Breaking News

Akhirnya Seluruh Fraksi Setujui Ranperda KIP


Padang(Sumbar), Figurnews.com -- Pembentukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang keterbukaan informasi publik (KIP) bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah tinggal selangkah lagi. Hal ini dikarenakan seluruh fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menyutujui ranperda tersebut. 

Persetujuan itu disampaikan seluruh fraksi dalam rapat paripurna pembahasan akhir dan penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap empat ranperda, salah satunya ranperda KIP, Selasa (1/3). Fraksi fraksi di DPRD Sumbar menilai keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sehingga ranperda ini dibutuhkan sebagai peraturan yang menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

 Juru bicara Partai Gerindra dalam rapat paripurna tersebut menyambut baik hadirnya Ranperda KIP untuk menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan. "KIP baru sekedar manis di bibir, namun praktiknya tidak seindah yang dibayangkan. Salah satunya disebabkan dualisme pelaksanaan, di pusat berada dibawah Kemenkmoinfo, sedangkan di daerah di Kemendagri. Walaupun sudah ada permendagri, tapi belum maksimal. Perda ini diharapkan bisa mengikat kepatuhan Badan Publik," terang Jubir Gerindra saat membacakan pandangan akhir fraksi. 

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa Ranperda KIP ini akan menjadi acuan penting bagi Pemprov dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. "Belum banyak pejabat dan OPD di Pemprov Sumbar yang memahami tugas, kewajiban dan kewenangannya terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, dengan adanya perda ini maka OPD wajib mengikuti semua yang diamanahkan dalam menjalankan KIP," jelas Juru Bicara Fraksi Demokrat HM Nurnas. 

"Perda KIP ini juga akan menguatkan Komisi Informasi Provinsi Sumbar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik, dalam rangka peningkatan kepatuhan, sehingga seluruh OPD berprediket sebagai Badan Publik informatif," lanjut motor inisiatif ranperda ini.

Sementara fraksi lain berpendapat serupa, bahwa KIP merupakan hal yang mendesak untuk meningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sumatera Barat. Sementara itu, Sekretaris Komisi I, M. Nurnas dalam rapat paripurna tersebut mengatakan telah mengusulkan pembentukan perda tentang keterbukaan informasi karena hal tersebut amat mendasar dan dibutuhkan. 

"Dengan adanya regulasi berupa perda ini maka hak masyarakat untuk mendapatkan informasi bisa terjamin dan terlaksana dengan baik," ujarnya. 

Selain itu, keterbukaan informasi, lanjut Nurnas, juga mendorong keterlibatan publik untuk mengawasai kinerja lembaga pemerintahan. Publik bisa mengevaluasi bagaimana suatu kebijakan pemerintahan dilaksanakan. Nurnas menambahkan tidak terlaksananya keterbukaan infromasi bisa berdampak buruk bagi daerah dan juga masyarakat. Dia mengatakan sudah pernah terjadi kegaduhan dan kericuhan di tengah masyarakat yang disebabkan oleh tidak adanya transparansi infromasi.

"Salah satunya seperti infromasi dan data terkait penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi covid 19," paparnya. Oleh karena itu, Nurnas menilai regulasi tentang keterbukaan informasi sangat penting untuk ada. Regulasi berupa perda ini pun nantinya sangat relevan digunakan untuk merespon kebijakan pemerintah daerah. Selain merupakan hak azasi masyarakat, Nurnas menilai keterbukaan informasi juga penting untuk menghindari terjadinya disinformasi atau pula berita bohong (hoaks). Di lain sisi, keterbukaan informasi juga sangat perlu untuk mengoptimalkan pengawasan pada pemerintahan. "Agar keterbukaan informasi ini terjamin pelaksanaannya, maka amat diperlukan regulasi berupa perda," ujarnya. (*)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre