Breaking News

 


KKN di Sungai Talang, Mahasiswa STIH YAPPAS Penyuluhan Bantuan Hukum Bagi Warga Kurang Mampu

Pasaman Barat, Figurnews.com

Mahasiswa-mahasiswi Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Yayasan Pendidikan Pasaman (YAPPAS)  pada kegiatan KKN Tematik Tahun 2021 lakukan penyuluhan hukum kepada warga Jorong  Sungai Talang, Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat berjalan dengan meriah.


Kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai respon positif mahasiswa atas beberapa kondisi masyarakat pada tempat /lokasi KKN, tempat mahasiswa mengabdikan diri selama bulan Agustus 2021.


Mahasiswa-mahasiswi STIH  YAPPAS Kampus Ophir, disamping melaksanakan kegiatan gotong royong dalam rangka persiapan menyambut tahun baru Islam, 1443 Hijrah, dan penyaluran Bansos sembako untuk keluarga kurang mampu, dapat juga melakukan sosialisasi, seminar atau penyuluhan di tengah- tengah masyarakat, dan ini mendapatkan respon yang potitif di masyarakat.

Sosialisasi atau penyuluhan ini merupakan implementasikan dan memberitahukan kepada masyarakat akan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang belum diketahui  masyarakat banyak.


Ketua kelompok KKN STIH, Boy Sandi dalam penyampaiannya, kepada teman-teman yang malaksanakan KKN dan kepada masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dan lingkungan setempat apalagi KKN tahun ini masih dalam masa pandemic COVID-19.


Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, berbagai tema dan penyuluhan hukum  dengan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah menyediakan adanya bantuan hukum untuk orang miskin.

Kegiatan-kegiatan ini sebagai bentuk implementasi program kerja dan Tridarma Perguruan Tinggi (Pengabdian) mahasiswa pada masyarakat guna melakukan pencegahan dini terhadap masalah-masalah sosial yang mungkin saja dapat terjadi ditengah masyarakat.

Kehadiran para mahasiswa KKN Tematik STIH YAPPAS mendapatkan respon positif dari pemerintah nagari Koto Baru, dan tokoh masyarakat, remaja masjid, dan pemuda serta warga setempat. 

"Pelaksanaan penyuluhan Bantuan hukum kepada warga tidak mampu diberikan secara gratis hingga permasalahan atau perkara selesai dan memiliki kekuatan hukum yang tetap,” ujarnya.


Ia mengungkapkan cara mendapatkan bantuan ini dengan mengajukan Surat Keterangan Miskin (SKTM) dari Kades/Lurah yang ditujukan kepada Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, untuk disediakan pengacara yang honornya dibayar oleh pemerintah.


Mengingat pentingnya pendampingan hukum bagi warga kurang mampu memenuhi hak dasar persamaan Dimata hukum. 

"Kita harapakan  Perda bantuan hukum untuk warga miskin segera disahkan dan ditentukan besaran anggaran untuk biaya tersebut," harapnya


“Kasus yang banyak terjadi saat ini warga miski yang didakwa dipersidangan tidak didampingi kuasa hukum, alasanya mendasar tak punya biaya untuk sewa pengacara,” pungkasnya.


"Harapan kita dengan adanya penyuluhan bantuan hukum ini supaya kedepan, permasalah hukum perdata hukum pidana dapat diselesaikan secara hukum, karna negara kita negara hukum,"


"Untuk diketahui bahwasanya ada Bantuan hukum gratis untuk orang miskin, tentunya dengan harus melalui syarat dan ketentuan" tutur Boy.

Lebih lanjut, Ia mengatakan menyambut baik sosialisasi pemberian bantuan hukum gratis bagi warga miskin ini, karena belum banyak warga khususnya di Kabupaten Pasaman Barat yang belum mengetahuinya.


Apalagi pemahaman hukum di masyarakat masih lemah sehingga seringkali tidak memperjuangkan haknya ketika bermasalah dengan hukum. Selain, penegak hukum peran  pratisi hukum atau pegiat bantuan hukum (advokat), mahasiswa STIH calon sarjana Hukum sebagai perpanjangan tangan juga ikut serta sosialisasi itu kata Boy Sandi,


Harapan kita penyuluhan hukum juga di gebiarkan oleh  camat, pemerintahan nagari, sebagai garda terdepan pemerintah daerah.


“Dengan adanya sosiali bantuan hukum ini akan membuat hak warga miskin terlindungi, dan tidak takut lagi jika menghadapi persoalan hukum,” terangnya.


Boy Sandi meminta seluruh peserta serius mengikuti sosialisasi tersebut. Karena menurutnya materi sosialisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat.


“Apabila masyarakat tahu adanya dua aturan tersebut ‘maka apabila’ ada warga yang kurang mampu minta bantuan hukum maka bisa datang ke kami,” ucap dia.


Fiat justitia ruat caelum, yang artinya hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh" pungkas Boy Sandi.


Disamping itu Fadil Mistofa,SH.MH Dosen STIH YAPPAS juga berpesan, bahwa Mahasiswa-mahasiswa STIH diharapkan terus selalu menjaga sikap toleransi dan saling hormat menghormati, Menjaga adab dan perilaku dalam melakukan pergaulan dimasyarakat. Katanya.


"Bantuan hukum kepada warga tidak mampu diberikan secara gratis hingga permasalahan atau perkara selesai dan memiliki kekuatan hukum yang tetap,” ujarnya.


Ia mengungkapkan cara mendapatkan bantuan ini dengan mengajukan surat permohonan melampirkan keterangan miskin (SKTM) dari nagari diajukan kepada Kanwil Kemenkumham, untuk disediakan pengacara yang honornya dibayar oleh pemerintah.


Mengingat pentingnya pendampingan hukum bagi orang miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak tersebut.

Kita mengharapkan pemerintah Kabupaten Pasbar dapat segera mensahkan Perda terkait penganggaran untuk biaya tersebut.


“Kasus yang banyak terjadi saat ini warga miskin yang didakwa dipersidangan tidak didampingi kuasa hukum, alasanya mendasar tak punya biaya untuk sewa pengacara,” pungkasnya.


(DODI IFANDA)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre