Breaking News

Bawaslu Mentawai Sebut Informasi Publik yang Dikecualikan

Foto: Penyempaian materi sosialisasi pelayanan data dan informasi publik oleh Ketua, Perius (tengah) dan Komisioner Bawaslu Mentawai. Senin, (29/11/2021).

MENTAWAI.FN- Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar sosialisasi pelayanan data dan informasi publik. 

Hal itu dilakukan sesui peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik (Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota). 

Menurut Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Mentawai, Firdaus Risman Satoinong bahwa sosialisasi disampaikan guna menjalin keselarasan dengan Media Pers dalam penyampaian informasi publik. 

Ia menambahkan, terdapat dua bentuk informasi publik yakni, informasi terbuka dan informasi dikecualikan. Layanan informasi tersebut menjadi sumber dalam penyajian berita disetiap media, baik media cetak, online maupun media telivisi. 

“Selain informasi yang transparan dan akuntabel, terdapat juga hal-hal yang dapat diinformasikan dan yang tidak dapat diinformasikan, maka melalui sosialisasi ini kita diskusikan,” ungkap Firdaus Risman Satoinong saat jumpa pers di Sekretariat Bawaslu Mentawai. Senin, (29/11/2021). 

Pentingnya publikasi informasi Bawaslu lanjutnya merupakan suatu langkah dalam penyampaian informasi kegiatan di Bawaslu Mentawai hingga masuk ke tahun tahapan pada Pemilu 2021 mendatang. “Saat ini, sebelum masuk pada tahapan Pemilu mendatang, tidak banyak kegiatan di Bawaslu Mentawai,” tambah Firdaus. 

Dikatakannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diamanatkan sebagai pelayanan data dan informasi. Namun penyampaian itu mesti sesui dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di Bawaslu Mentawai. 

Maka melalui diskusi ini, kata dia terjadinya kesesuian informasi dari PPID terhadap media pers. 

Sementara itu Ketua Bawaslu Mentawai, Perius Sabaggalet sebagai pemateri sosialisasi pelayanan data dan informasi publik menjelaskan berdasarkan muatan materi terdapat dua informasi dikecualikan yakni, informasi kelembagaan dan informasi pemilu dan pemilihan. 

Informasi kelembagaan yang dikecualikan adalah informasi publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara (ASN), Sarana dan prasarana, jabatan dan naskah dinas Bawaslu. 

Selanjutnya, informasi berkaitan dengan pemilu dan pemilihan adalah informasi yang apabila dibuka dapat menggangu proses pencegahan, penanganan, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Seterusnya, informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap identitas informan, pelapor, dan saksi yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran pemilu dan pemilihan. 

Kemudian, informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kemanan pengawas pemilu dan pemilihan, informan, pelapor dan saksi. 

Sementara itu perwakilan Wartawan, Heriansyah Suprianto dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa dari uraian materi sosialisasi pelayanan data dan informasi publik itu, sudah memenuhi unsur kode etik jurnalistik. 

“Materi sudah memenuhi unsur kode etik jurnalistik, salah satunya melindungi identitas nara sumber apabila itu mengancam keselamatan dia,” ujar Hariansyah Suprianto. (ev)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre