Breaking News

Komisi I DPRD Sumbar Reses di Tuapejat, Mentawai

Foto: Sambutan Jakop Saguruk, Wakil Ketua DPRD Mentawai pada acara reses Komisi I DPRD Sumbar Dapil VIII Fraksi Golkar. Selasa, (26/10/2021).

MENTAWAI. FN- Setelah bertolak dari Pulau Siberut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi I Provinsi Sumatera Barat Dapil VIII, Zarfi Derson Fraksi Golkar reses ke Tuapejat. 

Reses ke Tuapejat Ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai itu didampingi Wakil Ketua DPRD Mentawai, Jakop Saguruk Fraksi Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

Jakop Saguruk pada Sambutannya mengatakan, sebelum menuju Tuapejat ia dan Zarfi Derson telah berkunjung ke Dusun Bose, Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara. 

"Beliau kemaren telah saya bawa ke siberut di dusun bose, kebetulan ada musyawarah dusun, artinya jangan musyawarah desa saja, tetapi saya juga bawa ke musyawarah dusun," ujar Jakop Saguruk pada sambutannya di Aula Kantor Desa Tuapejat. (26/10/2021). 

Dalam penyusunan jadwal reses itu, Jakop Saguruk juga meminta agar Anggota DPRD Sumbar Dapil VIII berkenan ke Desa Tuapejat yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten kepulauan Mentawai. 

Jakop Saguruk mengatakan, Desa Tuapejat merupakan cerminan majunya Mentawai. "Bila sudah maju tuapejat, seiring itu juga desa lain maju, akan tetapi jika tuapejat tidak maju tentu inilah iconnya mentawai," terangnya. 

Dalam reses itu, Jakop Saguruk berharap agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, agar dapat didiskusikan. 

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Komisi I, Zarfi Deson pada sambutannya mengatakan, Mentawai merupakan satu dari dua wilayah di dapil VIII. Tentunya, Mentawai merupakan tanggung jawabnya sebagai Anggota DPRD Sumbar. 

"Kita mesti dekat dengan masyarakat, kalau tidak, kita tidak akan tahu fungsi kita sebagai anggota dprd," ucapnya. 

Ia menambahkan kedudukannya di DPRD sebagai Komisi I memiliki peran penting bagi masyarakat. Khususnya kondisi masyarakat di desa-desa. 

Komisi I memiliki 11 instansi mitra kerja di tingkat provinsi sumatera barat. Salah satunya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.  

"Jadi sebelum kesini kita selalu berkordinasi dengan pak jakop saguruk yang merupakan ketua dpd golkar mentawai," tambah Zarfi Deson. 

Untuk mencapai itu, pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan desa di Mentawai. Salah satunya permasalah BUMDes. 

"Untuk memberdayakan masyarakat, tentunya kita perlu memperkuat bumdes," imbuhnya. 

Ia menjelaskan, dalam peraturan Permendes PDTT nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa BUMDes bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa.  

"Melalui peraturan itu mau tidak mau, setiap desa wajib terdaftar di kementrian hukum dan ham," 

"Selanjutnya, melalui surat edaran mentri nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes bersama, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilakukan oleh desa dalam memperkuat ekonomidi desa," paparnya.  

Dalam aturan itu, dana desa lanjutnya dapat diperuntukan bagi BUMDes. Maka melalui surat edaran itu mesti seluruh BUMDes sudah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM.  

Setelah itu, BUMDes mejadi usaha milik desa. Tujuannya agar BUMDes dapat menjalin kerja sama dengan Bank dan pengajuan proposal ke Pemerintahan lebih tinggi.  

"Jadi ini mesti kita perkuat, selama ini saya melihat bumdes belum tertata, masalah itu terjadi karena  pengelola bumdes itu sendiri, mereka yang mempuyai orientasi bisnis, melalui itu dia bisa menggali potensi desa setempat," 

"Salah satunya pengelolaan potensi itu bisa melalui usaha penjualan ikan asin. Selanjutnya pendataannya bisa melalui kepala desa, kepala Desa bisa memberi modal untuk pengelolaan bumdes tersebut, dan berapa target yang mesti di bayarkan oleh bumdes," terangnya.  

Zarfi Deson menyebutkan apabila kemungkinan buruk terjadi seperti putusnya dana desa. Maka BUMDeslah menjadi lembaga usaha yang menjadi sumber pendapatan desa.  

Pada resesnya itu, Zarfi Deson didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Mentawai, Jakop Saguruk Fraksi Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Desa Tuapejat, BPD Tuapejat dan Masyarakat Tuapejat. (ev) 

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre