah diketahui oleh Kepala Sekolah, walimurid dan siswa.

“Saya ingin bertanya, apakah mark up nilai di SMP 1 Padang ini diketahui oleh Kepala Sekolah, wali murid dan siswa kelas IX SMP,” katanya.

Perempuan yang juga alumni dari SMP 1 Padang tersebut, menyesalkan telah terjadi pendongkrakan nilai yang dilakukan oleh sekolah tempat ia menimba ilmu dahulu.

“Jujur, kami alumni SMP 1 sangat kecewa dengan semua ini. Saya selalu ditanya alumni kenapa ini bisa terjadi. Apalagi saya juga anggota DPRD Kota Padang,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif meminta agar siswa tidak dikorbankan dalam permasalahan ini.

Menurutnya, karena ada informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, bahwa siswa yang melakukan mark up nilai.

“Saya tidak setuju kalau siswa di salahkan. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, sekolah menyatakan yang melakukan pendongkrakan nilai adalah siswa, yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana menyelamatkan siswa yang berjumlah 50 orang ini. Jelas mereka korban,” tuturnya.

Kepala Sekolah SMP 1 Yan Hedrik menegaskan, pendongkrakan nilai rapor yang terjadi merupakan inisiatif dari para wali kelas IX SMP 1 Padang.

Hal ini dilakukan karena, pada tahun kemarin, banyak siswa yang tidak dapat diterima di SMA negeri, karena berdasarkan Kartu keluarga, siswa tersebut berada di blank zone.

“Timbul rasa keibuan dari para wali kelas karena di tahun sebelumnya banyak siswa yang beralamat di blank zone tidak dapat bersekolah di sekolah negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yan Hedrik menambahkan, nilai siswa yang didongkrak telah ditarik sebelum berlangsungnya PPDB jalur prestasi.

“Jadi kita telah menarik nilai-nilai yang telah ditambahkan tersebut. Entah kenapa masih ada penambahan nilai terhadap 50 orang siswa,” ucapnya.

Ketua tim verifikasi Dinas pendidikan Kota Padang Maidison menjelaskan, semua permasalahan pendongkrakan nilai di SMP 1 Padang ini pada saat ini telah ditangani oleh tim inspektorat.

“Kita tunggu saja hasil investigasi dari tim inspektorat. Semoga hasilnya bisa memuaskan semua,” pungkasnya.

#. Sumber : Kata Sumbar

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre