Breaking News

 


LAW FIRM A.SYARIEF & PARTNERS  Meminta  kepada Kementerian ATR/BPN Terkait Tanah Ulujami SHM No.25 Untuk Kejelasan dan Responnya




Jakarta - figurnews.com - LAW FIRM A.SYARIEF & PARTNERS  mendatangi Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahannal (ATR/BPN) Pusat untuk menanyakan salah satu terkait persoalaan tanah yang han  Jakarta Selatan dengan SHM No.25/Ulujami atas nama Siddik Makmum, pada Jum”at (27/8/21)

Hadir pukul 10.00 Wib tiba di Kantor Kementerian ATR/BPN Pusat, dengan pengacara ABDULLAH SYARIEF, SH dan bersama Tim  NOVIANUS MARTIN BAU, SH.MH, serta beberapa perwakilan dari keluarga Siddik Makmun, dan langsung menyerahkan bukti dan berkas agar pihak Kementerian ATR/BPN mau mengeksekusi tanah kepada Siddik Makmun karena keputusan sudah inkrah di Mahkamah Agung.

"Dan sampai saat ini Kami masih menunggu agar Kementerian ATR/BPN langsung bergerak, mengingat sejak tahun 2006 keputusan MA klien kami sudah tetap. Di Pengadilah Negeri menang ,di PTUN menang dan MA pun menang,” Ujar Abdullah Syarif.

Dengan Kronologis dan bukti yang ada pada kami hingga saat ini adalah :

Dimana tanah H. Siddik Makmum tersebut ini merupakan konversi dari tanah milik No. Persil 20 D.I Kohir 911 atas nama Abdurahman, dan kemudian beralih ke Bank BNI berdasarkan AJB NO. 21, tanggal 11 Maret 1969 di hadapan PPAT Moc. Sobari, kemudian beralih kepada Siddik Makmun berdasarkan Akta Tukar menukar tanggal 1 Tahun 1968 No 1/Agr/1968/68. Dihadapan PPAT Soemadja, sebagaimana Surat BNI Nomor UMM/3/2449, tanggal 12 Desember 1981.

Dan SHM 25/Ulujami atas nama Siddik Makmun ini dinyatakan hilang, akan tetapi pada tanggal Pada tanggal 4 September 2000 Hak Milik No.25/Ulujami diterbitkan Sertifikat Kedua Pengganti menjadi SHM No.1766/Ulujami atas nama H.Siddik.

Dengan berdasarkan dari : Pengumuman di Surat Kabar Yudha tanggal 01-02-1982 dan keputusan PK Mahkamah Agung RI. No. 329/PK/Perdata/1987 tanggal 20 Juli 1983.

    (Tim LAW Firn A Syarief dan Partners)   

Untuk penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Somasi/2000/PN. Jak-Sel, tanggal 10 Juli 2000.

Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.W7.Dd.Ht.04.10.042261 Tanggal 29 Agustus 2000.

Dasar Penerbitan SHM ini  1766/ulujami adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditanda-tangani oleh Sekretaris Kepala tanggal 29 Agustus 2000 No. W7-DH.HT.04.10.04.2261, agar melaksanakan Penetapan No.02/Som/2000/PN. Jaksel, tanggal 10 Juli 2000. Berdasarkan Surat dari Mahkamah Agung RI Tanggal 10-04-2001 No. WKMA/221/IV/2001 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dimana Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Som/2000/PN. Jkt.Sel. Tanggal 10 Juli 2000 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

Dengan berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24-04-2001 No. W7.Dd-Ht.04.01.01.1554, telah mencabut/membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2002 Nomor 02/Som/2000/PN. Jkt.Sel. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengirimkan Surat Resmi pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan jika telah menerbitkan sertifikat Pengganti No.25/Ulujami atas H.Siddik yang pemecahannya menjadi HM No.1766 An H.Siddik/Umar Muhammad agar dicabut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 April 2001 tentang Pembatalan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 10 Juli 2000 No. 02/Som/2000/PN. Jkt.Sel.

Kemudian SHM 1766/Ulujami tersebut dialihkan oleh Umar Muhammad kepada Hendra Wijaya, berdasarkan Akte Jual Beli Tanggal 31 Oktober 2000 No. 122/2000, yang dibuat dihadapan PPAT MISAHARDI Wilamarta, SH dan didaftar tanggal 08 November 2000, Jual Beli ini tidak Sah dan BATAL DEMI HUKUM. Karena didasarkan oleh SHM yang diterbitkan secara Melawan Hukum.

" Dengan Sesuai dengan Gugatan PTUN Jakarta No. 51/G.TUN/2001/PTUN, tanggal 26 april 2001 PT Tripatria Cipta Sarana (penggugat) lawan Kepala kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dimana amarnya menyatakan batal Sertifikat Pengganti/SHM No. 25/Ulujami tangal 4 September 2000 yang pemecahannya menjadi SHM 1766 atas nama H. Umar Muhammad dan Memerintahkan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk mencabut Sertifikat Pengganti/SHM No. 25/Ulujami tangal 4 September 2000 yang pemecahannya menjadi SHM 1766 atas nama H. Umar Muhammad beserta turunanya".

Berdasarkan Putusan tersebut maka Sertifikat Pengganti/SHM No. 25/Ulujami tangal 4 September 2000 yang pemecahannya menjadi SHM 1766 atas nama H. Umar Muhammad sudah dinyatakankan batal dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh H. Umar Muhammad dengan Menggunakan SHM 1766 adalah cacat hukum termasuk Jual Beli kepada Saudara Hendra Wijaya, oleh karena kepemiilikan Hendra Wijaya atas SHM tersebut tidak sah.

Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengirimkan Surat Teguran kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan agar melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 06 Agustus 2001 No. 51/G.TUN/2001/PTUN.JKT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. :

Pembatalan terhadap SHM 1766/Ulujami, telah diusulkan Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat usulan pembatalan 1.711.2/364/09/PT/2003 Tanggal 6 Maret 2003, didalam point 15 Surat usulan tersebut dijelaskan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan Setuju SHM 1766/Ulujami atas nama Hendra Wijaya untuk dibatalkan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Nomor W.10.U3/1727/HK.02/06/2021, telah memberikan penjelasan;

Dan pada saat ini setelah diperiksa dan diteliti pada buku register induk Perkara Pidana maupun Perdata serta SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ada perkara lain yang melibatkan Ahli Waris Siddik Makmum maupun Tanah SHM 25/Ulujami Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan putusan putusan sebagaimana yang disebutkan diatas dapat disimpulkan oleh karena putusan putusan tersebut menolak gugatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo maka terhadap SHM No.25/Ulujami atas nama H. Siddik Makmum yang menjadi pokok perkara tetap menjadi Hak Milik H. Siddik Makmum dan atau /Ahli Waris H. Siddik Makmu.




Hingga sampai saat ini walaupun telah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan SHM 1766 telah dinyatkan Batal dan dasar Penerbitannya telah dibatalkan oleh Pengadilan akan tetapi BPN Jakarta Selatan belum melakukan pencabutan atas SHM 1766 tersebut. 

Ini adalah sesuatu yang menjadi permasalahan besar bagaimana mungkin Pejabat Negara tidak tunduk dan patuh terhadap putusan perintah pengadilan, kami selaku kuasa hukum Ahli Waris Siddik Makmum telah mengirimkan surat kepada Menteri ATR/BPN melalui Surat Nomor : 120.1/Per-ASH/VIII/2021Jakarta, 18 Agustus 2021, perihal Pembatalan SHM 1766 dan Menerbitkan SHM pengganti oleh karenanya kami meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI segera melakukan Tindakan untuk mencabut SHM 1766/Ulujami atas nama Hendra Wijaya dan segera Menerbitkan Sertifikat Pengganti atas SHM 25/Ulujami atas nama H. SiDIK MAKNUM.

" Dengan harapan Supaya Permasalahan ini segere di tindak lanjutan di kementerian ATR dan Kepala BPN RI karna semua berkas sudah Komplit tidak ada masalah lagi dan semua melalui Prosedur yang ada di ikutin dan meminta  jangan ada petmainan mafia tanah disini ujar Abdullah sebagai Tim Kuasa".

HORMAT KAMI

LAW FIRM

A.SYARIEF & PARTNERS

ABDULLAH SYARIEF, SH 

NOVIANUS MARTIN BAU, SH.MH.

(#NS)

(DP)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre