Breaking News

Kuasai Lahan Plasma 300 Ha, Warga Sikabau Minta PT Bakrie Pasaman Plantation Kembalikan



SUMBAR, FIGURNEWS.COM - PT Bakrie Pasaman Plantation (BPP) di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat diduga menguasai lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Sikabau sekitar seluas 300 hektare.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang warga Sikabau, Muslim Hasugian kepada wartawan usai mengikuti penentuan titik koordinat lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT BPP dengan pihak BPN Sumbar, Rabu (30/3/2022).

“Masyarakat Sikabau yang tergabung dalam Kelompok Tani (Keltan) Plasma Bukit Intan Sikabau telah menderita lebih dari 20 tahun akibat perlakuan PT BPP unit II Air Balam ini,” katanya.

Ia menerangkan ninik mamak (pemangku adat) Datuak Pancang Sikabau selaku pemilik tanah ulayat telah menyerahkan tanah ulayat pada tahun 1990 kepada negara dengan kesepakatan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat Sikabau.

Tanah ulayat itu diserahkan dengan luas sekitar 1.600 hektare untuk membangun kebun kelapa sawit Plasma Bukit Intan Sikabau. Namun nyata nya pada tahun 2000 keluar surat keputusan bupati seluas 800 hektare.

Artinya kata dia, kesepakatan awal kebun plasma yang diperuntukan kepada masyarakat berbeda. Kemudian lanjut Muslim, lahan seluas 800 hektare berdasarkan surat keputusan bupati dibangun dalam dua tahap.

Di tahap pertama perusahaan telah menyerahkan kebun sawit yang telah dibangun seluas 500 hektare ke Keltan Plasma Bukit Intan Sikabau. Sedangkan sisa nya seluas 300 hektare dibangun di tahap kedua.

Akan tetapi lahan 300 hektare ditahap kedua itu hingga kini masih dikuasai oleh pihak PT BPP dengan masa tanam pada tahun 1994. Artinya perusahaan telah mengambil hasil kebun tersebut lebih dari 20 tahun yang seharusnya untuk masyarakat Sikabau.

“Masyarakat telah dirugikan sekitar Rp150 miliar oleh perusahaan ini. Perusahaan telah mengambil hasil kebun yang seharusnya milik masyarakat secara paksa dan sepihak,” terangnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan perusahaan juga telah merusak atau mengacaukan sistem administrasi pertanahan di Sikabau dengan telah membangun hutan korservasi di daerah itu.

“Perusahaan ini telah membangun hutan konservasi ditengah-tengah kebun milik warga. Tentu akibat ini, program pembuatan sertifikat tanah di Sikabau tidak bisa dilakukan lagi,” ungkapnya.

Muslim juga sangat menyesalkan perlakuan yang telah dilakukan selama ini oleh pihak perusahaan. Menurutnya PT BPP datang mendirikan usaha di tanah Pasaman Barat bukannya membuat kesejahteraan masyarakat.

“Selain menguasai tanah ulayat secara paksa, perusahaan ini telah merusak tatanan kehidupan kami di Sikabau. Kami akan tetap perjuangkan tanah yang semestinya milik kami, apa pun itu resiko nya, kami akan lakukan,” tegasnya.

Sementara itu Manager PT BPP, Bobbi menyebut sejauh ini perusahaan yang dipimpinnya telah mengambil sikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Permasalahan ini sedang di proses oleh pihak yang berwenang untuk menentukan lahan ini milik siapa,” sebutnya.

Kemudian ia menegaskan pada prinsipnya PT BPP patuh pada hukum. Artinya, jika nanti berdasarkan hasil pengukuran atau titik koordinat tidak masuk dalam HGU perusahaan akan dikembalikan ke masyarakat.

“BPP akan taat pada hukum berlaku. Kalau ini milik masyarakat kita berikan. Namun, jika sebaliknya ini nanti ini masuk dalam HGU perusahaan, maka masyarakat juga harus legowo,” tegasnya.

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre