Breaking News

Keluarnya Surat Putusan Gubernur Sumbar, Dodi Hendra Melaporkan Oknum DPRD Kabupaten Solok ke Mapolda Sumbar


Padang(Sumbar), Figurnews.com --
Kisruh tentang upaya beberapa anggota DPRD Kabupaten Solok mosi tidak percaya terhadap Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Dalam hal ini, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan surat putusan Gubernur Sumatera Barat yang dikeluarkan tanggal 7 Desember 2021 yang lalu.

Hal itu di ungkap dalam jumpa pers di kantor DPD Gerindra Sumbar, Kamis 6 Januari 2022. Dalam konferensi Pers tersebut dihadiri Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Jon Firman Pandu ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok, Hafni Hafiz Sekretaris DPC Kabupaten Solok, dan beberapa anggota DPD dan DPC Kabupaten Solokjuga dihadiri beberapa awak media.


Dalam konferensi Pers tersebut Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan tentang surat putusan Gubernur Sumatera Barat sekaitan pernyataan dan penetapkan Sdr. Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabuapten Solok sah.

Evi Yandri Rajo Budiman juga menyampaikan surat tentang tindaklanjut terhadap usulan pemberhentian pimpinan DPRD Kab. Solok. Dalam hal ini atas nama Ketua DPD Gerindra Sumbar menilik serta mengacu pada surat dari Gubernur Sumbar menjelaskan bahwa Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Gerakan mosi tidak percaya dan upaya sistimatis serta terorganisir untuk pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok ternyata kandas dan gagal total setelah keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor  120 /548/ Pem-Otda/2021 tertanggal 7 Desember 2021 Perihal Tindak Lanjut Terhadap Usulan Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabuapaten Solok.

Dalam keputusannya Gubernur Sumatera Barat pada pokoknya menyatakan "proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Tidak Dapat Dilanjutkan dan selanjutnya menyatakan secara legal formal Sdr. Dodi Hendra adalah Ketua DPRD Kabupaten Solok," sehingga diharapkan Bupati Solok dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok, semua pihak terkait hendaknya menyikapi permasalahan ini dengan arief dan bijaksana dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kab. Solok.

Hal ini sangat beralasan dari Gubernur Sumatera Barat menyatakan peresmian pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten Solok TIDAK DAPAT DILANJUTKAN telah didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan fakta-fakta bahwa usulan peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD  Kabupaten Solok merupakan hasil (resultate) dari rangkaian proses yang merupakan conditie sine quanon.(sebab akibat) dari terbitnya Putusan BKDPRD Kabupaten Solok Nomor : 189 /14/BK/DPRD-2021tanggal 18 Agustus 2021 dan Keputusan BK Nomor : 175/01/BK/DPRD/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang mengandung "cacat formil dan tidak sesuai dengan kewenangannya" sehingga oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa karena Sdr. Dodi Hendra adalah Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah secara hukum dengan hak dan kewenangan yang melekat, maka kami meminta :

1. Bupati Solok dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok serta semua pihak terkait untuk taat dan patuh        serta menghormati Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

2. Pimpinan DPRD Kabupaten Solok agar segera menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat dengan mengagendakan Rapat Paripurna untuk merehabilitasi nama baik Sdr. Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, mencabut kembali Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor : 189 - 18 - 2021 tentang Penetapan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok Sisa Masa     Jabatan 2019-2024 tertanggal 30 Agustus 2021 dan mencabut  Keputusan Pimpinan Dewan        Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor : 189-19-2021 tentang penunjukan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok untuk melaksanakan tugas Ketua tertanggal 30 Agustus 2021 agar tidak menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari.

3. Semua Pihak terkaait lainnya agar tidak melakukan tindakan, perbuatan, serta mengeluarkan pernyataan maupun keterangan yang merugikan Sdr. Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten      Solok demikelancaran tugas-tugas dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, serta mencegah timbulnya berita atau keterangan bohong yang memiliki dan akibat hukum dikemudian hari. 

Dengan tiga point diatas, maka Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah.

Dalam kesempatan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan apa yang dialami selama ini, termasuk semua fasilitas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok dikebiri. Seperti tidak diberikan ajudan serta draiver untuk menjalankan aktivitas serta kegiatan sehari-harinya. Dan juga termasuk fasilitas lainnya dalam melaksanakan tugas selama ini.

Dalam hal ini, beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Solok yang terlibat bersama-sama ingin mendompleng kedudukan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah. 

Entah apa gerangan yang membuat mereka tidak senang Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Dan ini ada upaya mencemarkan serta menjatuhkan nama baik Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabuapten Solok.

Dodi Hendra juga menyesali tindakan anggota DPRD Kabupaten Solok terhadap dirinya dizalim termasuk berupaya menjatuhkan dia sebagai Ketua DPRD Kab. Solok.

"Hak - hak saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah telah dirampas dan saya telah dizalim oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Solok," kata Dodi Hendra.

"Dan hari ini saya juga melaporkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Solok ke Polda Sumbar, sekaitan penyalahgunakan kewenangan, pencemaran nama baik termasuk pemalsuan stempel Ketua DPRD Kabupaten Solok,"ujar Dodi pada awak media. 

"Dalam hal ini ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Solok diduga menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Diantara DA diduga telah mencemarkan nama baik saya, IM juga diduga memalsukan stempel Ketua DPRD Kabupaten Solok dan termasuk LE."papar Dodi lagi. 


Ada sekitar 3 jam Dodi Hendri  diruangan Kasudit Krimum memberi keterangan sekaitan tentang ada dugaan beberapa orang anggota DPRD yang telah mencemarkan nama baiknya, menyalahgunakan kewenangan dan termasuk dugaan pemalsuan stempel Ketua DPR Kabupaten Solok. (Rds/FGR)



Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre