Breaking News

Mengejutkan, Temuan BPK Soal Gaji Pegawai di OKI. Padahal Orangnya Sudah Pensiun

OKI, Figurnews.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan mendeteksi temuan yang cukup mengejutkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2020. Ternyata Pemkab OKI tetap menggaji pegawai yang sudah pensiun.

BPK Sumsel menemukan kelebihan pembayaran gaji untuk pegawai di pemerintahan Bumi Bende Seguguk yang jumlahnya mencapai Rp 50 juta lebih. Temuan mengejutkan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKP OKI Tahun 2020, yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan Sumsel melalui Penanggung Jawab Pemeriksaan Ali Thoyibi pada 6 Mei 2021.

“Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjungan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 50.053.400,” begitu bunyi laporan BPK Sumsel seperti dikutip media ini, Jumat (3/12/2021).

Hasil pemeriksaan BPK disebutkan bahwa Dalam APBD TA 2020 dan LRA per 31 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten OKI menganggarkan Belanja Pegawai sebesar RP855.458.141.169 dan telah direalisasikan sebesar Rp788.374.785.660 atau 92,16 persen dari anggaran. Realisasi tersebut antara lain untuk Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp662.754.980.243.

“Pemeriksaan atas dokumen pembayaran belanja pegawai, backup gaji pegawai TA 2020 dan salinan surat keputusan pensiun pegawai menunjukkan terdapat pembayaran gaji dan tunjangan kepada 35 orang pegawai yang sudah pensiun sebesar Rp227.684.400,” bunyi laporan tersebut.

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen surat tanda setor, bukti pemotongan Taspen serta mutasi kredit pada rekening Kas Umum Daerah serta keterangan dari Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai dan penyetoran langsung ke Kas Umum Daerah. Pegawai yang telah lunas mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebanyak 28 orang dengan nilai sebesar Rp177.631.000. Sehingga masih terdapat tujuh pegawai yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp50.053.400.

Kabar Terkait  Pemkab OKI Salurkan Bantuan Untuk UMKM

Masih menurut LHP BPK Sumsel, penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten OKI dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP). Surat Keputusan Pensiun tersebut kemudian diserahkan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

Selanjutnya pegawai menyampaikan SK Pensiun kepada Subbid Belanja Pegawai BPKAD untuk diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). Atas dasar SKPP maka pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan akan dihentikan. Dalam proses penerbitan SK Pensiun ternyata BKPP tidak menyampaikan tembusan SK Pensiun kepada SUbbid Belanja Pegawai BPKAD. Subbid Belanja Pegawai BPKAD hanya menunggu penyampaian SK Pensiun dari pegawai yang bersangkutan.

Masih berdasarkan pemeriksaan BPK. Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai BPKAD pada tanggal 16 April 2021 bahwa kelebihan pembayaran gaji kepada pegawai yang pensiun terjadi karena pegawai yang bersangkutan terlambat menyampaikan Surat Keputusan Pensiun kepada Sub Bidang Belanja Pegawai sebagai dasar penghentian pembayaran gaji pegawai.

“Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 50.053.400,” demikian bunyi LHP BPK.

Adapun hal tersebut, disebabkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tidak menyampaikan pemberitahuan data pegawai yang pensiun kepada Kepala BPKAD untuk memproses pemberhentian gaji dan Kepala OPD terkait tidak melaporkan pegawai yang pensiun kepada Kepala BPKAD untuk dilakukan proses pemberhentian gaji.

Kabar Terkait  Pemkab OKI Tingkatkan Kapasitas SDM Pengelola Aset Daerah

“Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati OKI agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai BPKAD berkoordinasi dengan PT Taspen dan pegawai yang telah pensiun dalam rangka memproses pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 50.053.400 dan memerintahkan kepada Kepala OPD terkait dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk melaporkan pegawai yang pensiun kepada Kepala BPKAD untuk proses pemberhentian gaji,” lanjut laporan BPK.

Sementara saat dimintai keterangan oleh awak media, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) OKI, Mauliddini, S.KM menjelaskan bahwa terkait terjadinya kelebihan bayar tersebut merupakan ranahnya inspektorat.

“Berdasar informasi dari hasil audit inspektorat, tinggal satu pensiunan lagi yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, namun sudah diciclnya hingga 2022 mendatang,” jelasnya, kepada awak media, Selasa (7/12/2021), di kantornya.

Menurut Mauliddini, saat ini BKPP sendiri telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG.

“Dengan aplikasi ini para pegawai dapat mengetahui update informasi terkait kepegawaian secara cepat tanpa harus datang jauh-jauh ke BKPP. Termasuk untuk informasi masa pensiun,” pungkasnya. (tim)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre