Breaking News

 


Pembangunan DAK Dinas Pendidikan Diduga Tak Sesuai Juknis

 


Limapuluh Kota, Figurnews.com--Pembangunan Fisik dari Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) berupa Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Toilet, UKS didinas pendidikan limapuluh kota sudah dalam tahap penyelesaian akhir, bahkan sudah pencairan dana.

Anggaran tersebut digelontorkan pemerintah pusat untuk membantu daerah di Indonesia. Niat baik pemerintah pusat itu untuk menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan dalam proses belajar dan mengajar.

Namun, dibeberapa pembangunan tersebut diduga tidak sesuai dengan Gambar di Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.

Contohnya di satu pembangunan, dalam juknis dari kementerian pendidikan itu dengan jelas menyebutkan "Ruang Guru Beserta Perabotannya" yang kini didinas pendidikan kabupaten limapuluh kota  berganti Judul pekerjaan menjadi (Ruang Guru) saja.

Untuk memperjelas hal tersebut Figurnews.com mengkonfirmasikan langsung dengan Konsultan Perencanaan di pembangunan ruang guru (Yose, 19/10/21) disebuah warung depan dinas pendidikan.

"Bagi saya konsultan perencana di ruang guru ini, dana 192 juta itu hanya bisa untuk bangunan saja dan tidak bisa untuk perabotannya, ujar Konsultan itu.

"Saya berpatokan pada harga satuan permeter persegi yang dikeluarkan Pemda Limapuluh Kota. Itu makanya saya tidak memberi sekat dan perabotanya seperti yang ada dalam gambar dari kementerian, kata Yose lagi.

"Masih dengan Yose, kalau sifatnya pekerjaan kementerian, dikurangi tidak boleh. Tapi kalau dimodif itu boleh ujarnya menambahkan.

Tapi kenapa di perencanaan Ruang perpustakaan bisa, tanya media ini pada Yose. "Kalau perencana ruang perpustakaan bisa, itu saya itu tidak tahu ujarnya menambahkan

Beda konsultan, beda pula pendapatnya, kita lihat di perencanaan Ruang Perpustakaan. Dengan luas yang sama dengan ruang guru 8 X 7 = 56 M2. Dengan biaya Rp. 190 juta, artinya lebih kecil dari anggaran dipembangunan ruang guru. Namun, pihak perencana bisa menyesuaikan dengan judul yang ada dalam juknis "Perpustakaan beserta perabotannya".

Media ini juga mengkonfirmasikan pada Pak Eri panggilan akrab Abrizal ST sebagai (PPTK) saat ditemui diruang kerjanya, (6/10/21) mengatakan,

"Semua kegiatan DAK ini ditentukan oleh pusat. Mulai dari sekolah mana yang dapat hingga anggarannya.

Namun saat Figurnews menanyakan mengenai hal yang lainnya, Pak Eri tidak menjawab lagi 

Sedangkan Pak Can panggilan akrab PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dipembangunan dana DAK itu saat mau dikonfirmasikan mengenai hal tersebut selalu terlihat sibuk.

Disisi lain, kita lihat di pembangunan Toilet (jamban) beserta sanitansinya.

Dengan anggaran yang cukup menggiurkan Rp. 119 juta dengan luas 3 X 7 M2 = 21 M2. Artinya kalau luas bangunan dibagi dengan dana yang ada, harga satuan permeter Rp. 5.666.666,-/M2.

Angka itu terlalu tinggi ujar salah satu konsultan (yang namanya tidak mau disebutkan) dan harga itu sudah termasuk Toilet kelas elite. Dan angka 5,6 juta itu sudah untuk harga satuan permeter di daerah Provinsi bukan untuk kabupaten lagi, kata konsultan itu pada Media ini.

Menurut pantauan Media ini dilapangan dan dari hasil wawancara dengan beberapa rekanan yang mengerjakan berbagai bangunan DAK ini menyebutkan, 

"bagi kami (rekanan) yang mengerjakan pembangunan ruang Perpustakaan dan ruang UKS. "Kalau dibilang rugi, mungkin tidak juga. Tapi hanya bisa untuk sekedar memenuhi kebutuhan harian, ujar rekanan itu.

"Tapi kalau bagi kawan (rekanan lain) yang mengerjakan Ruang guru dan Toilet, mungkin bisa sedikit tertawa, ungkapnya menambahkan.

Kalau kita lihat dalam juknis secara lebih mendalam, disitu juga ada berisikan papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan itu bisa terbuat dari plakat, batu marmer dan lainnya. Dengan judul

Untuk bangunan baru

Ruang................ini

Dibangun menggunakan

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun Anggaran..............

Untuk Rehab

Ruang.....................ini

Direhabilitasi menggunakan 

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun Anggaran............    

Namun lagi-lagi Media ini belum menemukan ruangan bangunan baru/rehab menggunakan dana

DAK yang memakai papan pemberitahuan seperti yang ada di juknis. Setelah dichek mengenai papan pemberitahuan tersebut, ternyata dalam RAB memang tidak ada.

Apakah boleh menghilangkan atau mengabaikan begitu saja apa yang tertulis dalam Juknis?

Untuk mengetahui boleh atau tidak, mungkin pihak hukum yang bisa menjawab semua ini. (FN 053)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre