Breaking News

Cegah DPC Kubu KLB, Demokrat Pasaman Barat Minta Perlindungan Hukum ke Polres

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pasaman Barat dan menyerahkan Surat kepada Kapolres Pasaman Barat AKBP Sugeng Hariyadi, S.IK, MH

Pasaman Barat, Figurnews.com

Sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pasaman Barat  (Pasbar) bergerak cepat mengantisipasi munculnya DPC Demokrat tandingan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit Sumut.

Pengurus DPC Partai Demokrat  meminta perlindungan hukum ke Polres Pasaman Barat Hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah pihak lain mengatasnamakan Partai Demokrat di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua DPC Partai Demokrat Pasbar  H.Yulianto, SH.MM mengatakan, seluruh kader Partai Demokrat Pasbar solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Ia juga dengan tegas menolak kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

"Pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 kemarin, Saya dan sejumlah pengurus DPC beserta anggota Dewan Fraksi Demokrat Pasbar datang ke Polres Pasbar untuk meminta perlindungan hukum guna  menjaga keabsahan dan mengantisipasi adanya DPC tandingan di Kabupaten Pasaman Barat. Kalau ke depan ada pihak lain yang mengatasnamakan DPC Partai Demokrat, itu ilegal," tegas Yulianto, Senin (5/4/2021).
 


Keterangan Photo :
Ketua DPC Partai Demokrat Pasbar Yulianto  didampingi Anggota DPRD Pasbar Fraksi Partai Demokrat saat menyampaikan surat pengaduan dan perlindungan hukum ke Polres Pasbar dan diterima langsung Kapolres Polres AKBP. Sugeng Hariadi,S.I.K Jumat, 2 April 2021

Yulianto menyampaikan "Kita sebagai pengurus DPC Partai Demokrat Pasaman Barat yang resmi dan tetap solid bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  minta perlindungan hukum ke Bapak Kapolres Pasaman Barat demi menjaga kehormatan, kedaulatan Partai Demokrat dan menjunjung tinggi penegakan hukum serta menjaga nilai nilai demokrasi di Indonesia. dengan penjelasan sebagai berikut : Yang pertama bahwa DPC Pasaman Barat solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dimana Kemenkumham RI telah mengesahkan Kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (no. 15 Tanggal 19 Februari 2021). Dimana ketua Umum Yang diakui oleh negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono. 

Kedua, bahwa lambang Partai Demokrat (termasuk atribut/ panji-panjinya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027.

Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merek/lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

Kemudian Ketiga, bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sibolangit, Sumatera Utara, dimana baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, (poin 1 dan 2).

Selanjutnya ke empat, bahwa patut diduga secara Ilegal yang akan membentuk kepengurusan, menggunakan Lambang/merk Partai (termasuk atributnya) Partai Demokrat dan membuka kantor mengatasnamakan Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum.

Ke lima Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas (poin 4), jika hal ini terjadi kami mohon agar Bapak Kapolres Pasaman Barat untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami, dengan tidak memberikan izin dan menindak secara tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Ke enam, mengingatkan bahwa penggunaan merek/lambang, (atribut) Partai Demokrat secara illegal adalah perbuatan melawan hukum dan dapat di tuntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor: 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa 'Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2 Miliar,'.

"Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan kejadian tersebut sebagaimana point 4 diatas, mohon agar dapat melaporkan kepada pengurus Partai Demokrat Pasaman Barat," ujar Yulianto

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre