Breaking News

 


Unjuk Rasa di Depan Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya




Jakarta - Figurnews.com - Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia tentunya memiliki latar belakang historis yang cukup panjang dengan berbagai macam lika-liku perkembangannya. Masyarakat Hukum Adat tentunya merefleksikan adanya sebuah kecenderungan bahwa Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang terintegrasi dalam tatanan kehidupan bernegara.

Jaminan konstitusional terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat telah termaktub di dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hak tradisional atau hak ulayat merupakan salah satu hak yang menjadi skala prioritas dalam perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia pada bidang agraria. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi.

 “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pengaturan hak ulayat tersebut dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai pengakuan dalam hal hak atas tanah khususnya dalam hal hak milik.

Maksud dari regulasi itu adalah mencakupi aspek-aspek basis kebudayaan masyarakat setempat, termasuk di dalamnya adalah terkait kedudukan lembaga adat yang akan masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta adanya peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat dengan fungsi menyelesaikan sengketa perdata dan pidana dalam lingkungan masyarakat hukum adat itu sendiri dengan batasan-batasan yang ditentukan. Perwujudan jaminan hak adat atau hak ulayat di masa reformasi hingga sekarang, yaitu adanya revitalisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Masyarakat Adat Papua sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (t) undang – undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi papua bahwa secara turun temurun di dalam masyarakat adat “Keondoflan TBadic Rauw (IREEUW)” telah dikenal hak ulayat masyakat adat dan hak adat perorangan meliputi Hak Ulayat Tanah (HUT) yang wajib di lindungi oleh hukum sesuai dengan penegasan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua BAB XI perlindungan Hak – Hak Masyarakat Adat pasal 43 ayat 1,2,3,4, dan 5 Juncto PERDASUS Nomor 20 Tahun 2008 tentang peradilan Adat di papua Juncto PERDASUS Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas tanahnya. 

Bahwa permasalahan atas hak Ulayat masyarakat Papua sering kali dilakukan dengan semena-mena dan tidak bertanggungjawab baik oleh pihak swasta, pengusaha bahkan juga pemerintah.

Bawah keberpihakan pemerintah untuk melindungi hak ulayat dan hak masyarakat adat di Indonesia merupakan amanah UUD 1945. 

Berdasarkan Data Yang kami Miliki Terkait Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah hak Ulayat Laut atas Proyek Pembangunan Jerambah Beton Kampung Nelayan Hamadi, Kota Jayapura Papua, di Kementerian PUPR Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Cipta Karya TA 2017.

Pemegang hak atas tanah Adat/Hak Ulayat suku Ireeuw Luas 22.500 M2 (Panjang 90 Meter dan lebar 250 Meter) di mana seluas +11.825 M2 Terkena Proyek Pembangunan Jerambah Beton Kampung Nelayan Hamadi Kota Jayapura Papua. 

INSTRUMEN HUKUM: HAK MASYARAKAT ADAT   ATAS TANAH.  


1.UUD RI TAHUN 1945 Pasal 18 B Ayat (2)Jo Pasal 28 H Ayat(4)  2.Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 Tentang Perlindungan hak-hak Masyarakat adat 3.Putusan MK RI No.116/PUU-VII/2009 Tentang UU OTSUS No 21 Tahun 2001  4.Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010 Tanggal 16 Juni 2011 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. 

 5.Undang Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus  Bagi Provinsi Papua. Pasal 1 huruf r,s,t dan Pasal 43.     6.UU NO 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolahan wilayah pesisir dan Pulau -Pulau kecil  7.UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Beserta benda2 yg ada diatasnya  8.UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 ayat 2,3,4,5,9,10 dan pasal 2 dan pasal 10 huruf C  9.UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  Pasal 6 ayat(1)dan(2) 10.Perdasus No.22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua. 11.Perdasus No.23 Tahun 2008  Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat Atas Tanah  12.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya  13.Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2020 Tentang Percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“KORBAN KETIDAKADILAN” yang hadir sebagai penuntut akan keadilan tersebut:

Mendesak Kementerian PUPR Dirjen (Ciptakarya) Menyelesaikan Pembayaran Ganti Rugi atas tanah ulyat Masyarakat adat Suku Ireeuw/Dominggus Ireeuw dan H. Rizal Muin di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Provinsi Papua. Guna mengurangi isu dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Pak Menteri PUPR, "Jangan Asal Janji Dan Zholim"Kapan Tanah Ulayat Pesisir Suku Ireeuw Dan Kami Di Bayar Sudah Terbangun Jerambah Kampung Nelayan Hamadi Kota Jayapura Sejak Tahun 2017.

Pak Presiden Jokowi segera instruksikan Menteri PUPR untuk Mengakui, Menghargai dan Membayar Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Orang Asli Papua Suku Ireeuw Di Kota Jayapura.

Mendesak Presiden Jokowi Untuk Mengevaluasi Kinerja Menteri PUPR dan Dijen Cipta karya Yang Diduga Melakukan Praktek Mafia Tanah Lahan Masyarakat Suku Ireeuw Di Kota Jayapur Yang Dibangun Proyek Jembatan dan Merugikan Masyarakat Adat di Tanah Papua.

Pak Presiden Jokowi dan Pak Kapolri Tangkap & Adili Mafia Tanah Adat di Kementerian PUPR (Cipta karya) Tanah Ulayat Pesisir Milik Suku Ireeuw dan Persorangan Dirampas/Dirampok Sejak Tahun 2017 dan Belum Diganti Rugi Hingga Saat ini.

Mengetahui Kordinator lapangan BUNG AFANDI .S.

(DEVA PNT)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre