Breaking News

 


Perkuat Tim Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Agam

 

Agam, Figurnews.com – Sebagai salah satu bentuk komitmen mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam hal efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kepala Kejaksaan Negeri Agam Rio Rizal melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi pada Selasa (21/09) seusai kegiatan Forum Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tahap II Tahun 2021 di ruang pertemuan Kantor Kejaksaan Negeri Agam. 

Kepala Kejaksaan Negeri Agam, Rio Rizal menegaskan komitmen pihaknya mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS yang merupakan program strategis nasional sehingga dapat berjalan dengan optimal di wilayah Kabupaten Agam.

“Kerjasama ini akan menjadi dasar bagi kami bersinergi dengan BPJS untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan bersama terhadap kepatuhan badan usaha di wilayah Agam. Dengan kerjasama ini, kita berharap badan usaha menjadi patuh baik dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS hingga tertib memberikan data serta membayar iuran secara rutin,” tegas Rio Rizal.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Henny Nursanti secara terpisah mengatakan jika dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS ini, pihaknya tidak dapat berjalan sendiri untuk menyelesaikan beberapa permasalahan seperti munculnya ketidakpatuhan badan usaha untuk mendaftar, atau tidak patuh menyampaikan data secara lengkap dan benar maupun adanya ketidakpatuhan dalam membayar iuran. 

“Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan sinergi, dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait yang memiliki kewenangan di bidangnya masing-masing, salah satunya adalah dengan Kejaksaan Negeri Agam. Langkah ini dilakukan BPJS Kesehatan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi,” kata Henny.

Selain untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan hukum, menurut Henny, BPJS Kesehatan juga membutuhkan dukungan berupa pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara maupun tata usaha negara, pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance), serta tindakan hukum lain oleh JPN dalam rangka memulihkan dan menyelamatkan keuangan, kekayaan serta aset negara yang dikelola oleh BPJS kesehatan.

“Kami berterima kasih kepada Kejari Agam yang turut menyukseskan pelaksanaan Program JKN-KIS melalui pemberiam bantuan dan pendampingan hukum yang diberikan kepada kami khususnya dalam hal pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan badan usaha. Selama tahun 2021, total terdapat 6 SKK Mediasi yang telah kami ajukan kepada pihak Kejari Agam dalam rangka penegakan kepatuhan badan usaha,” sebut Henny.

Henny mengaku jika kerjasama ini memiliki tujuan untuk memperluas cakupan kepesertaan Program JKN-KIS serta mengoptimalkan penegakan atas pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha yang berada di Kabupaten Agam terhadap Program JKN-KIS.

“Hingga 1 September 2021 jumlah badan usaha atau pemberi kerja yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS di Kabupaten Agam sebanyak 181 dengan jumlah pekerja 5.821 dan anggota keluarga sebanyak 9.853 sehingga total peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) sebanyak 15.674 jiwa.

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre