Breaking News

Sekaitan Penjualan Fhoto Kepala Daerah, Diduga Ada Yang Mengarahkan


Limapuluh Kota, Figurnews.com

Berdasarkan dari pantauan Media Figurnews dalam mencari informasi dilapangan, yang menemukan dugaan beberapa kejanggalan dalam penjualan dan pembelian fhoto - fhoto kepala daerah.

Banyaknya pihak sekolah yang mengeluhkan harga mengenai pembelian fhoto- fhoto kepala daerah yang tidak bisa ditolak, harus diambil dan dibayar dengan harga yang sudah ditetapkan, sepasang fhoto Bupati /Wakil Rp. 250.0000,-. Gubernur /Wakil Rp. 250.000,-

Tiap sekolah berbeda - beda banyaknya fhoto tersebut, tergantung dari banyak siswa disekolah itu. Mulai dari 2 sampai 4 set.

Fhoto itu bukan gambar Bupati / Wabup saja, namun ditambah lagi dengan pasangan fhoto Gubernur dan wakil.

Karena tak bisa menolak, Mau tak mau dibanyak sekolah dikabupaten Limapuluh Kota ini harus membeli.

Namun, darimana uang untuk membeli? Usut punya usut, diduga pihak sekolah membayar fhoto tersebut dengan menggunakan Dana BOS.

Bolehkah?

Boleh atau tidak, tentu pihak hukum yang akan menjawab semua itu.

Tapi, kalau kita lihat Dalam Permendikbud
Nomor 6 Tahun 2021 pasal 19 huruf (f) Pengelolaan Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip,

"Efisien yaitu penggunaan dana bos reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal"

Sedangkan
Pasal 21 huruf (f)
pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilarang, "membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah"

Yang menjadi pertanyaan, apakah fhoto kepala daerah itu Efisien dan menjadi prioritas disekolah? Seperti tertuang dalam Permendikbud no 6 tahun 2021.

Kalau hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pengelolaan dana bos di Permendikbud no 6 tahun 2021, tentu sudah menjadi persolan yang baru pula bagi pihak sekolah dan Pemda setempat.

Sebab, dalam pasal 11 Permendikbud no 6 tahun 2021 dengan jelas mengatakan,

"Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOS Reguler bagi Pemerintah Daerah yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Oleh sebab itu, sudah seharusnya pihak Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota menegur apabila pihak sekolah kurang tepat dalam pengelolaan dana BOS.

Lalu, siapa yang pantas untuk disalahkan?

Dari hasil wawancara Media ini dengan salah satu kepala sekolah melalui telpon seluler yang enggan namanya disebut - sebut mengatakan,

"Sebenarnya, kalau kita benar - benar ingin Efisien dan meminimalkan anggaran, pihak sekolah bisa membuat sendiri tanpa mengeluarkan biaya.

Masih dengan kepsek itu.
"Sebab, masing - masing sekolah mempunyai mesin Print sendiri, untuk mencetak Fhoto tersebut, sedangkan untuk Piguranya bisa dipakai Pigura Bupati dan wakil bupati yang lama.

"Kenapa pihak Sekolah harus membeli lagi dengan harga yang tinggi, ucap kepsek itu menambahkan.

Dari hasil penelusuran Figurnews, pembelian fhoto - fhoto ini bertepatan dengan penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dibulan Januari hingga awal Maret, dipencairan dana bos triwulan pertama.

Seperti ada dugaan yang mengomandoi, disitulah rencana pembelian fhoto itu dimasukkan pihak sekolah melalui RKAS untuk menjadikan dana BOS sebagai pembayarnya.

Hal tersebut terlihat saat kepala sekolah membayar fhoto itu dengan adanya kwitansi dinas yang sudah dilengkapi stempel berwarna biru dari pemilik perusahaan pengadaan Fhoto itu.

Beda lagi keluhan dari beberapa SKPD yang mengatakan, 1 set, ada 2 pasang fhoto ( Bupati / Wakil + Gubernur / Wakil).dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu ruangan dan wajib ambil, ujar salah satu SKPD yang mengungkapkan keluhannya sambil meminta namanya dirahasiakan.

Beda lagi di Kota Payakumbuh, harga Fhoto Gubernur dan Wakil Gubernur harga Rp. 300.000,-/ pasang. Hal tersebut saat dikonfirmasikan pada Agustion Kadis Pendidikan Kota Payakumbuh melalui pesan WhatsApp (3/4/21) membenarkan dan mengatakan itu harga yang wajar ucap sang Kadis.

Wabup (Rizki Kurniawan Nakasri) saat dikonfirmasikan melalui pesan WhatsApp (24/4/21) mengatakan, "Konfirmasi ke yang bersangkutan. Saya tidak tahu", ucap Wabup itu dengan singkat.

Sedangkan Bupati Safarrudin terkesan diam saat Figurnews mengkonfirmasikan melalui pesan WhatsApp (0813 6312 3XXX) (24/4/21) yang tidak mau membalas, padahal pesan yang dikirim Media ini sudah ada ceklis warna biru.

Sementara Kabid Dikdas (Pendidikan Dasar) Kabupaten Limapuluh Kota saat dikonfirmasikan mengenai pembelian fhoto itu diduga menggunakan dana BOS,

"Sang Kabid diam tak mau menjawab, walau ceklis warna biru sudah terlihat di WhatsApp pak Kabid"

Harapan, banyak pihak berharap dan menginginkan agar persoalan Fhoto - fhoto kepala daerah ini dibuka seluas - luasnya agar permasalahan ini menjadi terang benderang.(FN 053).

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre