Breaking News

 


Zarfi Deson Singgung Soal BUMDes di Mentawai

Foto: Sambutan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VIII Fraksi Golkar. Selasa, (26/10/2021).

MENTAWAI. FN- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian desa menjadi lembaga dalam Pendapatan Asli Desa (PADes). Diharap mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam peraturan Permendes PDTT nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa BUMDes bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

"Melalui peraturan itu mau tidak mau, setiap desa wajib terdaftar di kementrian hukum dan ham," ucapnya Zarfi Deson, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VIII Fraksi Partai Golkar pada sambutan resesnya di Aula Kantor Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai. Selasa, (26/10/2021). 

Selanjutnya dikatakan Zarfi Deson, melalui surat edaran Mentri Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes bersama. "Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilakukan oleh desa dalam memperkuat ekonomidi desa," tambahnya. 

Dalam aturan itu, dana desa lanjutnya dapat diperuntukan bagi BUMDes. Maka melalui surat edaran itu mesti seluruh BUMDes sudah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM. 

Setelah itu, BUMDes mejadi usaha milik desa. Tujuannya agar BUMDes dapat menjalin kerja sama dengan Bank dan pengajuan proposal ke Pemerintahan lebih tinggi. 

"Jadi ini mesti kita perkuat, selama ini saya melihat BUMDes belum tertata, masalah itu terjadi karena  pengelola BUMDes itu sendiri, mereka yang mempuyai orientasi bisnis, melalui itu dia bisa menggali potensi desa setempat," terang Zarfi Deson. 

Ia memberi contoh, salah satunya pengelolaan potensi itu bisa melalui usaha penjualan ikan asin. Selanjutnya pendataannya bisa melalui Kepala Desa. "Kepala Desa bisa memberi modal untuk pengelolaan BUMDes tersebut, dan berapa target yang mesti di bayarkan oleh BUMDes," terangnya. 

Zarfi Deson menyebutkan apabila kemungkinan buruk terjadi seperti putusnya dana desa. Maka BUMDeslah menjadi lembaga usaha yang menjadi sumber pendapatan desa. 

Pada resesnya itu, Zarfi Deson didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Mentawai, Jakop Saguruk Fraksi Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Desa Tuapejat, BPD Tuapejat dan Masyarakat Tuapejat. (ev)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre