Breaking News

Rusma Yul Anwar Teruskan Aspirasi Petani Kelapa Sawit ke Pemerintah Pusat.

 


Painan, Figurnews.com -- Keluhan para petani kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan mulai gerah dengan kondisi harga jual Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara Pabrik Kelapa Sawit dengan petani kelapa sawit mendapat respon langsung Pemerintah Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan menggelar rapat bersama petani kelapa sawit, pihak perusahaan sawit dan Apekasindo, Pessel.

Rapat pertemuan diadakan di ruang Sekretaris Daerah (Sekda), Selasa (17/5/2022)  pukul 10.00 Wib, dipimpin langsung Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, dihadiri Mawardi Roska (Sekda Kabupaten Pesisir Selatan), Afrizal Kirun ( Ketua Apkasindo Kabupaten Pesisir Selatan) beserta pengurus, Yoski ( Asisten II Pemkab Pesisir Selatan), Madrianto ( Kadis Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan), dan perwakilan petani kelapa sawit.

Afrizal Kirun, Ketua Apkasindo Kab. Pesisir Selatan) mengatakan, pada hari ini Apkasindo se indonesia  secara serentak memintak Presiden untuk mencabut kebijakan pelarangan ekspor CPO, termasuk oleh Apkasindo Kabupaten Pesisir Selatan.

Dikatakan Afrizal, kebijakan pelarangan ekspor CPO sangat merugikan petani kelapa sawit, karena dengan kebijakan tersebut menyebabkan harga pembelian TBS oleh perusahaan terus menurun hingga Rp. 1.580 / Kg di tingkat pabrik.

” Kita memohon kepada Bapak Presiden untuk membuka kembali kran ekspor CPO beserta turunannya. Sehingga diharapkan harga TBS ditingkat petani kembali stabil sesuai harga pasar, ” ungkap nya.

Dan oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkab Pesisir Selatan mendukung tuntutan kami dan petani kelapa sawit, meneruskan ke Pemkab Pesisir Selatan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah Pusat.

Menangapi keluhan kelapa sawit dan Apaksindo Pessel, Bupati Pessel Rusma Yul Anwar mengatakan, persoalan yang dialami oleh petani kelapa sawit ini juga dirasakan oleh pihak Pemda, khusunya Pemda Pessel.

Karena permasalahan anjloknya harga TBS ini menurunkan perekonomian masyarakat.

Namun karena kewenangan terkait kebijakan ekspor cpo merupakan domain pemerintah pusat, maka pemda tidak mampu berbuat banyak, oleh karena itu pihak pemkab juga meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang kembali kebijakan pelarangan ekspor CPO tersebut.

” Pada dasarnya sikap pemda ,tetap berharap petani dapat menikmati harga jual TBS yang wajar dan sama-sama menguntungkan bagi semua pihak baik petani ,pengumpul , maupun pengusaha sawit. Kita juga akan memfasilitasi hasil dari Pertemuan hari ini untuk diteruskan kepada pemerintah pusat,” tegas Bupati Pessel.(Ef).

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre