Breaking News

Ketua Fraksi Partai Golkar Nasril In Dt Malintang Sutan SH angkat Bicara terkait penolakan APBD Tahun 2022 Kota Solok


Solok Kota ,Figur news com -

Menyikapi penolakan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh 14 orang anggota DPRD Kota Solok disampaikan melalui jumpa pers bersama awak media di Sekretariat DPRD Kota Solok pada senin (3/1/2022),membuat salah satu anggota DPRD Kota Solok,Nasril In Dt Malintang Sutan.SH angkat bicara guna meminimalisir kondisi agar semua pihak berhenti untuk saling menyalahkan,karena APBD ini adalah produk eksekutif bersama legislatif, baik tidaknya menjadi tanggung jawab bersama,” papar Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Solok.

Nasril In Dt Malintang Sutan.SH memaparkan, sangat menyayangkan digelarnya Konperensi Pers terkait penolakan pengesahan APBD Tahun 2022 yang di sampaikan, yang sebetulnya bukan pengesahan APBD yang pasnya Penanda tanganan atau menyepakati hasil pembahasan evaluasi Gubernur terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok tahun 2022 yang digelar senin 3 januari 2022 tanpa melibatkan Fraksi Partai Golkar, 

“Dengan adanya penolakan terhadap hasil Evaluasi tersebut perlu diluruskan bahwa apa yang disangkalkan hilangnya beberapa kegiatan berdasarkan evaluasi Gubernur Sumatera Barat tersebut berdasarkan rekomendasi Gubernur karena tidak sesuai dengan PP.No.12 Tahun 2019.

Nasril In menjelaskan,Hasil dari evaluasi Gubernur tersebut telah diterima oleh sekretariat DPRD Kota Solok pada tanggal 22 Desember 2021 dan sesuai mekanisme surat tersebut telah di disposisi oleh Sekwan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Solok,artinya pada tanggal 23 Desember 2021 surat tersebut sudah berada di ruangan Pimpinan untuk ditindak lanjuti dan saya telah mengingatkan pimpinan dan pimpinan telah menindak lanjuti ke pemerintah Daerah yang pada saat itu sedang mengonsep jawaban /penyempurnaan hasil evaluasi tersebut sesuai dengan rekomendasi Gubernur.

setelah itu pada tanggal 27 Desember 2021 baru di adakan pembahasan di Aula Bappeda Kota Solok bersama Walikota TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kota Solok, alhasil memang banyak yang harus di kurangkan dan di tambahkan sesuai dengan Rekomendasi tersebut sehingga terjadi kesepakan di waktu itu,Bahwa pemerintah Daerah harus membuatkan Draf apa-apa saja yang di kurang dan di tambahkan pemerintah daerah pun menyepakati dan di janjikan Besok siangnya pada tanggal 28 Desember 2021 di serahkan ke DPRD untuk selanjutnya di lakukan pembahasan.namun pembahasan yang dijanjikan tersebut tidak jadi terlaksana tanpa sebab yang jelas,”ungkap Nasril In.

Nasril In Dt Malintang Sutan juga menjelaskan,sebelumnya telah mengingatkan kawan – kawan yang tergabung ke dalam Banggar melalui Group What sapp agar tim Banggar sebaiknya mengikuti pembahasan tersebut dan tak seorangpun Tim Banggar yang meresponnya terkait dengan pembahasan tersebut.sehingga pada tanggal 30 Desember 2021 dengan waktu yang sangat sempit dan kita tidak punya pilihan lagi untuk melaksanakan pembahasan,maka pimpinan Banggar sepakat untuk menandatangani hasil evaluasi tersebut untuk di jadikan keputusan DPRD bersama pihak Pemko,jika pada tanggal tersebut tidak juga ditanda tangani oleh DPRD Kota Solok maka sesuai dengan PP.No 12 tahun 2019 pasal 21 angka 9 mengatakan Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD,dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika DPRD tidak mengeluarkan keputusan di waktu itu pemerintah Daerah dapat menetapkan APBD dengan Perkada dan Dana Tranfer ke Daerah di Kurangkan Oleh pemerintah Pusat yang menjadi pertanyaan yang di rugikan siapa ,apakah tidak masyarakat kita yang di rugikan , kita sama sama menyadari bahwa APBD kita lebih kurang 95 % dari Pusat 5 % dari PAD itupun banyak tunggakan yang sampai saat ini belum tertagih saya mohon maaf kepada teman teman Banggar Khususnya Anggota DPRD Kota Solok sesama Anggota DPRD pemahaman kita pasti akan Berbeda beda . 

Menurut Nasril In Dt Malintang Sutan, hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan APBD Kota Solok yaitu Program,kegiatan,sub kegiatan,indikator dan target kinerja yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS,tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Perda Kota Solok tentang APBD Tahun 2022,kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak.dan Hasil evaluasi Gubernur terhadap RAPBD Kota Solok harus ditindaklanjuti seluruhnya,jika tidak ditindaklanjuti konsekuensinya Provinsi tidak dapat memberikan rekomendasi dan nomor register terhadap APBD Kota Solok. Dan saya berharap kepada Pemerintah Daerah juga jangan main main dengan hasi Evaluasi Gurbernur jika ada yang di langgar apa lagi ketikan Program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang bersumber dari pemerintah daerah di cari celah untuk mengakomodir sementara kegiatan DPRD yang di himpun dari hasil Reses dan pertemuan pertemuan lainya tidak di akomodir, DPRD mempunyai Hak yang harus kami pergunakan nantinya,”jelas Nasril In.(ayu) 

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre