Breaking News

loading...

Uji KIR Dihentikan, Pemda Pasaman Barat Kehilangan PAD 240 hingga 300 Juta Setahun


Pasaman Barat, Figurnews.com

Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terancam kehilangan pemasukan Rp 300 juta dari layanan uji KIR kendaraan di Dinas Perhubungan (Dishub). 

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat , Rizaldi membenarkan jika Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di daerah itu tidak beroperasi sementara waktu.

Rizaldi menyebutkan, Pasaman Barat dipastikan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ratusan Juta Rupiah.

Penyebabnya, lantaran layanan uji kelayakan kendaraan (KIR) untuk kendaraan pengangkut barang dan orang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) dihentikan. 

"Ujinya sekarang di di Pariaman dan beberapa kota kabupaten yang sudah menyediakan peralatan uji KIR elektronik , kita mengikuti alasan jendral perhubungan darat karena kartu bukti lulus uji disana sudah elektronik," ujar 

Saat ini pihak Dishub hanya memberikan pelayanan berupa pengecekan kelayakan kendaraan dan surat rekomendasi untuk uji KIR.

"Kita hanya cek kendaraan dan memberikan surat pengantar untuk uji," bebernya.

Dikatakan Rizaldi, pihaknya saat ini belum mendapatkan alternatif pengganti dalam meningkatkan PAD.

"Belum ada, sekarang kita tinggal sosialisasi saja ke masyarakat," katanya.

"Izin UPUBKB untuk melakukan uji berkala (KIR) terkendala akreditasi. Penghentian operasi KIR Kendaraan Bermotor ini telah dilakukan sejak 1 Januari 2021 kemaren," sebut Rizaldi , Selasa (2/2/2021).

Untuk sementara waktu bagi warga ingin melakukan uji KIR terhadap kendaraannya, pihaknya akan merekomendasi tempat uji KIR di luar daerah namun masih dalam Provinsi Sumatera Barat.

"Kita akan berikan rekomendasi ke Padang Pariaman dan Padang Panjang, sehingga bagi warga yang ingin melakukan uji KIR bisa mengetahui dimana lokasi pengujian berkala bagi kendaraannya," katanya.

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan, Ade Putra menjelaskan penghentian operasi uji KIR kendaraan bermotor di Pasaman Barat dikarenakan adanya peraturan terbaru.

"Ada peraturan terbaru tentang KIR Kendaran Bermotor ini, kita harus mempersiapkan kembali syarat-syarat untuk akreditasi yang diminta oleh pemerintah pusat," jelasnya

Adanya sejumlah kebijakan baru yamg dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait uji KIR kendaraan bermotor ini, namun kebijakan itu untuk mempermudah warga ke depannya.

Kemudahan itu, warga diantaranya tidak akan menggunakan buku KIR tetapi akan menggunakan kartu yang berbasis elektronik, yang nantinya di kartu itu diberi barcode.

Dengan terhentinya operasi uji KIR di Pasaman Barat akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD). Namun bagaimana lagi," terangnya.

"Kita lagi menunggu tim akreditas kelayakan Kementrian Perhubungan. Kemungkinan uji KIR kita akan beroperasi di bulan Mei 2021 mendatang," sambungnya.

Ia mengungkapkan pada tahun 2020 lalu, PAD yang dihasilkan dari uji KIR kendaran bermotor itu untuk Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp 240 Juta dalam setahun.

"Ya, kita tidak bisa berbuat banyak. Bukan kita saja yang dihentikan, ada 8 Kabupaten dan Kota yang ikut dihentikan di Sumatera Barat. Karena itu tadi, harus memenuhi syarat-syarat akreditas," ungkapnya.

"Tapi kita membantah, jika ada isu diluar yang mengatakan alat-alat uji KIR kita tidak layak. Itu tidak benar, semua masih bagus, kita terus melakukan perawatan," sambungnya mengakhiri.

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre