Breaking News

Juru Parkir Liar di Palembang di Ancam Hukuman 3 Bulan Kurungan


Palembang, Figurnews.com,-

Berdasarkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi parkir. Merajalelanya Parkir liar dikota Palembang dinilai merugikan negara khususnya kota Palembang sendiri. Untuk penertiban parkir liar akan di Ancam kurungan maksimal tiga bulan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Itu kepala bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah (PPUD) Budi Norman dan di dampingi oleh Kabid Wasdalops Lalin Dinas Perhubungan kota Palembang AK Julianzah SP., M.Si, usai sidang jukir dikantor Pol-PP kota Palembang,Kamis (17/03/2022).

"Hari ini kita sidang pelanggaran peraturan daerah, Terhadap juru parkir Ilegal bersama rekan kita dari dinas perhubungan kota Palembang terdapat 7 orang yang di sidang,"katanya

Untuk itu kata dia, agar menimbulkan epek jera maka hari ini pihaknya mengambil tindakan tegas bagi juru Parkir

"Hari ini mereka melakukan sidang tipiring di sini bersama kita langsung diputuskan oleh hakim, juru pakir ini di denda sesuai nomor 16 tahun 2011 tentang pengaturan retribusi parkir,"katanya

Di Ungkapkan nya bahwa pihaknya hanya melakukan pendampingan untuk dinas perhubungan, karena mereka sebagai SKPD membantu pemerintah kota Palembang meningkatkan PAD dari retribusi parkir.

"Kita di sini sebagai pendamping dinas perhubungan untuk persidangannya saja karena juru parkir banyak golongannya,"ucapnya

Sementara itu,Kabid Wasdalops Lalin Dinas Perhubungan kota Palembang AK Juliansyah SP., M.Si, turut menjelaskan bahwa yang di pungut oleh dinas perhubungan yakni parkir di bahu jalan atau di pasar.

"Untuk parkir yang dibawah naungan dinas perhubungan kota Palembang apabila parkir di bahu jalan dan di pasar-pasar,"jelasnya

Nah, juru parkir resmi dapat menunjukkan surat tugas dari dinas perhubungan kota Palembang dan itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun.

"Bagi petugas jukir tidak bisa digantikan oleh siapapun karena yang resmi memiliki surat dari dishub,"tuturnya

Alasan lanjutnya, sama seperti pengguna KTP ataupun SIM, nah surat tugas dari dinas perhubungan ini ada pertanggungjawabannya makanya tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

"Surat tugas ini ada pertanggungjawabannya makanya tidak bisa di wakilkan," bebernya. (Fera).

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre