Breaking News

 


Pelaku Usaha di Pasbar Wajib Berikan BPJS Tenaga Kerja Bagi Karyawan



Pasaman Barat, Figurnews.com- Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat, Armen menyebutkan agar pelaku usaha di Pasaman Barat wajib memberikan jaminan BPJS Tenaga Kerja bagi karyawan nya.

"Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan BPJS Tenaga Kerja bagi karyawan nya, ada sanksi administratif dan pidana yang bisa dikenakan," sebutnya, Senin (26/7/2021).

Ia menjelaskan wajib nya tenaga kerja diberikan jaminan BPJS Tenaga Kerja berdasarkan Inpres tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan.

Kemudian dikuatkan dengan disusul instruksi yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati tentang peningkatan kepersertaan jaminan ketenaga kerjaan atau jaminan sosial.

Terkait itu, Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat telah melaksanakan sosialisasi yang dihadiri Kepala OPD, Walinagari dan para pengusaha yang di Pasaman Barat.

"Semua pemberi kerja wajib memberikan jaminan BPJS Tenaga Kerja kepada pekerja nya. Tak luput pegawai di pemerintahan, setidak nya dua program jaminan seperti jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan," jelasnya.

Lebih lanjut dipaparkan Armen, pemberian jaminan terhadap pekerja dasar nya Undang - Undang nomor 24 tahun 2011 pasal 14 yang berbunyi, setiap orang termasuk orang asing untuk masuk peserta jaminan sosial (BPJS Tenaga Kerja).

Saat ini, jumlah angkatan kerja di Pasaman Barat ada sebanyak 212.825 orang, sedangkan yang bekerja dari jumlah angkatan kerja sebanyak 202.886 orang. Namun dari jumlah yang bekerja hanya sekian persen yang baru mendapatkan jaminan sosial.

Di Pasaman Barat, pekerja yang telah mendapatkan jaminan sosial dari perusahaan besar ada sebanyak 9.884 orang. Sedangkan diluar perusahaan (mikro) yakni diluar penerima upah yang telah mendapatkan jaminan sosial ada sekitar 5.000-an orang tenaga kerja.

"Jaminan sosial untuk pekerja sudah diatur dalam Undang-Undang. Pekerja wajib mendapatkan jaminan sosial, ada sanksi nya buat pemberi kerja yakni sanksi administratif dan pidana," tegasnya.

"Sanksi administratif yang dimaksud yakni teguran tertulis, denda, tidak mendapatkan pelayanan publik dan pencabutan izin. Sanksi tersebut bisa berdampak serius karena terkait dengan pengembangan perusahaan dan bisnis," tegas Armen.

"Kita harap perusahaan yang belum memberikan jaminan sosial untuk pekerja nya, agar segera memberikan karena Undang - Undang telah mengatur dan menegaskan," tutupnya.


(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre