Breaking News

AKD DPRD Sumbar Ditetapkan, Sejumlah Agenda Mendesak Menunggu


Padang(Sumbar), Figurnews.com -- Resmi tetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Periode 2022-2024, Ketua DPRD Sumbar Supardi  mendorong komposisi AKD periode sekarang, bisa bekerja lebih optimal untuk melahirkan kebijakan-kebijakan strategis, dalam upaya memeberikan kesejahteraan untuk masyarakat.

“ Kita berharap dengan AKD yang baru ini, kinerja dan kapasitas agar dapat lebih ditingkatkan. Sehingga, produk hukum daerah (perda) yang dihasilkan, dapat lebih berkualitas. nantinya, juga  memberikan kontribusi lebih untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat,” ujar Supardi saat diwawancarai, Selasa (8/3).

Dia mengatakan, setelah AKD DPRD Sumbar ditetapkan ada sejumlah aganda penting yang harus didalami oleh masing-masing alat kelengkapan , tentunya sesuai dengan tugas dan  kewenangan.

Supardi merincikan, penanganan pasca Gempa Pasaman tanggal (25/2) lalu yang perlu segera dilaksanakan, baik di sektor kesehatan, pendidikan, rehab dan rekon bangunan publik, serta rumah masyarakat.

Terpenting sekali bagaimana perbaikan manajemen kebencanaan yang masih belum terorganisir dengan baik.

”Padahal Sumbar merupakan daerah yang rawan bencana, sangat memerlukan sekali adanya manajemen kebencanaan yang terpadu,” katanya.

Selanjutnya, kata Supardi, upaya dan langkah menyelaraskan RPJMD Sumbar 2021-2026 dengan ditolaknya Ranperda tentang Perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Dengan kondisi itu kerja AKD DPRD Sumbar akan semakin berat.  

“ Padahal RPJMD Tahun 2021-2026 disusun mengacu kepada sasaran pokok pembangunan daerah yang diusulkan dalam Perubahan RPJPD Sumbar tahun 2005-2025. Ini tentu akan berdampak terhadap sistem penganggaran dalam APBD,” katanya.

Selanjutnya, Kajian yang mendalam terhadap konversi PT. Bank Nagari Menjadi Syariah, rencana ini  perlu segera dituntaskan. Diharapkan prosesnya tidak berlarut-larut dan terdapat kepastian, apakah layak dilakukan konversi atau tidak.

 Terkait ini, lanjut Supardi, kewajiban Pemprov Sumbar sebagai pemegang saham mayoritas untuk memenuhi kewajiban kepemilikan saham sebesar 51 persen, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2017.

Selanjtnya, bagaimana kelanjutan hibah tanah Pemprov Sumbar kepada UPT BNPB. Pemerintah daerah perlu mendorong bagaimana proses hibah dan rencanaan penggunaannya oleh BNPB dapat segera dilaksanakan dan DPRD juga perlu melakukan pengawasannya.

“  Kita tentu tidak berharap, hibah tanah yang diberikan kepada DPD-RI tidak terulang Kembali. Setelah diberikan hibah, sampai saat ini DPD-RI tidak juga melaksanakan pembangunan gedung perwakilan Di Sumbar,” katanya.

Dia juga menyinggung masalah sosial yang semakin berkembang di tengah masyarakat, seperti meningkatkan LGBT, dan Narkoba. Serta menurunnya penerapannya nilai-nila ABS-SBK.

“ Untuk mendorong peningkatan kinerja masing-masing alat kelengkapan DPRD, kami mendorong masing-masing alat kelengkapan DPRD dapat mengoptimalkan pemanfaatan Tenaga Ahil DPRD dan Tenaga Ahli masing-masing alat kelengkapan,” katanya.

 Sebelumnya pemilihan susunan komisi berjalan alot sejak awal paripurna pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dilaksanan DPRD Sumbar pada Jumat (4/3/2022) lalu, karena banyaknya dewan yang menumpuk di Komisi IV, Komisi Bidang Pembangunan, bahkan jumlahnya saat itu mencapai 40 persen dari total 65 dewan. (*)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre