Breaking News

Menyikapi situasi terkini DPRD Kaltara Menggelar Dengar Pendapat Terkait Permasalahan Kelangkaan Minyak Goreng

 


TANJUNG SELOR - FIGURNEWS - Menyikapi situasi terkini DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat dengar pendapat, dengan mengundang para pihak terkait pada Senin (28/22).

Rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Utama Gedung Dewan, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, dengan didampingi Ketua Komisi II Ahmad Usman.

Selain para anggota DPRD, utamanya dari Komisi II, hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut dari OPD terkait Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan. Di antaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM, Satpol PP. Kemudian hadir juga Danrem 092/Maharajalila Brigjend TNI Rifki, perwakilan Kapolda Kaltara, pihak agen dan distributor, serta pihak terkait lainnya.

Persoalan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng, Selanjutnya dibahas juga bagaimana solusi untuk mengatasinya. Baik itu solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

Terutama lagi, menjelang bulan Puasa Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Perlu dilakukan pemetaan, baik dalam distribusi maupun stoknya,” kata Albertus.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Ahmad Usman menambahkan, sebelumnya pihak Komisi II telah melakukan pertemuan bersama OPD terkait di Tarakan, dan dalam pertemuan ini merupakan tindak lanjut, yang nantinya dilanjutkan dengan langkah nyata yang dilakukan oleh OPD terkaitnya.

“Tadi disampaikan oleh pihak distributor, kalau kendalanya adalah dari pihak produsen. Di mana, distribusinya sedikit terhambat. Bahkan dari biasanya mendapat jatah 2-3 kontainer per bulan. Sekarang satu kontainer pun sulit, harus antri di pabrik,” ungkapnya.

Untuk itu, melalui pertemuan ini dibahas lebih jauh, untuk mencari solusi-solusi terbaik agar stok minyak goreng di Kaltara bisa mencukupi.

“Tadi disampaikan juga, ada 6 kontainer yang siap dikirim ke Kaltara. Mudahan dalam waktu dekat bisa sampai dan didistribusikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Fungsi pengawasan perlu dimaksimalkan, agar harga bisa ditekan. Kalau misalkan harga Rp 23.000 – Rp 25.000 per liter sesuai yang ditetapkan pemerintah, mungkin bisa diterima. Tapi kalau sampai harga di atas Rp 30.000 bahkan ada yang menjual Rp 35.000 per liter itu sudah di atas kewajaran. Dari OPD terkait harus menyikapinya,” tegas Ahmad Usman. 

Kemudian terkait dengan harga, karena Pemerintah Pusat sudah menetapkan harga yang disesuaikan dengan mekanisme pasar.(*****)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre