Breaking News

BPJS Tenagakerja Gelar Webinar Dengan Tema “Peran Media Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.”


Jakarta, Figurnews.com -
Salah satu Program terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja atau buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Dan ini salah satu bentuk keseriusan dari BPJS Ketenagakerjaan terhadap para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahan yang memperkerjakan mereka. Selasa 28 Desember 2021.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Muhyidin menuturkan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah tertuang dan disahkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


Dalam hal ini, Program JKP ini juga merupakan salah satu bentuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak untuk para pekerja atau buruh yang terkena PHK yang selama ini terabaikan.

Muhyidin Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan menuturkan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah tertuang dan disahkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Program JKP ini  bermanfaat bagi setiap pekerja atau buruh yang di PHK mendapatkan fasilitas uang tunai, akses informasi pasar kerja serta pelatihan kerja yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan,” terang  Muhyidin sebagai narasumber Diskusi Publik.

Dalam penjelasanya, Muhyudin mengatakan,"saat ini ada sebanyak 20,5 juta sektor penerima upah yang sudah bergabung dengan BPJS ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 60 persen atau 11 juta orang  yang sudah mengikuti program JKP."  

 “Dan ini salah satu buktikan masyarakat dan mereka dapat menerima apresiasi program JKP,” ujarnya.


Hal yang senada juga diutarakan dalam webinar itu oleh Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan H. Yayat Syariful Hidayat mengatakan, program JKP tersebut mempunyai manfaat yang besar. Ini sebagai bukti kehadiran negara untuk masyarakat.

“Dan ini merupakan amanat undang – undang tentang sistem jaminan sosial. Bahwa semua program yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dikerjakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,” ucapnya dalam webinar dengan tema “Peran Media Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.”

Di samping itu juga Yayat mengakui, dari beberapa daerah yang pernah di singgahinya mulai dari daerah terjauh, terpencil dan tertinggal masih banyak yang belum mengetahui identitas BPJS Ketenagakerjaan.

“Dan termasuk mereka para pekerja, para nelayan, tukang ojek dan lainnya,” paparnya.

Dalam konteks ini, informasi publik sangat diperlukan sebagai gagasan untuk meneruskan ke masyarakat luas melalui media yang di zaman ini sudah menjadi kebutuhan akan informasi yang valid.

Dalam konteks ini, informasi publik sangat diperlukan sebagai gagasan untuk meneruskan ke masyarakat luas melalui media yang di zaman ini sudah menjadi kebutuhan informasi yang valid.

“Ini sebagai wujud bahwa BPJS Ketenagakerjaan siap dalam rangka keterbukaan informasi publik dan sebagai layanan informasi program – program terbaik untuk masyarakat banyak,” terangnya.

Seakitan hal ini Yayat juga menambahkan, dalam satu tahun jumlah pemberitaan BPJS Ketenagakerjaan dibawah 20 ribu, padahal jumlah media yang ada sebanyak 47.000 dimana media online menguasai hampir 4000. Ini tentunya masih sangat kurang untuk menginformasikan layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

“Dengan ini media, bisa memberikan sosialisasi sebagai kontrol dan juga memberikan fungsi pada pelayanan publik,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat Komunikasi Publik Andi Andriyanto mengemukakan, pada tahun 2022 semua akan mengalami era digitalisasi. Program JKP ini memiliki isu dan nilai berita, tentunya akan banyak masyarakat yang mencari platform informasi yang akurat.

“BPJS Ketenagakerjaan harus menjalin kerja sama dengan media untuk meningkatkan brand image. Karena bisa mengurangi dispersepsi di masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, Pimpinan Redaksi Suara Merdeka.id Yudi Syamhudi Suyuti menambahkan, media massa merupakan pilar keempat demokrasi yang menjadi kontrol sosial dalam pelaksanaan program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

“Mulai dari resiko adanya korupsi atau keterbukaan informasi melalui program untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam sesi tanya jawab, para perserta juga melontarkan berbagai pertanyaan sekaitan tentang  Peran Media Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dan ini bentuk inovasi baru dari BPJS Tenagakerja bagi pekerja yang di PHK atau kehilangan pekerjaan.(D) 

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre