Breaking News

Antara Nagari dan Desa, Reses Komisi I DPRD Sumbar di Tuapejat: Perda Bakal Imbangi

Foto: Sambutan Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Zarfi Deson pada acara Reses di Desa Tuapejat bersama Jakop Saguruk, Wakil Ketua DPRD Mentawai Fraksi Golkar. Selasa, (26/10/2021).

MENTAWAI. FN- Keberadaan dua budaya di Provinsi Sumatera barat yakni, Minangkabau dan Mentawai diupayakan mampu berjalan selaras. Kususnya dibidang pemberdayaan masyarakat. 

Mentawai merupakan 1 dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera barat yang memiliki pemerintahan desa. Oleh sebab itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mengusulkan keberadaan desa di wilayah provinsi Sumbar. 

Hal itu bertujuan agar dibunyikannya Desa pada Perda nomor 8 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Nagari (PMN).

Zarfi Deson, Anggota DPRD Sumbar Dapil VIII atau Dapil Pesisir selatan dan Mentawai dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengatakan, dari 11 Instansi mitra kerja Komisi I DPRD Sumbar, ia lebih mengkedepankan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). 

Menurutnya, instansi tersebut merupakan wadah untuk mendekatkan diri ke masyarakat sekaligus dalam membangun desa dan masyarakat di wilayah provinsi Sumatera barat. 

Zarfi Deson mengatakan, dalam permberdayaan masyarakat dan desa, Komisi I DPRD Sumbar diawal tahun 2021 telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Sumbar tentang PMN. 

"Alhamdulillah telah mendapatkan persetujuan dari kementrian dalam negeri," ucapnya pada sambutan Resesnya di Kantor desa Tuapejat, kecamatan Sipora utara. Selasa, (26/10/2021). 

Ia menambahkan, dalam pembahasan finishing Perda PMN tersebut terdapat satu kekurangan yakni, desa di Mentawai. 

"Khusunya kita di kabupaten kepulauan mentawai namanya desa bukan nagari, tentu dengan perda itu kita tidak bisa membantu desa, namun itu kita sudah rubah dan kita masukin desa, supaya kita juga desa," tambahnya. 

Dijelaskannya, saat ini Perda tersebut tengah tahap penyusunan oleh Gubernur Sumbar sekaligus pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar. 

Sebelum tahun 2018 lanjut Zarfi Deson, Kepala Desa diberikan honorer oleh Gubernur. Namun karena tidak memiliki payung hukum kewilayahan Kabupaten dan Kota, menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Maka melalui Komisi I DPRD dan DPMD Sumbar melahirkan Perda itu sebagai payung hukum agar dapat membantu setiap desa di seluruh wilayah provinsi Sumatera barat. 

"Lamanya kemaren karena menunggu persetujuan dari kementrian, alasannya Covid-19, dan Alhamdulillah kemaren sudah keluar, sudah kami paripurnakan, dan finishing terakhir itu, tidak ada bunyi desa, makanya agak terlambat," terangnya. 

Saat ini pihaknya tengah menunggu tanda tangan dari Gubernur Sumbar dalam pengesahan Perda nomor 8 tahun 2021 tentang PMN tersebut. Artinya apabila Perda itu sudah diterbitkan, setiap desa dan nagari sudah dapat membuat proposal untuk pemberdayaan desa dan nagari. Proposol itu ditujukan melalui DPMD provinsi Sumbar. 

"Jika sebelumnya kita tidak bisa mengajukan proposal bantuan ke dpmd sumbar, dengan lahirnya perda ini sudah bisa," papar Zarfi Deson 

Pada reses di kantor desa Tuapejat itu, Anggota DPRD Sumbar dari fraksi Golkar Zardi Deson itu didampingi Ketua DPD Golkar, Jakop Saguruk sekaligus Wakil Ketua DPRD Mentawai serta Kepala Desa Tuapejat, Pusubiat T.Oinan, Ketua BPD dan masyarakat setempat. (ev)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre