Palembang, Figurnews.com,-
Suplai Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bergantung pada ijin Persetujuan Bangun Gedung (PBG) lantaran banyak hal yang membuat ijin PBG ini lamban.
“Pengembang disumsel resah karena perijinan PBG dilakukan secara online dan hampir seluruh dikabupten kota bermasalah,”kata Ketua DPD REI Zewwi Salim didampingi oleh wakil ketua bidang rumah Subsidi Andi Sampurna Salam saat ditemui dikantornya,Selasa (18/02/2022).
Ia menuturkan bahwa Masalah itu sendiri timbul karena aturan PBG, sebenarnya peraturan tersebut turunan dari undang-undang cipta kerja. Sebenarnya PBG itu sama halnya dengan IMB akan tetapi PBG ini diurus melalui online.
Untuk itu, target realisasi rumah MBR disumsel pada tahun 2021 kemarin tidak terealisasi maksimal. Dari target 15.000 yang terealisasi hanya 11.000. ” Nah tahun ini kita tidak muluk-muluk, mencapai 15000 menurut saya cukup,”kata Zewwi
Sementara kuotanya sendiri pada tahun 2022 mengalami peningkatan. “Untuk kuota pada tahun 2022 ada 200 ribu secara nasional, FLPP jadi kita ada peningkatan kuota dari tahun sebelumnya .Yang mana pada tahun 2021 ada 157.500 kuota ada kuota tambahan,”tutur Zewwi
Ia berharap agar pada tahun 2022 ini peraturan yang sudah menyulitkan pengembang rumah disumsel bisa teratasi sehingga peminat rumah MBR semakin meningkat. Selain itu juga semoga perekonomian di Sumsel segera pulih.
“Kita berharap pada tahun 2022 ini target 15.000 MBR bisa tercapai, Karena selama dua tahun kita kena pandemi covid-19 yang sudah merubah gaya hidup.Bahkan beberapa kebijakan dan aturan yang membuat kita tidak bisa ekspan, Semoga Dalam hal ini penyerapan KPR sudah kembali lagi,”harap Zewwi. (Fera)
