Breaking News

Uma Restorative Justice Layani Konsultasi dan Bimbingan Hukum

Foto: Peresmian Uma Restorative Justice oleh Kepala Kejati Sumbar, Yusron di Sekretariat Daerah Mentawai. Rabu, 18/05/2022).

MENTAWAI. FN- Uma atau Rumah Restorative Justice sebagai sentral layanan hukum diharap mampu menyelesaikan perkara di tengah-tengah masyarakat. Uma restorative justice itu dibuat sebagai tempat musyawarah masyarakat sebelum masuk ke ranah penegak hukum. 

Hal itu dilakukan sesui peraturan kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 

Peraturan ini mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mentawai, Siti Holija Harahap pada sambutannya mengatakan, melalui peraturan itu perlunya kontribusi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadikan uma restorative justice sebagai tempat konsultasi dan bimbingan hukum. 

Selanjutnya dikatakan uma restorative justice kedepan dapat berkembang di 3 pulau besar lain Kabupaten Kepulauan Mentawai.  

Uma Rastorative Justice lanjut Siti Holija Harahap sebagai bentuk salah satu cara pendekatan Kejaksaan dengan masyarakat tentang layanan hukum. 

"Untuk mengatasi tindak pidana di Mentawai alangkah pentingnya uma restorative ini," sebut Kajari Mentawai itu pada sambutannya di Uma Restorative Justice di Sekretariatan Daerah Mentawai. Jl. Raya Km-05, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara. Rabu, (18/05/2022). 

Ia menyampaikan istilah tulou atau sanksi adat atas kesalahan pelaku di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tulou dijadikan sebagai sarana perdamaian. Namun apabila dengan tulou belum menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, maka disini perananan dari uma restorative justice tersebut. 

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Yusron pada sambutannya mengatakan, restorative justice hanya berlaku bagi pelaku dengan ancaman hukuman 5 tahun dan kerugian Rp2,5 juta kebawah. 

Ia menambahkan keberadaan uma restorstive justice dapat menjadi tempat pendekatan antara kejaksaan dengan masyarakat. 

Kedepan lanjutnya, kendala atau persoalan di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan. Misalkan persoalan perkawinan dan pertanahan. 

"Selama ini, masyarakat itu seolah takut, tetapi kalau kita sudah ditempatkan disini secara khusus, mudah-mudahan dapat berjalan sesui rencana," terang Kepala Kejati Sumbar itu. 

Kepala Kejati Sumbar, Yusron meresmikan uma restorative justice didampingi Kepala Kejari Mentawai, Siti Holija Harahap, Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet beserta Forkopimda. 

Wartawan: Erik Virmando

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre