Breaking News

Kuasa Hukum Hormati Putusan Praperadilan, BNNK Pasbar Lanjutkan Proses Hukum RD

 


Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat Jakarta (Pasbar) kembali menggelar persidangan praperadilan dalam perkara Nomor 6 /Pid.Pra/2021/PN PSB, pada Senin (15/11/2021).

Kepala BNNK Pasbar, Irwan Effenry menyampaikan pada agenda sidang hakim ketua PN membacakan putusan perkara praperadilan menolak permohonan Pemohon, dan akan melanjutkan proses hukum tersangka, RD terduga penyalahgunaan Narkoba Ganja.

" Hakim menolak Permohonan, maka kami Termohon Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat melanjutkan proses hukum tersangka RD" jelas Irwan.

Sementara Kuasa Hukum Pemohon (Pengacara) Kasmanedi SH, Cpl menyampaikan menghormati putusan praperadilan final tersebut.

"Kita hormati putusan itu, dan Pemohon akan mengikuti proses hukum selanjutnya," ungkapnya.

Dalam putusan hakim mengadili menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Sidang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 10.00 sampai pukul 11.35 WIB bertempat Ruang Utama PN Pasaman Barat, Jalan Soekarno Hatta No 10 Simpang Empat Pasaman Barat.

Hakim Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., M.Kn, dan PP: Isyanti, S.H, dengan agenda Putusan 

Sedangkan pihak Termohon hadir Kepala BNNK Pasaman Barat diwakili Kuasa Kasubdit Bankum, M. Sodiqin, Kombes Pol Hindra S.Sos , Rangga Noverio SH dan  Bernardus Yudhanto Nugroho SH. Sedangkan Pemohon hadir (diwakili kuasanya Kasmanedi SH, Cpl

Bahwa amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Membebankan biaya perkara kepada Negara

Dalam fakta persidang, Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut  pada pokoknya diantaranya;

Terhadap penangkapan yang dilakukan termohon kepada  Pemohon RD Pgl. IWAN adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum dan telah dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/04/IX/pb.00/2021/BNNK-PB tanggal 23 September 2021 telah memiliki minimal 2 alat bukti sebagaimana tercantum dalam Laporan Tugas Hasil Penyelidikan Nomor Lapgas/16/PB.00/IX/2021/BNNK-PB tanggal 22 September 2021 (Bukti T-2).

Terhadap Penyidikan yang dilaksanakan TERMOHON adalah tidak sah, adalah dalil PARA PEMOHON tidak dapat dibuktikan secara hukum karena Penyidikan dilakukan oleh Penyidik BNN yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan dengan dasar Pasal 71 UU Narkotika, Pasal 72 ayat (1) UU Narkotika serta keberadaan Sdr Bernardus Yudhanto Nugroho, S.H, dalam melakukan penyidikan telah diangkat sebagai jabatan fungsional Penyidik BNN dilingkungan Badan Narkotika Nasional dalam jabatan Penyidik Ahli Pertama Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/362/ III/SU/KP.04.00/2021/BNN tanggal 31 Maret 2021.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Terhadap Penahanan dan Perpanjangan juga sudah memenuhi ketentuan KUHAP maupun UU Narkotika, yakni berdasarkan Pasal Penyidik BNN melakukan penahanan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 75 huruf g UU Narkotika yang berbunyi “menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” serta Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP, dengan dikuatkan dengan bukti T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-30, T-31.

Bahwa Hakim dalam pertimbangannya juga menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, 

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, beberapa dalil permohonan telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga tidak menjadi ranah praperadilan. 

Setelah hakim membacakan putusan, maka persidangan ditutup dan terhadap putusan praperadilan ini tidak terdapat upaya hukum lainnya.

Gugatan Praperadilan ini terkait dengan penangkapan dan penahanan tersebut, Ia menjelaskan penangkapan pemohon ini terjadi pada tanggal  23 september 2021. Ketika itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pasbar bekerjasama dengan BNNK provinsi sumbar menangkap  tersangka dan  mengamankan empat karung warna putih yang berisi sejumlah paket besar narkotika jenis ganja.  


Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre