Breaking News

Masalah Gaji Honorer dan Silpa Anggaran, Ini Penjelasan Bupati Cek Endra dan Kaban BPKAD

 


Ssarolangun (JAMBI), Figurnews.com- Bupati Cek Endra menjelaskan dengan lugas terkait isu permasalahan gaji honorer yang bersifat mendiskreditkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, isu tersebut sempat viral di media sosial (Medsos), ada cuitan yang menyebut Bupati Cek Endra ingkar janji dan terjadinya pembohongan publik karena tidak membayar gaji honorer bulan Desember 2021.

Bupati Cek Endra membantah adanya pembohongan publik dan ingkar janji, Ia menyebut permasalahan tersebut terjadi karena perubahan mekanisme pembayaran gaji honorer. Yang mana pada tahun sebelumnya,  gaji honorer dibayar pada awal bulan, artinya belum bekerja tetapi gajinya dibayar awal bulan bersangkutan. 

Namun pada tahun 2021 Pemkab Sarolangun menerapkan perubahan mekanisme, bahwasanya gaji honorer dibayar pada bulan berikutnya, artinya bekerja dulu baru dibayar. Ini menyebabkan para honorer menerima pembayaran honor 11 bulan ( sebelas kali) di tahun 2021, dengan gaji bulan Desember dibayar pada Januari 2022. 

Honorer menganggap dengan penerapan mekanisme baru ini hanya digaji 11 bulan tahun 2021 dan hal ini menjadi viral dengan cuitan warga Sarolangun di media sosial yang tak layak didengar oleh pejabat terkait di lingkungan Pemkab Sarolangun.  

"Selama ini gaji honorer belum kerja sudah dibayar, diperlakukan sama seperti pegawai negeri, nah ternyata DPKAD merubah mekanisme, gaji honorer dibayar setelah bekerja, artinya gaji bulan bersangkutan dibayar pada awal bulan depannya. Hal ini menyebabkan gaji bulan Desember dibayar bulan Januari tahun berikutnya, bukan tidak dibayar. Dan persoalan ini sudah dijelaskan pada hearing dengan DPRD, dan semua sepakat,” kata Bupati Cek Endra, Rabu (20/04) usai rapat paripurna "Tanggapan dan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Tentang Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun tahun 2021. 

Lanjut Bupati, terkait  pembayaran gaji honorer tahun ini telah dibayarkan beberapa waktu yang lalu, dan itu tidak ada masalah apa-apa. Gaji satu bulan lagi yang belum dianggarkan pada tahun 2022 ini akan disesuaikan pada APBD-Perubahan sehingga memang tahun ini gaji honorer dibayarkan 13 bulan.

“Tidak ada yang kurang, kemarin sudah kita bayar dan tidak ada masalah apa -apa. Nanti pada APBD-P kita sesuaikan lagi, berarti honorer kembali seperti biasa,  sebelum kerja gajinya sudah kita bayar, kalau logikanya kan kerja dulu baru dibayar. Dalam hal ini tidak ada pembohongan publik, itu tidak ada," terang Bupati Cek Endra. 

Menyinggung adanya dana Silpa, sebagaimana disebut-sebut di media sosial ada sejumlah Rp. 44 Miliar pada tahun anggaran 2021,  Bupati Cek Endra menegaskan bahwa dana tersebut tidak bisa digunakan sembarangan, seperti melakukan pengalihan anggaran untuk pembayaran gaji honorer. 

Menanggapi permasalahan gaji honorer yang viral di media sosial ini, Emalia Sari, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun menjelaskan bahwa permasalahan pembayaran gaji honorer tahun 2021 yang viral itu adalah karena perubahan mekanisme, sedangkan pembayaran gaji honorer tahun ini tidak ada masalah. 

"KIta tidak menghilangkan hak honorer, pernyataan yang menyebut pemerintah menzolimi rakyat itu tidak benar adanya, tidak mungkin Bupati menzolimi orang-orang yang telah membantunya, ada juga ciutan yang mengatakan Bupati Ingkar Janji, sebenarnya tidak ada yang diingkari, ini karena perubahan mekanisme," terang Emalia Sari. 

Kaban Emalia Sari juga menanggapi cuitan di medsos yang seakan bisa sekehendak hati menggunakan dana silpa anggaran, mengapa silpa sejumlah Rp. 44 Milyar itu tidak digunakan saja untuk membayar gaji honorer? 

"Cuitan ini seakan menuduh kami menyembunyikan uang rakyat, angka total 44 milyar itu pun menurut hitungannya saja, menurut data kami tidak segitu. Anggaran yang menjadi silpa ini tidak bisa sembarangan KIta pakai, kami tidak pernah menutup-nutupi dan menggunakan silpa untuk yang tidak dianngarkan di APBD," jelas Kaban Emalia Sari. 

Terkait silpa Rp. 44 Milyar, Kaban Emalia Sari menyebut karena memang ada beberapa SKPD yang selisih belanja pegawainya cukup banyak, namun hal tersebut karena ada hal-hal tertentu, misalnya di Diknas ada anggaran belanja BOS yang direclass realisasinya ke belanja barang dan jasa karena digunakan untuk non PNS. 

Ada juga DAK non fisik yang tidak terealisasi, ini akan menjadi silpa dan digunakan kembali dengan peruntukan yang sama, tidak boleh ke belanja lain. Ada juga selisih belanja pegawai di SKPD lainnya, yaitu selain accres gaji juga dicadangkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai se kabupaten yang tidak terakomodir di SKPD. 

Selain itu ada juga yang dicadangkan untuk jabatan  fungsional tertentu, kesehatan/medis dan selisih belanja pegawai di RSUD karena target pendapatan BLUD tidak tercapai sehingga juga ada sisa di belanja pegawai.

Kaban Emalia Sari menambahkan, bulan ini PNS menerima THR (Gaji 14) yang sudah disetujui Bupati Cek Endra. 

"Bulan ini PNS akan menerima THR sebulan gaji ditambah TPP 50 persen, tadi sudah disetujui Pak Bupati, nanti akan dijelaskan pada surat edaran," pungkas Kaban Emalia Sari. (AF)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre