Breaking News

 


Bawaslu Antisipasi Pemilu 2024 Netralitas ASN Hingga Money politic di Era Digital


Palembang,Figurnews.com,-

Menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 Ketua Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Sumsel, Iin Irwanto memprediksi paling mengkhawatirkan pelanggaran netralitas seorang ASN dan Money Politic (Politik Uang) di era Digital  selain itu tetap selalu diperhitungkan dari jaman ke jaman yakni Daftar pemilih tetap (DPT)

"Perlu kita kaji dan diskusikan dan perlu pengawasan terhadap ASN mereka harus netral,misal mereka melakukan keberpihakan kepada para calon maka kami akan bertindak tegas, Politik Uang yang perlu dicermati kedepan seperti modusnya di dunia Digital yang bisa memberikan bentuk lain seperti voucher atau uang digital, untuk itu pihak penyelenggara jangan sampai tidak mendeteksi modus di jaman digital saat ini," Ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Iin Irwanto saat ditemui diruang kerjanya,  Senin (08/11/2021).

 
Hal lainnya juga perlu diantisipasi penggunaan media sosial, untuk itu KPU, melakukan antisipasi, seperti tiap paslon wajib melaporkan akun media sosial yang resmi digunakan untuk bersosialisasi. Akun inilah yang akan dilihat jika dilaporkan  ada dugaan pelanggaran. Namun kenyataan di lapangan justru banyak paslon membuat akun sendiri alias akun gelap tanpa dilaporkan ke pihaknya. Jika sudah seperti itu, tentu saja bukan lagi menjadi wewenang Bawaslu lagi. 

"Konflik-konflik seperti ini bahkan akan banyak terjadi, saling lapor paslon satu sama lain. Apalagi akses media sosial saat ini sedang booming sekali. Mungkin bisa jadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berpengaruh pada konsistelansi proses pemilihan,"ucapnya

Kemudian, lanjutnya persoalan DPT. Kondisi carut marut perhitungan DPT memang diakuinya terlihat simpel dan sederhana secara teori, namun pada praktek justru selalu jadi sumber masalah. Makanya, pemerintah terus melakukan updating data melalui sistem NIK pada e-KTP calon pemilih. 

Makanya untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hingga mengantisipasi terjadi konflik, pihaknya menggelar kegiatan pengkaderan dalam rangka pengawasan, sesuai amanat UU no 7 tahun 2017 dan juga UU no 10 tahun 2016. 

"Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 mendatang, memiliki tantangan tersendiri dibandingkan pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Ada dua pesta demokrasi yakni Pemilu 2024 yang akan memilih presiden dan wapres, DPR, DPD, DPRD dan Pilkada serentak yang akan memilih Gubernur, Bupati dan juga Walikota," ujarnya. 

Event besar ditahun yang sama, dilihat harus dipersiapkan secara matang, Tak hanya dari petugas intern Bawaslu sendiri namun harus juga melibatkan masyarakat, seperti mahasiswa, LSM hingga media. Makanya Bawaslu Sumsel menggelar kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar hingga tingkat Menengah 2021. "Semakin banyak yang ikut sekolah kader akan semakin baik kualitas demokrasi dan kualitas penyelenggaran pemilu serta pemilihan,"Terang Iin

Apalagi khusus Pilkada di Sumsel, terdapat 10 kepala daerah, baik Bupati dan Walikota hingga Gubernur akan habis masa jabatannya, yakni dari Musi Banyuasin, apalagi yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 seperti Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, dan Prabumulih, kecuali Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang masa jabatannya berakhir pada Januari 2024.

"Artinya memang sangat dibutuhkan pengawasan ekstra hingga tingkat daerah, makanya kami merekrut pengkaderan yang sudah dimulai sejak 2018, lalu. Khusus pada periode ini, sudah dilakukan kaderisasi 200 peserta yang akhirnya dikerucutkan menjadi 30 orang, " katanya. (Fera)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre