Breaking News

 


Unggul Dari Rekanan Lain Dalam Mendapatkan Paket, CV. SMK Diduga Melanggar Permen PUPR 14/2020


Kab. Limapuluh Kota, Figurnews.com

LPSE  (Layanan Pengadaan Secara  Elektronik) Kabupaten Limapuluh Kota adalah tempat menayangkan perusahaan/CV yang menjadi pemenang untuk melaksanakan paket kegiatan.

Baik itu Tender maupun non tender pengadaan barang ataupun Fisik bangunan.

Tayangan pemenang tender atau non tender di LPSE tersebut bisa di akses oleh masyarakat luas.

Termasuk media ini yang berulang kali membuka halaman LPSE Kabupaten Limapuluh Kota untuk melihat lihat siapa pemenang di beberapa paket kegiatan.

Namun, Media ini sangat kaget saat melihat salah satu CV/Perusahaan yang terbilang sering terlihat dihalaman LPSE dan seperti mendominasi jadi pemenang dibelasan paket non tender pada tahun ini.

Perusahaan SMK misalnya, terhitung sejak tanggal 06 April hingga awal September 2021, perusahaan ini sudah mengantongi belasan paket non tender di pengadaan barang dan Jasa.

Paket tersebut tersebar di beberapa tempat seperti, Dinas Perikanan ada 6 paket, terbagi dari beberapa pengadaan barang dan Fisik, Dinas Pendidikan 5 paket, serta Sekretariat Daerah 2 paket (pengecatan rumah jabatan Bupati dan pengadaan mebel untuk rumah jabatan Bupati)

Ada apa dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota yang memberikan 5 (lima) paket dan Dinas perikanan 2 (dua) paket kegiatan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Sehingga CV SMK diduga terperangkap dalam pelanggaran SKP (Sisa Kemapuan Paket)

Pelangaran yang diduga melebihi ketentuan dalam SKP yang hanya membatasi 5 paket kegiatan dalam sekali jalan untuk jenis usaha kecil itu berawal dari penanda tanganan kontrak pertama CV SMK sekitar tanggal 16 Juli hingga 20 Agustus 2021 ada sekitar 8 (delapan paket)

Dugaan tersebut bukan tidak beralasan, lihat saja dalam kontrak pengadaan barang atau konstruksi biasanya jangka waktu dimulainya kontrak hingga PHO mencapai waktu 45 hingga 60 hari kerja.

Nah, Kenapa oknum pejabat dinas pendidikan dan dinas perikanan tidak menanyakan terlebih dahulu pada pihak penyedia perihal SKP tersebut.

Apa oknum pejabat itu tidak tahu dengan aturan?

Atau ada hal-hal lain yang membuat dinas-dinas itu tak berkutik saat berhadapan dengan oknum rekanan minta proyek?

Kalau kita telisik lebih jauh, sesuai dalam dokumen pengadaan barang dan jasa, SKP (Sisa Kemampuan Paket) di Permen PUPR no 14 tahun 2020 dengan jelas menyebutkan,

5 huruf (a). Untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket.

(b). Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)

Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;

Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan (SKP) peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

Untuk menyikapi Permen PUPR 14 / 2020 tersebut, media ini coba mengkonfirmasikan pada sekretaris dinas perikanan Buk Susi melalui pesan WhatsApp (20/9/21) 

Pekerjaan didinas perikanan banyak yang dilaksanakan oleh CV SMK

Mulai dari pengadaan Bibit, Pakan dan fisik, kata Figurnews pada Buk Susi.

'Buk Susi: Itu rekanan lama, prinsip kita dinas perikanan kalau rekanan bagus kerjanya akan kita panggil kalau ada paket, tapi kalau rekanan kurang bagus akan kita black list dari dinas"

Masih dengan Buk Susi, "Batas maksimal PL kan ada tu sesuai perpres, jawabnya lagi

Iya buk di SKP (Sisa Kemampuan Paket) kata Figurnews, 

Di SKP itu dibatasi dengan 5 paket untuk usaha kecil dan non kecil  6 paket.

Kalau saya lihat d LPSE di akhir Juni hingga pertengahan Juli Ada beberapa rekanan yang tayang lebih dari 6 paket di satu perusahaan /CV kata media ini lagi pada Buk Susi.

Namun Buk Susi tak mau lagi menjawab pertanyaan yang dilontarkan media ini.

Jawaban Kadis Perikanan, saat ditemui diruang kejanya (20/9/21) tak jauh berbeda dengan sekretarisnya (Buk Susi) cuma dengan sedikit tambahan, "tak banyak perusahaan yang mengatongi KLBI sesuai dengan paket yang ada didinas perikanan ini.

Contohnya seperti pengadaan bibit, pakan, pengadaan perahu dan lainnya. Dan itu makanya kami memberikan kegiatan ini pada perusahaan/CV SMK itu ucap kadis Perikanan itu.

Davli, kepala bagian LPSE saat ditemui diruang kerjanya (20/9/21) tidak berada ditempat.

Dilain pihak, pengusaha CV SMK saat dikonfirmasikan media ini melalui pesan whatsapp (28/9/21) (tidak menjawab) (FN 053).

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre