Breaking News

Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2022 Terkait Rekomendasi LKPJ Walikota

Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan l

Palembang, Figurnews.com,-

Rapat Paripurna Ke-5 masa persidangan l tahun 2022 terkait rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2021 DPRD kota Palembang, bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, Senin (11/04/2022).

Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin mengatakan bahwa sebanyak 26 Rekomendasi atas LKPJ laporan keterangan pertanggung Jawaban wali kota Palembang tahun 2021dibacakan oleh wakil ketua lll 

"Harapan kita kepada pemerintah kota Palembang beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah kota Palembang untuk ditindaklanjuti," ucapannya

Berdasarkan Ketentuan pasal 71 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.

Setelah dilakukan pembahasan bersama mitra kerja terkait maka dengan ini kami menyampaikan rekomendasi DPRD Kota Palembang Kota Palembang mengenai LKPJ Walikota Palembang tahun anggaran 2021 Sebagai Berikut : 

Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin memberikan Keterangan saat di Wawancarai 

1. Diharapkan kepada saudara Walikota Palembang untuk membuat langkah-langkah strategis untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat akibat Pandemi Covid-19 salah satunya intervensi berbasis lokal membantu permodalan pelaku usaha kerja sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat kota Palembang

2.Kepada saudara Walikota Palembang untuk segera mendepinitipkan Pelaksana tugas atau Plt Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

3 Diharapkan kepada Saudara Walikota Palembang untuk membuat rencana prioritas untuk merenovasi kantor -kantor Lurah pemerintah kota Palembang

4. Diharapkan kepada saudara Walikota Palembang untuk meningkatkan pemanfaatan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu 

5.Guna menjaga keamanan ketertiban umum perlindungan Masyarakat dan sekaligus Penegakan Menetapkan Peraturan Daerah diperlukan Anggaran yang maksimal penambahan personel sehingga OPD yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta mengoptimalkan pembinaan fungsi Linmas peranan penting dalam membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat pendeteksian pencegahan atas potensi-potensi konflik di tengah masyarakat.

Kondisi pada Saat Rapat Paripurna Berlangsung

6. Diharapkan kepada saudara Walikota Palembang Petapsiran ulang terhadap orang miskin baru dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang melibatkan Kecamatan Kelurahan serta lembaga terkait

7. Komisi l mengharapkan kepada OPD terkait dalam Pembahasan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran yang akan datang dengan format yang standar agar lebih sinkron sesuai dengan data-data yang sudah dianggarkan

8. secara keseluruhan kinerja perangkat daerah Mitra komisi 2 sudah baik karena hampir keseluruhan dari program dan kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi walaupun di masing-masing perangkat daerah Mitra komisi 2 terdapat sisa lebih Pembiayaan anggaran 

9. Kepada Perangkat Daerah dan BUMD Kota Palembang yang menjadi Mitra komisi 2 agar program -program kegiatan yang Realisasinya tidak tercapai melalui tercapai perlu dievaluasi memang tidak diperlukan dan penganggarannya cukup dengan Angka sebagaimana Realisasi lebih baik dialihkan kepada kegiatan lain agar lebih efektif dan efisien.

A. Rekomendasi komisi ll terhadap mitra sebagai berikut untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait masalah Aset tanah milik Pemerintah Kota Palembang yang belum Bersertifikat agar kiranya pemerintah kota Palembang untuk berkoordinasi dan Badan Pertanahan Kota Palembang untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat Lahan yang menjadi aset milik Pemerintah Kota Palembang tersebut.Di badan Pengelolaan Pajak Daerah BPPD masalah e-tek agar ditambah dari jumlah yang ada.


B. Terkait masalah Potensi Penerimaan BPHPD yang belum Terealisasi Dari Pertamina agar dapat dikoordinasikan kepada pihak PT Pertamina 

C.PD Pasar Palembang Jaya terkait pasar-pasar swasta di Kota Palembang yang tidak memiliki izin untuk di stop atau ditutup Operasionalnya seperti Pasar Chingho Jakabaring selain itu komuditas yang dijual di sana sama dengan di jual pasar induk dan pasar ikan yang sudah lebih dahulu keberadaannya sehingga mengakibatkan Pedagang yang ada di pasar Induk dan berkurangnya Konsumen atau Pembeli.

D.SPPJ dari laporan keuangan terjadi hampir semua unit usaha merugi total kerugian Rp. 26.278.292.140, 31 sen, yang terbanyak di unit Pembangkit listrik sebesar 21.345.000.833.784 sehubungan dengan hal tersebut merekomendasikan Kepada Pemerintah Kota Palembang untuk mengevaluasi Kinerja SP2J.

E. Dinas Perdagangan Kota Palembang terkait alih status pembinaan kewenangan dari Provinsi Sumsel Kepemerintah kota Palembang tidak diikuti dengan penyerahan aset untuk itu agar pemerintah untuk menindaklanjuti hal tersebut meningkatkan peran serta dalam menjaga stabilitas harga dan menjaga stok minyak goreng dan sembako dikota palembang

F. BUMD yang tidak produktif untuk dievaluasi lagi seperti PT. Patralog dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Palembang


 

11.Komisi ll sepakat untuk menerima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Walikota Palembang tahun 2021 dan dilanjutkan untuk dibahas di Paripurna.

12.Terhadap genangan air yang terjadi ketika musim hujan sebaiknya menjadi Perhatian Pemerintah Kota Palembang Khusunya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang belum maksimalnya di dalam Penanganan banjir yang hanya terfokus pada titik genangan tetapi tidak mengurangi permasalahan dalam memecahkan permasalahan Genangan tersebut kiranya segera merelokasi pelaksanaan normalisasi pembangunan Drenase, Normalisasi anak Sungai, Kolam Retensi, dan pemanfaatan rumah-rumah pompa dari saluran rumah penduduk sampai dengan akhir Sungai Musi

13. Persentasi pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala pemukiman tahun 2021 sebesar 38% besarnya Anggaran yang terserap di Anggaran Pandemi Covid-19 Penetapan PPKM hendaknya Pemerintah Kota Palembang Tahun 2022 menambah target guna percepatan untuk mengejar ketertinggalan tersebut

14.Kurang maksimalnya pelayanan Pemasangan atau Bergantian lampu jalan yang disebabkan tidak cukupnya kendaraan operasional kondisi saat ini ada 3 kendaraan yang dapat beroperasional untuk melayani seluruh wilayah kota Palembang Untuk itu, perlu menjadi perhatian Pemerintah melalui dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)

15. Sesuai dengan upaya startegis direktorat Cipta Karya kementerian PUPR dengan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan Pemukiman Kumuh dan SK Walikota Palembang no 488 tahun 2014 kawasan kumuh seluas 2581 ha di tahun 2021 kawasan kumuh yang belum diperbaiki adalah 1036 hektar melalui Program Nasional hendaknya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) kota Palembang bersinergi pada DPRD kota Palembang dalam melakukan pengusulan pendataan penerimaan dan pelaksanaan program tersebut 


16. Perda nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian dan pemanfaatan Rawa dan keputusan Walikota Palembang Nomor 61 tahun 2013 penetapan rawa konservasi dan dalam budidaya dan wilayah kota Palembang rawa konservasi seluas 2106,13 hektar warna hijau tidak dapat di alih difungsikan rawa budidaya seluas 2811,21 hektar dapat dimanfaatkan untuk lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Perumahan yang tanpa Penimbunan atau Reklamasi untuk itu di dalam penetapan rekomendasi dan perizinan OPD terkait mengacu pada peraturan serta turunannya mengingat banyaknya pelanggaran dan penimbunan rawa dan rumah ruko. Mengharapkan Walikota Palembang dapat memberikan sanksi tegas sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan Pemerintah kota Palembang

17.Banyaknya Pengembang Pembangunan Perumahan di Kota Palembang yang berdampak pada lingkungan hidup dan kebersihan tidak tersedianya Bak sampah atau tempat pembuangan sementara mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan. Untuk itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang agar memperhatikan hal tersebut

18. Diharapkan kepada saudara Walikota Palembang di kaji ulang bersama BPKAD untuk mempertimbangkan aset-aset yang di ajukan oleh DLHK kota Palembang 

19.Disampaikan kepada pemerintah untuk program-program kegiatan yang realisasinya tidak tercapai perlu dievaluasi sehingga pagu yang sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan visi misi Palembang emas Darussalam2023

20. DPRD kota Palembang mengapresiasi kepada jajaran terutama RSUD di Palembang BARI, dinas kesehatan Puskesmas Puskesmas Kota Palembang yang sudah memberikan layanan vaksinasi, vaksinasi 1 sampai vaksin ke ll dan vaksinasi 1-3 masih perlu meningkatkan kembali pelayanan serta sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan suntik vaksin tersebut

21. Dari program kerja di Dinas kesehatan Kota Palembang pada kegiatan Belanja langsung agar lebih memprioritaskan Rehab Gedung Puskesmas terutama Puskesmas pembantu untuk meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat 

22. Banyaknya Tenaga Pendidik yang masuk masa Prapensiun dan Pensiun terhitung 2 tahun terakhir komisi 4 meminta Pemerintah Kota Palembang agar mengajukan permohonan P3K Tenaga Pendidik dan sesuai kuota yang dibutuhkan 

23. Masih belum tercapainya pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal SPM pendidikan tahun 2021 dikarenakan kurangnya kapasitas SDM ketersediaan unsur pendukung SPM dan ketersediaan anggaran dan Penyelenggaraan SPM yang terbatas untuk itu Komi 4 Meminta pemerintah kota Palembang agar lebih memperhatikan permasalahan tersebut 


24.Komisi 4 mengapresiasi Dinas Pemuda dan olahraga Kota Palembang atas direbut nya kembali Pekan Olahraga Provinsi yang diselenggarakan di OKU Raya 

25. Banyaknya pengaduan dari Masyarakat terkait masalah sosial seperti BPJS,KIP dan lain-lain untuk itu Komisi 4 pada Dinas Sosial agar dapat berkoordinasi dinas kependudukan dan Catatan sipil Kota Palembang Pendidikan Kota Palembang terkait validasi dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga data tersebut tepat sasaran 

26. DPRD kota Palembang mengapresiasi kinerja mitra dalam mendukung melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Palembang emas Darussalam 2023 rekomendasikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Walikota Palembang tahun anggaran 2021 yang disampaikan rekomendasi pelaksanaan pembahasan laporan ke Palembang tahun anggaran dewan perwakilan rakyat daerah kota Palembang

Sementara Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan bahwa semua untuk kemajuan Kota Palembang semoga upaya-upaya yang sudah di lakukan sampai hari ini akan mendapat redo dan berkah oleh Allah SWT 

"Sebagaimana saya pribadi mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota dewan bersama dinas terkait laporan keterangan LKPJ tahun 2021 alasannya semua rekomendasi akan kami tindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan," Ucapnya.(Fera/Adv)


Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre