Breaking News

 


Dodi Hendra Masih Tetap Ketua DPRD Kab. Solok, Sedang 22 Anggota DPRD Kabupaten Solok Akan Dilaporkan Ke Polda Sumbar


Padang(Sumbar), Figurnews.com

Gonjang ganjing sekaitan Surat Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok  Nomor : 18914BK/DPRD/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang memberhentikan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok Periode 2019-2021 mengandung cacat hukum dan akibat hukumnya Putusan BK batal demi hukum maka secara hukum dianggap tidak pernah ada. Hal itu diungkapkan ketika DPD Gerindra Sumbar mengadakan Konfrensi Pers, Rabu 25 Agustus 2021 di Padang.

Dalam penyampaian tersebut juga dihadiri Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan didampingi Bendahara serta Dodi Hendra dengan Vino Penasehat Hukumnya dalam Konfrensi Pers di Gedung DPD Gerindra Sumbar.


Evi Yandri Rajo Budiman menjelaskan pada puluhan awak media hadir di DPD tersebut, sekaitan tentang Kader Gerindra Dodi Hendra Kabupaten Solok sekaligus Ketua DPRD Solok berdasarkan Surat BK yang dilayangkan. Setelah meneliti bunyi surat dari BK Kab. Solok ada beberapa kejanggalan termasuk mengenai putusannya.

Dan ini adalah relis pers jawaban dari dari Kofrensi Pers sekaitan Putusan BK DPRD Kabupaten Solok.

"Putusan BK Tanpa Amar Putusan"

Setelah kami membaca dan mempelajariPutusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok Nomor : 189/14/BK/DPRD/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Solok atas nama Ivon Munir, S.Farm.Apt dan Lucki Efendi kami menanggapinya sebagai berikut : 

 1. Bahwa Putusan BK DPRD Kabupaten Solokmenyalahi, melanggar dan bertentangan dengan Peraturan DPRD Kabupaten Solok  Nomor 3 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Badan Kehormatan karena tidak memuat amar putusan dalam Putusan BK sehingga mengandung cacat hukum dan akibat hukumnya Putusan BK batal demi hukum maka secara hukum dianggap tidak pernah ada dari semula ; 

2.  Bahwa berdasarkan Putusan BK tidak ada amar putusan yang menyatakan sdr. Dodi Hendra sebagai teradu telah terbukti melakukan pelanggaran sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kodek Etik DPRD Kabupaten Solok dan menjatuhkan sanksi dengan merekomendasi pemberhentian jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok ;

3.  Bahwa oleh karena tidak ada amar Putusan BK sebagaimana dimaksud di atas maka secara hukum Putusan BK tidak memiliki kekuatan eksekusi (non eksekutorial) dan tidak dapat ditindaklanjuti atau dilaksanakan sehingga Sdr Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan hak dan kewenangannya yang melekat ;


Berdasarkan alasan-alasan di atas maka kami meminta kepada :

1.  Pimpinan DPRD Kabupaten Solok agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk menindaklanjuti Putusan BK yang sama sekali tidak memiliki amar putusan yang dapat dilakukan eksekusi atau dilakukan pelaksanaan putusan ;  

2.  BK DPRD Kabupaten Solok agar mencabut Surat Keputusan BK DPRD Kabupaten Solok Nomor :  175/01/BK/DPRD/2021 tentang Saksi Pelanggaran Kode Etik Terhadap Sdr. Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2021 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2021 karena telah bertentanganPutusan BK Nomor : 189/14/BKDPRD/2021 karena tidak ada amar     putusan menyatakan Sdr. Dodi Hendra terbukti melakukan pelanggaran kode etik ;

3.  Seluruh pihak terkait agar tidak mengeluarkan pernyataanketerangan yang menyatakan Sdr. Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok telah melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi dengan direkomendasikan pemberhentian jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok    agar tidak dianggap telah mengeluarkan berita/keterangan bohong karena tidak sesuai dengan Putusan BK DPRD Kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, para awak media juga menanyakan berbagai hal termasuk langkah hukum apa yang dilakukan terhadap 22 Anggota DPRD Kabupaten melayangkan surat mosi tidak percaya kepada Dodi Hendra yang terbukti tidak melakukan perbuatan yang ditudingkan dalam surat Putusan BK Kabupaten Solok.


"Karena mereka telah melakukan perbuatan serta mencemarkan nama baik, kami akan melaporkan hal ini ke Polda Sumbar hari ini atau besok pagi,"ucap Evi Yandri Rajo Budiman sebagai Sekretaris DPD Gerindra Sumbar. Red


Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre