Breaking News

Sprin Kapolres Agam Untuk Kabidkum Polda Sumbar, Pemohon Praperadilan Walk Out


Peristiwa Walk Out nya Pengacara Kondang di Jakarta dalam sidang TPUA pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terjadi juga di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Zulhendra yang akrab dipanggil Sutan, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Egi Sujana Cs. Apa yang melatar belakangi Sutan Walk Out dari Ruang Sidang Praperadilan Nomor : 15/PID.PRA/2021/PN.LBB?.mungkinkah ini pertanda bahwa dunia Peradilan mengalami masa-masa Pancaroba?.

 

Lubuk Basung, Figurnews.Com

Sidang pemeriksaan Praperadilan Perkara Nomor : 15/PID.PRA/2021/PN.Lbb, diduga berlangsung tidak seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Setidaknya itu kata Pemohon Praperadilan, Zulhendra, di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Pasca dirinya Walk Out dari ruang sidang, Rabu, 22/12/2021.

Pasalnya, dalam Pemeriksaan Praperadilan tersebut, Pemohon tidak diberi kesempatan untuk menangggapi Jawaban Termohon (Polres Agam). Hakim Tunggal Praperadilan, Handika Rahmawan, SH, MH menegaskan bahwa sidang Praperadilan ini hanya berlangsung untuk 4 (Empat) hari kerja dan tidak ada sesi Jawab menjawab atau pemeriksaan Dupliek dan Repliek. Setelah jawaban Termohon, dilanjutkan dengan sidang pemeriksan barang bukti dan saksi.

“Masa sidang tidak ada Jawab Jinawab, setelah pembacaan Jawaban dari Polres Agam selaku Termohon, langsung ke pemeriksaan barang bukti dan saksi, kan lucu”. Ungkap Sutan. 

Lebih jauh Sutan menanggapi sikap arogan Hakim tunggal tersebut, “Hakim yang seperti ini patut Patut untuk tidak dicontoh, karena tindakannya terlalu jauh melenceng dari ketentuan Undang-undang. Mahkamah Agung harus menindak Hakim yang begini, jangan karena satu hakim yang bertindak, nama baik hakim-hakim yang lain ikut tercoreng”. 

“Kami warga masyarakat Tompek, yang selama ini selalu menderita akibat ulah orang-orang yang tak bertanggung jawab, dengan memasukan kami ke Penjara, dalam setiap perkara tidak berharap untuk menang. Tapi sebagai masyarakat kecil kami hanya membutuhkan Keadilan dari orang-orang pemangku keadilan, terutama HAKIM pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung”. Ucap bapak tujuh anak ini dengan nada sedikit tinggi.

Selain dari tidak diberikannya kesempatan, Zulhendra memberi tanggapan atas Jawaban Termohon,  Walk Out nya Zulhendra karena satu hal yang kelihatannya sepele, namun berarti yang sangat mendalam didunia Peradilan. Kenapa demikian, kata Zulhendra, “Di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam, mungkin kejadian satu-satunya yang pernah terjadi di Indonesia. Seorang Kapolres memberi Surat Perintah pada KABIDKUM POLDA SUMBAR, untuk memberikan bantuan Hukum dalam Perkara Praperadilan. Bukankah itu aneh?”. 

Tidak hanya sampai disitu saja, Zulhendra mengapa Walk Out dari Majelis Persidangan. Selain kedua hal tersebut diatas, Walk Out nya Zulhendra, karena adanya satu Surat Kuasa untuk dua kali di Pakai Kuasa Hukum. Kata Zulhendra, “Coba pikir oleh kita semua, Surat kuasa dari Kapolres Agam untuk mendampingi Kapolres dalam menghadapi sidang Praperadilan dibuat tanggal 20 Desember 2021, diperuntukan bagi 5 (Lima) orang Kuasa Hukum dengan nama-nama, AKP FAHREL HARIS, SH, MH, IPTU FAISAL SAFUTRA, SH MH, AIPTU IKHLAS INDRA,SH, BRIBKA KUDRI YUNALDI, SH, BRIBKA ALGINO GANARO, SH, MH”.

“Setelah itu tanggal 21 Desember 2021, dalam Jawaban Termohon Kuasa Hukum Kapolres Agam tercantum nama 10 (Sepuluh) orang Personil Polri yang mendampingi Kapolres Agam dalam menghadapi sidang Praperadilan. Lima personel tersebut dari Bidkum Polda Sumatera Barat, yaitu, KOMBES POL NINA FEBRI LINDA, SH, MH, KOMPOL EDIWARMAN, SH, MH, KOMPOL ANDI SENTOSA, SH, KOMPOL JONIANTO, SH dan BRIBTU MOHD IRSYAD, SH”. Ujar Sutan.

Masih menurut Sutan, “Anehnya, dari surat kuasa yang diterima Personil Bidkum Polda Sumbar, berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Agam, Nomor : Sprin/1012/XII/HUK.11.1/2021, tanggal 20 Desember 2021. Dilihat dari Surat Perintah tersebut, saya menilai bahwa telah terjadi perbedaan dari Praperadilan yang sudah-sudah. Ketika terjadi Praperadilan, yang diajukan Syafrial DT bandorajo, Bidkum Polda Sumbar, mendapat Perintah langsung dari Kapolda yang isi perintah, untuk memberikan bantuan hukum pada Kapolres Agam. Namun, dalam Praperadilan kali ini, berbeda dari yang lain, yaitu Bidkum Polda Sumbar untuk memberikan bantuan hukum kepada Polres Agam, mendapat Perintah langsung dari Kapolres Agam. Melihat yang demikian, saya berpikir, bahwa Derajat Bidkum Polda Sumbar sudah jauh Nyungsep kebawah, sehingga harus diperintah oleh Kapolres Agam untuk memberi bantuan Hukum, menghadapi Praperadilan yang diajukan oleh masyarakat Tompek. Apakah Kapolda sedang Cuti, hingga Surat Perintah dibuat oleh Kapolres?”. 

Dari kejadian Walk Out nya Sutan keluar dari Majelis Persidangan, didasari dengan 2 hal. Pertama tidak ada jawab jinawab dalam Persidangan tersebut. kedua Surat Kuasa yang dibuat Kapolres Agam sebelumnya hanya untuk 5 (Lima) orang Personil Polres Agam. Namun kenyataannya, Surat Kuasa tersebut diperuntukan bagi 10 (Sepuluh) Personil anggota Polisi, lima diantaranya dari Personil Polisi Bidkum Polda Sumbar. 

“Saya sebagai Pemohon dalam Praperadilan tersebut keluar dari Ruang sidang ketika sidang berjalan bukan tanpa alasan. Alasan pertama saya keluar dari ruang sidang, tidak adanya jawab jinawab pada perkara tersebut. alasan kedua, Surat kuasa Kapolres Agam tertanggal 20 Desember 2021, sebelumnya hanya untuk 5 (Lima) orang anggota Polisi, dari Polres Agam. Namun pada tanggal 21 Desember 2021, dalam Jawaban tertulis, Personil yang memberi bantuan hukum berjumlah 10 (Sepuluh) orang. Sepuluh orang personil pemberi bantuan tersebut, berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres. Pertanyaan saya, apakah Polda Sumbar sudah berpindah tempat dari Padang ke Agam, sehingga Bidkum Polda Sumbar untuk memberikan bantuan hukum pada Polres Agam harus mendapat perintah langsung dari Kapolres Agam”. Kata Sutan mempertanyakan. 

Anehnya, Hakim Tunggal Praperadilan Perkara Nomor : 15/PID.PRA/2021/PN.LBB, menerima hal-hal yang menurut Sutan janggal tersebut. tidak ada Jawab Jinawab, Surat perintah untuk Personil Polda Sumbar dari Kapolres Agam. Dari semua keterangan Sutan pada Figurnews.com, di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, 22/12/2021 seperti tersebut diatas, menjadikan tanda tanya besar. Apakah ini perobahan didunia Peradilan, bahwa dalam perkara tidak ada Repliek dan Dupliek. Apakah ini juga sebuah perobahan didunia Kepolisian, bahwa Kapolres dapat memerintah Bidkum Polda untuk memberi bantuan Hukum, seperti yang terjadi di Polres Agam. Kita tunggu, Janji Jendral Polisi, Sigit Sulistiyo Prabowo, sebagai Kapolri, untuk memotong Ekor, Personil yang diduga melanggar aturan Kepolisian. Mungkin juga janji Jendral tersebut, akan dapat memotong Kepala personil yang diduga melanggar aturan Kepolisian?. Mungkinkah ini yang dinamakan Preseden buruk didunia peradilan dan didunia Kepolisian, entahlah??.(FN.002). 

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre