Breaking News

 


Menakar Minimnya Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Sebagai Bentuk Keberhasilan Dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

 


Oleh: Ahmad Romi 

Alumni SKPP Dasar Utusan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Pasaman Barat, - Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Hal itu juga termaktub didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana salah satu lembaga yang diberikan wewenang dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, sehingga akan menguatkan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin Independensi.

Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan. Dengan demikian Bawaslu dapat tampil lebih powerfull dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebagai "hakim garis".

Dengan demikian maka terjadilah pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya, dimana pengawasan diarahkan bukan hanya pada penemuan pelanggaran, akan tetapi lebih pada konteks pengawasan pemilu dengan mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran.

Tujuan itu terlihat diwujudkan oleh pemerintah melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi.

SKPP ini diharapakan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada Pemilu 2024 mendatang. Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan, hal ini diarahkan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat dalam pemilu, karena proses politik dapat dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik.

Untuk diketahui, tahun 2021 ini ada sebanyak 106 gelombang angkatan peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di seluruh Indonesia dan di Sumatera Barat sendiri, ada sebanyak tiga angkatan yang nantinya akan tersaring para peserta SKPP dasar untuk kembali mengikuti SKPP Madya/menengah di tingkat Provinsi.

Sementara itu, soal isu pengawasan partisipatif seyogyanya tidak hanya menjadi ranahnya pengetahuan Bawaslu tetapi juga diketahui dan dikuasai oleh para kader pengawas partisipatif.

Kader pengawas partisipatif juga diminta untuk terlibat berpartisipasi dalam proses demokrasi di negara Indonesia, tidak hanya sebatas ketika ada Pemilu saja.

Salah satu caranya dengan mengikuti proses jalannya pemerintahan, mengikuti proses jalannya pengambilan keputusan. Misalnya, untuk nanti ketika datang pemilu agar kiranya bisa menjatuhkan pilihan dengan tepat, sehingga terpilihlah orang-orang yang bijaksana, orang yang mampu bermusyawarah untuk kepentingan rakyat.

Kegiatan SKPP tidak hanya sekedar kegiatan Bawaslu saja, melainkan perwujudan janji Presiden Jokowi terkait pendidikan politik bagi generasi muda.

Kehadiran SKPP diharapkan mampu mewujudkan penyelenggara pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena LUBER dan JURDIL merupakan asas dari terselenggaranya pemilu yang baik di negara demokrasi semacam Indonesia.

SKPP merupakan salah satu cara Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat saat proses pengawasan pemilu atau pilkada berlangsung. Pengawasan partisipatif dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti pembangunan demokrasi di Indonesia.

SKPP memberikan pemahaman kepada generasi muda yang akan terlibat dalam urusan pengawasan pemilu dan memberikan pemahaman bahwa permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara merupakan bagian penting untuk mengantarkan pemilu yang adil dan demokratis.

Walaupun tidak semudah yang dibayangkan, paling tidak hadirnya SKPP menandakan Bawaslu sangat serius dalam memberikan pemahaman pemilu yang adil dan demokratis serta diharapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui kader-kader yang telah disekolahkan pada SKPP ini.

Melalui SKPP, Bawaslu berharap generasi muda untuk turut serta mengawal tegaknya demokratis di negeri ini.

Karena memang rata-rata mayoritas peserta SKPP berusia 20-25 tahun. Bawaslu berharap, mereka yang telah menyelesaikan SKPP ikut aktif mengawasi manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Langkah Bawaslu dalam melaksanakan SKPP ini sepatutnya kita apresiasi tinggi.

Hal ini penting dilakukan untuk mengupayakan lahirnya pengawas partisipatif yang akan menjadi mitra dalam mengawal tegaknya demokrasi bangsa. Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bawaslu, tentu pengawasan yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) adalah sarana pendidikan politik bagi generasi muda karena politik adalah suatu hal yang melekat pada diri manusia.

Politik bukan hanya milik mereka yang berada di kekuasaan, melainkan milik kita semua.

Peran besar generasi muda sebagai pengawas partisipatif akan menjadi kekuataan dahsyat untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre