Breaking News

Pajak MBLB Membuat Rekanan Menjerit, Ketua Gapensi Meradang


Kab.Limapuluh Kota, Figurnews.com --
Sekaitan pemberitaan beberapa hari lalu Yang berjudul "Apa Dasar BK memungut Pajak MBLB ke Rekanan?"

Dari penelusuran media ini,  ditemukan beberapa rekanan/kontraktor yang pajak MBLB di Badan Keuangan nihil pajak, artinya rekanan itu tidak membayar pajak MBLB  sama sekali. 

Saat ditanyakan pada rekanan yang tak mau menyebutkan namanya, kenapa anda bisa terbebas dari pajak MBLB di BK? tanya  media ini pada rekanan itu.

"Saya tidak faham pula saat itu, sebab waktu saya membayar galian C dipekerjaan lapen, saya menyampaikan pada staf yang menerima di bawah, galian C saya kan sudah di bayarkan oleh pihak tambang, ujar saya. 

"Harga material yang saya beli di tambang sudah termasuk PPN, kata saya pada staf itu. Staf itu langsung memberikan blangko dan contoh untuk direkap, setelah di rekap baru di serahkan ka staf itu kembali. Dan staf mengeluarkan bukti nihil karena telah di bayarkan oleh pihak tambang. Itu yang saya ketahui, sesuai dengan petunjuk staf di bagian pemungutan galian C.

"Mengenai contoh Blangko yang saya isi, mulai dari tanggal pengiriman barang, tonase, plat nomor kendaraan yang membawa bahan material dan nomor resi pembelian dari pihak tambang seperti, Split, batu pasangan, abu batu, base A,B," ujarnya menambahkan. 


Dari keterangan rekanan tersebut, dapat diambil satu kesimpulan bahwa, yang membayar pajak MBLB berupa Split, Abu batu, batu pasangan, base A,B yang dibeli dari tambang berizin itu adalah pihak tambang, bukan pihak rekanan.

Dan sudah seharusnya pihak BK mensosialisasikan (seperti blangko isian yang harus direkap oleh para rekanan) pada pihak pihak terkait serta memberikan tembusan pada Asosiasi yang ada di kabupaten ini. Agar, rekanan tidak seperti dipersulit dalam pengurusan pencairan di Kantor Badan Keuangan.

Dilain tempat, Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) yang menurut pengamatan media ini, Gapensi adalah salah satu Asosiasi yang peduli akan keluhan para kontraktor di kabupaten ini dan saat dijumpai beberapa media diruang kerjanya (2/3/22) dikawasan daerah Tanjung Pati saat ditanyakan komentarnya sekaitan pemberitaan itu mengatakan,

"Pajak MBLB yang diambil BK (Badan Keuangan) pada kontraktor itu diduga menyalahi aturan. Karena, untuk merestitusi atau pengembalian pajak pada rekanan akan sangat sulit.

"Karena, uang itu masuk ke KAS Daerah atau ke oknum oknum tertentu? ujar Ketua Gapensi (Rodes Junaidi) dengan nada bertanya 

"Jadi, kalau pihak kontraktor mau merestitusi ini sangat sulit,"ucapnya lagi.

"Jadi, ucap Ketua Gapensi melanjutkan, Pemerintah Daerah sekarang harus cepat mengambil sikap untuk mengatasi hal-hal yang sudah terlanjur.

"Sebagai ketua Asosiasi, saya cuma bisa menyarankan atau mengingatkan pada pihak-pihak terkait agar segera menuntaskan masalah ini. Karena persoalan ini diduga pungli (pungutan liar)

Ketika media ini menanyakan apa harapan ketua Gapensi pada wakil rakyat yang duduk di DPRD?

"Kepada bapak-bapak yang duduk di DPRD yang mewakili kami masyarakat  Limapuluh Kota agar melakukan pengawasan yang sebaik-baiknya. Karena kami sangat berharap pada bapak-bapak agar tidak terjadi lagi dugaan pungli yang tidak kita harapkan. Terimakasih sebelumnya," ujar Ketua Gapensi itu dengan penuh harap.

Media ini juga mengkonfirmasikan sekaitan pemberitaan di Figurnews.com pada beberapa anggota DPRD kabupaten Limapuluh Kota, namun tak satupun yang mau berkomentar. (FN 053/DS)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre