Breaking News

Ketua DPRD Sumbar Supardi, Dorong Panitia Khusus (pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2021


Padang(Sumbar), Figurnews.com -- Ketua DPRD Sumbar Supardi, mendorong panitia khusus (pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan belanja daerah tahun 2021, bekerja optimal dalam melahirkan rekomendasi strategis. Pasalnya, rekomendasi itu akan menjadi acuan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan RPJMD 2021-2026.
 
" Unsur pimpinan Pansus LHP DPRD Sumbar telah ditetapkan pada sidang paripurna baru -baru ini, Pansus telah bisa bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan, optimalah dalam pembahasan agar rekomendasi yang dihasilkan bisa berdampak positif terhadap pembangunan daerah," Katanya saat diwawancarai, Selasa (1/3)
 
Dia mengatakan unsur pimpinan pansus LHP adalah, Bakri Bakar sebagai ketua, Mario Sjahjohan sebagai wakil ketua dan Hardinas Kobal sebagai sekretaris. Unsur pimpinan pansus tersebut dipilih secara musyawarah oleh semua anggota pansus. Pansus LHP telah dibentuk saat rapat paripurna yang digelar DPRD 11 Februari lalu.
 
"Anggota pansus telah melakukan pemilihan pimpinan dan dengan surat keputusan pimpinan DPRD nomor 01/kep.pim/dprd-2022," ujarnya.
 
Dengan telah ditetapkannya susunan anggota dan pimpinan pansus, kata Supardi, maka pansus telah dapat melaksanakan pembahasan terhadap LHP tersebut, dengan terlebih dahulu memasukkan agenda dan jadwal pembahasannya dalam rapat Badan Musyawarah DPRD.
 
Dia mengungkapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2021 belum berjalan maksimal.
 
Masih adanya pekerjaan yang putus kontrak dan besarnya sisa anggaran, mencapai Rp500 miliar menjadi bukti dari kondisi tersebut. 
 
 "Dari pelaksanaan kegiatan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, tahun 2021 belum berjalan maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya pekerjaan yang putus kontrak dan terdapat sisa anggaran yang cukup besar, mencapai Rp500 miliar," kata Supardi.
 
Supardi menegaskan, tahun 2021 merupakan tahun pertama bagi gubernur dan wakil gubernur periode 2021-2025 dalam melaksanakan visi dan misi secara penuh. Dengan demikian, merupakan pondasi untuk meletakkan kerangka dasar pembangunan daerah yang akan diwujudkan dalam masa jabatannya.
 
Supardi menambahkan, tugas dari pansus yang telah ditetapkan adalah mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan terhadap pembahasan LHP BPK-RI tersebut.
 
"Berdasarkan data-data tersebut tim pansus akan melakukan pembahasan secara mendalam dan mendetail. Salah satunya untuk menindaklanjuti poin-poin yang menjadi temuan, catatan ataupun rekomendasi BPK pada LHP terkait," ujarnya.
 
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, tambah dia, tim pansus juga bertugas untuk menyusun dan merumuskan rekomendasi. Rekomendasi ini nantinya akan ditindaklanjuti pula untuk dijadikan sebagai rekomendasi resmi DPRD.
 
 "Rekomendasi tersebut nantinya akan kami (DPRD) berikan pada pemprov," ujarnya. Terkait rekomendasi ini, lanjut dia, akan disusun dan diserahkan dengan tujuan perbaikan atau penyempurnaan jalannya roda pemerintahan di Sumbar.
 
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna penetapan pansus LHP.
 
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyerah draft Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)  pengelolaan keuangan daerah 2021 (*)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre